(OPINI KOMPAS) Kuasa Kata

Oleh Sumbo Tinarbuko

Kuasa kata menjadi kambing hitam terjadinya perang pesan verbal antar warganet di medsos. Kuasa kata yang mewujud menjadi ujaran nyinyirisme biasa berkelindan dalam pemandangan linimasa di medsos. Kuasa kata juga menguasai jagat komunikasi politik di lingkaran tokoh publik, pejabat negara, dan anggota Dewan. Kuasa kata yang membara menjadi perang pesan verbal bersumber dari gagasan dan kebijakan yang mereka kumandangkan. Mereka sengaja menggoreng kebijakan yang bermuara dari gagasan impulsif bernuansa subjektif. Mereka menisbikan rasa perasaan warganet dan melumpuhkan akal sehat warga masyarakat.

Pada titik itulah kuasa kata kemudian melahirkan fenomena gagal paham komunikasi. Dampaknya berhasil memporakporandakan bangunan konsep komunikasi sosial yang sudah berlangsung nyaman. Ujung dari semua itu, menyebabkan kehidupan patembayatan warganet dan warga masyarakat menjadi gaduh melenguh-lenguh.

Gagal Paham

Fenomena gagal paham komunikasi di atas menegaskan kekuatan kuasa kata yang berujung miskomunikasi di medsos. Miskomunikasi di medsos paling membahana saat ini adalah kesalahpahaman antara parapihak akibat perang wacana atas kuasa kata yang dilontarkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta

Fenomena gagal paham komunikasi yang dipantik pidato, komentar, pendapat serta pernyataan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta lalu membara di medsos. Alirannya kemudian merembet ke seluruh media massa cetak dan elektronik. Efek turunannya berlanjut dengan polemik nyinyirisme yang semakin memanas di medsos antara kelompok haters lawan geng pendukung pernyataan orang nomer satu dan nomer dua di kantor pemerintahan DKI Jakarta.

Atas fenomena gagal paham komunikasi ini, sejatinya ada perbedaan pemahaman makna pesan verbal dan pesan visual atas kuasa kata yang dilontarkan kedua belah pihak ketika sedang beku hatinya. Akibatnya, gagal paham komunikasi menjadi sajian tidak membahagiakan yang harus dikonsumsi warganet dan warga masyarakat.

Sebaliknya, bagi kelompok tertentu fenomena gagal paham komunikasi justru sangat membahagiakan dalam konteks perolehan atensi like jempol biru. Ujungnya, pengelola akun medsos yang mengendalikan gelombang magnetik gagal paham komunikasi mendapatkan penghasilan tetap. Berbagai iklan yang menempel di laman yang dikelolanya senantiasa mengucurkan sejumlah fulus atas capaiannya tersebut.

Dalam perspektif budaya visual, harus diakui, sosok gagal paham komunikasi merupakan representasi setan. Ia selalu mengejawantah dalam sebuah proses komunikasi. Apalagi proses komunikasi yang tidak sejalan bagi peruntukan komunikasi itu sendiri. Dengan demikian, sosok gagal paham komunikasi yang menggunakan kendaraan kuasa kata senantiasa menjadi musuh bersama umat manusia.

Dalam pergerakkannya, ia senantiasa menebar energi negatif. Tebaran energi negatif itu wajib dihirup warganet dan warga masyarakat yang gelap mata atas realitas sosial yang ada. Hebatnya, perwujudan sosok gagal paham komunikasi sangat rajin mengobrak-abrik kedamaian warganet. Di sisi lain, keberadaannya juga menciptakan suasana gaduh melenguh-lenguh warga masyarakat di tengah patembayatan sosial di medsos.

Menyiangi Hati

Di abad budaya layar seperti sekarang ini, dibutuhkan kehadiran wasit dan hakim garis yang mampu menyemprit silang sengkarut kelompok gagal paham komunikasi. Kehadiran wasit dan hakim garis bertugas mengajak warganet senantiasa bergandengan tangan guna membangun kesepahaman bersama saat menjalankan proses komunikasi di medsos.

Hal itu wajib dilakukan agar antar warganet yang terbelenggu belitan tangan gurita sosok gagal paham komunikasi dapat hidup damai di tengah keberagaman sifat kemanusiaannya. Selanjutnya dalam tataran pergaulan sosial, mereka sesegara mungkin menyiangi hati. Dengan hati yang sareh, sabar plus sumeleh akan keluar energi positif. Hal itu diyakini mampu menyelaraskan nalar perasaan dan akal pikiran mereka yang sedang terjerembab dalam kubangan lubang gagal paham komunikasi.

Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri agar senantiasa mampu membangun kesepahaman diri pribadi dengan pihak lain. Pejabat publik, elit politik dan tokoh masyarakat seyogianya menjadi orang pertama yang mau dan mampu memahami aspirasi warganet serta gerak langkah warga masyarakat yang dilayaninya.

Jangan malah sebaliknya seperti yang terjadi sekarang ini. Mereka menutup diri dan mengunci hatinya dengan gembok besar. Mereka merasa paling benar. Mereka senantiasa menghindarkan diri pribadi dari realitas sosial. Mereka lebih suka menjawab daripada menanggung tanggungannya. Bahkan mereka enggan mencari jalan keluar atas permasalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Ketika sikap egois semacam itu terus dikembangbiakkan, sejatinya mereka sedang menjalankan gerakan bunuh diri massal. Upaya bunuh diri massal itu dilakukan untuk membunuh benih-benih kebaikan yang seharusnya ditumbuhsuburkan. Untuk itu, seyogianya mereka berani menyematkan konotasi positif atas kuasa kata. Hal itu penting dilakukan demi bertumbuhnya energi kebaikan bagi hidup dan kehidupan umat manusia.

Dr. SUMBO TINARBUKO
Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta
Artikel ini dimuat di kolom OPINI Harian KOMPAS, Sabtu Pahing, 18 November 2017
Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko,
Facebook: @sumbotinarbuko

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *