(OPINI KR) Pajak Reklame dan Sampah Visual

Sumbo Tinarbuko

Harian KR (25/9/2017) menurunkan laporan utama bertajuk: 184 Titik Reklame Diberi Peringatan. Pajak Ditagih, Penertiban Dijalankan. Liputan tersebut mewartakan Pemkot Yogyakarta berhasil melakukan pengembangan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait optimalisasi pajak reklame.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta (BPKAD) Kadri Renggono, dari temuan awal sebanyak 13 titik reklame, kini berkembang menjadi 184 titik. “Seluruhnya sudah diberikan peringatan menyangkut penagihan pajak serta langkah penertiban”, paparnya.

Paparan Kepala BPKAD tersebut di atas mengingatkan pada realitas sosial tebaran reklame luar ruang dengan konstruksi permanen dan tanpa memakai konstruksi permanen. Keduanya berjalan beriringan seperti rel kereta api. Sayangnya dari sisi setoran pajak reklame keberadaannya tidak berbanding lurus. Ujungnya, jumlah sampah visual reklame luar ruang tanpa memakai konstruksi permanen dalam setiap minggunya bertambah banyak. Puncaknya, privatisasi ruang publik atas keberadaan reklame luar ruang tidak dapat dihindari. Bagi masyarakat hal tersebut menjadi titik siksaan visual sekaligus bencana sosial di ruang publik.

Salah satu temuan Komunitas Reresik Sampah Visual terpapar nyata di Jalan Jendral Sudirman sampai Jalan P. Diponegoro. Di penggal jalan tersebut ada hotel berbintang, rumah makan waralaba cepat saji dan studio foto yang menjarah taman – trotoar untuk diprivatisasi menjadi area pemasangan rontek dan papan nama berbahan neonbox milik mereka.

Temuan

Mengacu Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 6 menyatakan reklame dilarang diselenggarakan antara lain: pada trotoar, pada taman jalur hijau dan pada taman kota. Dengan demikian, sangat jelas mereka menyalahi perda. Artinya, dari sisi penempatan reklame sudah melanggar aturan bahkan menjadi sampah visual. Pertanyaannya, apakah mereka mengajukan izin pemasangan reklame luar ruang? Kalau mengurus izin, kenapa diperbolehkan di pasang di taman – trotoar? Apakah mereka membayar pajak reklame?

Temuan lainnya, terlihat di berbagai perempatan dan pertigaan yang memiliki tingkat kemacetan tinggi. Di antaranya Kleringan, Kotabaru, Kridosono, Tugu Pal Putih, Wirobrajan, Gondomanan, Jetis, Plengkung Gading, Pojok Beteng Wetan dan Kulon, Jembatan Layang Lempuyangan, Wahidin Sudirohusodo, Demangan serta Tungkak. Di sana dengan gagahnya terpasang reklame luar ruang yang bersalin wajah menjadi sampah visual. Bentuknya: spanduk, umbul-umbul, baliho, rontek, poster dan white paste.

Meski mereka sudah mengajukan izin. Bayar pajak reklame insidentil. Menempelkan stiker warna hijau di objek reklame luar ruang. Kenyataannya, merekalah yang sengaja memproduksi sampah visual reklame komersial. Mereka secara sadar melanggar Pasal 6, Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam perda tersebut tertulis jelas melarang pemasangan atau penempatan reklame luar ruang di taman kota, trotoar, tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalulintas dan dipakukan di batang pohon.

Teroris Visual

Atas pelanggaran visual yang terjadi selama ini, Pemkot Yogyakarta tidak banyak berbuat. Paling banter, reklame luar ruang yang melanggar Perda No 2/2015, digaruk Satpol PP. Pelakunya tidak mendapatkan sanksi hukum. Tidak ada denda. Tidak dimasukkan daftar hitam. Bahkan komplotan penebar sampah visual hingga hari ini masih gentanyangan. Mereka menjadi teroris visual yang dengan riang gembira menebar sampah visual reklame komersial di ruang publik.

Ketika pemasangan papan reklame luar ruang tidak memerhatikan estetika lingkungan justru akan memberi kesan Kota Yogyakarta tidak toleran lagi. Untuk itu, keberanian mencabut sampah visual reklame komersial dan iklan politik yang secara sembarangan ditebarkan di ruang publik harus ditanamkan sejak dini. Hal itu mendesak dilakukan sebagai bentuk berwujudan kesadaran masyarakat akan pentingnya keutuhan serta keselarasan lingkungan.

Sejujurnya masyarakat tetap membutuhkan reklame sebagai sumber informasi visual atas keberadaan produk, barang dan jasa. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan ruang publik. Sebuah ruang sosial digunakan untuk reriungan tanpa terusik kehadiran reklame luar ruang yang mendedahkan kekerasan simbolik berujung pada sampah visual.

(Dr Sumbo Tinarbuko, M.Sn adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom OPINI KR Harian Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *