Tentang Sumbo Tinarbuko

Creative Advisor and Consultant of Institute Sumbo Indonesia, and Lecturer of Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa and Sekolah Pascasarjana ISI Yogyakarta.

(Analisis KR) Kuasa Jempol

Dr Sumbo Tinarbuko

Sudah menjadi rahasia umum, di jagat media sosial, jempol memiliki kekuasaan absolut. Ia mempunyai energi besar mengukir penanda zaman. Bahkan meruntuhkan sang zaman. Ia juga dipercaya menjadi eksekutor dalam menjalankan proses komunikasi lewat media sosial. Lewat ujung jempol, seluruh proses komunikasi di jagat media sosial berlangsung gegap gempita. Sang jempol menjadi medium baik hati saat pengguna media sosial menjalankan proses komunikasi dengan pendekatan komunikasi cinta.

Hal itu terlihat pada aktivitas penyebaran ilmu pengetahuan yang memberikan kebermanfaatan bagi seluruh umat. Penyampaian informasi tentang sesuatu bernuansa kebaikan. Berbagi energi positif berbentuk aksi sosial guna memberdayakan kelompok masyarakat berkekurangan. Sebaliknya, sang jempol bersalin kepribadian menjadi eksekutor sadis ketika menyebarkan komunikasi dengki lewat saluran media sosial. Kuasa jempol jahat itu hampir setiap menit dapat disaksikan di lini masa media sosial.

Dalam tiga bulan terakhir, kuasa jempol jahat dengan riang gembira membagikan informasi yang bersifat adu domba terkait dengan kampanye pilkada. Terlebih dalam putaran kedua Pilkada DKI yang dilaksanakan kemarin. Kuasa jempol jahat pun tidak memilih korban. Sri Sultan Hamengku Buwono X juga dijadikan korban. Betapa kekuasaan jempol mampu memporakporandakan banyak hal lewat perang media sosial yang dikendalikannya. Masalah agama, ekonomi, sosial budaya, kinerja pemerintah dan anggota dewan pun tidak luput dari gorengan sang kuasa jempol.

Kuasa jempol di media sosial menyebabkan kekerasan verbal-visual tumbuh bermekaran. Pelaku kekerasan verbal-visual merelakan hati dan pikirannya mengeras demi mengejar kebenaran yang diyakininya benar.

Berdasarkan sifat dan watak semacam itu, media sosial lalu diambil alih dan dikendalikan oleh kuasa sang jempol jahat. Pengejawantahannya, atas kuasa sang jempol jahat, media sosial membungkus kekerasan verbal-visual yang mengeras itu menjadi sebuah komoditas.

Kekerasan verbal-visual kemudian dibranding dan dikomodifikasikan sedemikian rupa agar terjual laris manis. Bentuk konkrit komodifikasi kekerasan verbal-visual di media sosial terwadahi di dalam kotak komentar. Wujudnya dapat berupa ikon jempol like, share atau yang paling dahsyat teks komentar bernada nyinyirisme provokatif.

Efek dari komodifikasi kekerasan verbal-visual itu ditengarai menjadi semacam pembibitan generasi baru bagi tunas kekerasan verbal-visual serial berikutnya. Dalam kesehariannya, mereka senantiasa menggali energi negatif berwajah santun namun bertabiat kasar. Mereka memosisikan kekerasan verbal-visual sebagai peradaban baru. Ketika kekerasan verbal-visual diposisikan sebagai peradaban baru. Pada titik ini, dibangunlah mitos dan ideologi baru. Politik peradaban baru tersebut menjanjikan kesanggupannya menyelesaikan permasalahan sosial budaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak dapat dipungkiri, kekerasan verbal-visual karena ulah kuasa sang jempol menjadi tengara memburuknya kondisi perikehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal itu terjadi akibat perubahan drastis tatanilai sosial budaya. Selain itu, tentu dampak rendahnya kualitas budaya komunikasi antarumat manusia yang tercermin lewat media sosial.

Pergeseran tatanilai sosial budaya dan tersendatnya proses komunikasi antarmanusia dalam perspektif budaya komunikasi via media sosial, berujung miskinnya kualitas budaya komunikasi di jagat raya ini. Kini, muncullah realitas sosial yang menyatakan kuasa jempol jahat menjadi barometer nafas kehidupan manusia di tengah ketidaktentuan arah, kesimpangsiuran makna, dan ketidakpastian nilai-nilai kemanusiaan.

Atas kuasa jempol di media sosial, manusia sebagai makhluk berakal budi tidak lagi diposisikan sebagai subjek pengguna bahasa dalam proses komunikasi secara verbal-visual. Melainkan didekonstruksi menjadi sekadar objek tanda di tengah sistem kapitalisme global. Sementara bahasa sehari-hari yang dianggap komunikatif dalam konteks ini kemudian dipelintir menjadi wahana ekspresi manusia jahat bertajuk berperangai kekerasan verbal-visual. Ia bersalin wajah menjadi teroris verbal-visual dengan mengenakan baju seragam kebrutalan.

Jika kuasa sang jempol di media sosial tidak diantisipasi, akan terjadi mandulnya proses komunikasi dialogis antar parapihak. Artinya, sang komunikator yang menjalankan laku komunikasi verbal-visual lebih mengedepankan tabiat egoisme individual atau golongan. Atas kuasa sang jempol jahat tersebut, mereka mati rasa. Mereka memasuki kasta baru sebagai manusia modern yang gagap menjalankan sebuah jalinan komunikasi cinta yang komunikatif. Benarkah demikian?

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Kliwon, 20 April 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter @sumbotinarbuko | Follow Facebook @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Branding Kota

Dr Sumbo Tinarbuko

Branding wilayah atau branding destinasi wisata, belakangan menjadi trend di seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Semua menyadari, di era bisnis modern yang dijual adalah merek, brand dan bukan produk. Apalagi produk yang dijual, semuanya hampir sama.

Berhasilkah program tersebut? Tentu ada yang berhasil. Tapi banyak juga yang gagal. Artinya, berhasil dari sisi proyek memanfaatkan keuangan negara. Sedangkan dari sudut peruntukannya, dinilai gagal. Mengapa demikian? Karena mereka yang diberi tanggung jawab mengelola program branding dianggap tidak berhasil. Divonis tidak sanggup membawa wilayah atau destinasi wisata menjadi sesuatu yang dipersepsikan memberikan nilai positif. Disorot tidak mampu memberi kebermanfaatan sesuai dengan peruntukkan yang dijanjikannya.

Pasalnya? Euforia program branding hanya didedikasikan atas nama proyek. Bahkan program branding dalam pelaksanaannya diyakini mampu menyerap anggaran APBD yang besar. Pada titik ini, program tersebut mengingkari konsep branding yang sudah disepakati bersama.

Untuk itu perlu dibuat kesepakatan baru antarpara pihak. Sebab pada dasarnya, sebuah brand, dalam konteks branding wilayah, kota atau destinasi wisata, tidak sekadar membuat serta merancang nama merek. Kemudian diparafrasekan secara desain komunikasi visual menjadi sebuah logo.

Brand menurut David Aaker, penulis buku Aaker on Branding, sejatinya merupakan janji suatu organisasi kepada pelanggan atau pengunjung untuk memberikan apa yang menjadi prinsip dari brand tersebut. Tentu saja tidak hanya sekadar dalam hal memberikan kebermanfaatan secara fungsional. Melainkan juga menyuguhkan manfaat emosional. Bahkan memaparkan kegunaan bagi upaya mengedepankan ekspresi diri serta reriungan dalam kehidupan sosial.

Gampangnya, brand tidak sama dengan merek. Ibarat raga manusia, merek sekadar nama pribadi manusia. Ketika pendapat umum masih menganggap brand identik dengan merek. Realitas sosial yang muncul, nama tersebut (baca: merek) senantiasa berjarak dengan objek yang diberi nama.

Untuk itulah disodorkan konsep baru yang mendekonstruksi brand bukan kembaran dari merek. Sebab brand adalah merek plus plus. Keberadaannya meliputi segenap jiwa raga dari sang manusia itu sendiri. Dengan demikian, brand adalah hidup dan kehidupan makhluk hidup yang digerakkan segenap jiwa raga sang manusia. Ia bertugas sebagai panglima perang yang mengatur strategi sebuah proses hidup dan kehidupan di jagat raya ini.

Ketika terbangun kesepakatan yang menyatakan brand sejatinya bagian dari sebuah kehidupan di jagat raya ini. Untuk itu, menjadi tugas bersama agar brand senantiasa harus hidup dan dihidupkan sesuai kesepakatan bersama tersebut. Brand harus dijaga dalam posisi sebagai kata kerja. Bukan kembali pada sang asal, yakni tetap menjadi kata benda.

Program rebranding logo Yogyakarta adalah salah satu contoh ketika kepala wilayah, kota dan destinasi wisata masih belum rela memahami konsep branding yang telah disepakati bersama. Titik lemah program rebranding Yogyakarta terletak pada pemahaman brand masih dalam posisi sebagai kata benda. Pejabat publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah, kota dan destinasi wisata belum rela menggantikannya dalam kotak brand sebagai kata kerja.

Hasilnya, manakala brand masih diposisikan sebagai kata benda, realitas lapangan yang muncul, keberadaan brand tersebut turun drastis menjadi sekadar sebuah merek. Ia akan berjalan sendiri tanpa arah. Ia bergerak sendiri secara sporadis dan jejak langkahnya pun tidak konsisten.

Dapatkah miskomunikasi yang terjadi atas program branding kota, wilayah dan destinasi wisata dapat dibenahi dan diantisipasi? Tentu saja miskomunikasi dan kelemahan tersebut dapat dibenahi. Cara paling mudah dengan mengajak siapa pun, baik personal individu, komunitas dan institusi untuk menjadikan program branding tersebut bagian dari miliknya pribadi. Dengan demikian program banding Yogyakarta naik kastanya menjadi bagian dari personal branding, ekspresi diri sekaligus pengikat emosi jiwa siapa pun yang merasa Yogyakarta sebagai tempat bermukimnya.

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang dinilai berhasil menjalankan program branding kota lewat konsep ‘Bela Beli’. Bupati Kabupaten Kulonprogo, Hasto Wardoyo dan Walikota Bandung Ridwan Kamil adalah amsal kecil yang merelakan dirinya pribadi menjadi brand ambassador atas wilayahnya dalam konteks branding kota. Bupati Kulonprogo sebagai brand ambassador senantiasa menjalankan diplomasi budaya seraya menunjukkan bukti nilai kagunan atas potensi wilayahnya. Di antaranya batik gebleg renteng, batuan, kesenian hingga pembuatan air mineral.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Jumat Pon, 24 Maret 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter: @sumbotinarbuko | Follow Facebook: @sumbotinarbuko)

SUMBO TINARBUKO: Bikin EO Salah Tingkah

(Wawancara ini dimuat di Harian Jogja, Sabtu 11 Maret 2017)

Belum lama ini, Penggagas Gerakan Reresik Sampah Visual Jogja Sumbo Tinarbuko, bertemu ‘musuh bebuyutannya’ secara tak sengaja dalam sebuah acara diskusi.

Saat itu, Dosen Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu diundang dalam sebuah diskusi publik yang digelar Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam diskusi yang mengangkat tema Menyorot Fenomena Iklan Seminar Bisnis itu, ia bertemu sejumlah dedengkot event organizer Jogja yang selama ini dianggap ‘musuh’ gerakan yang ia gagas. Sebab, EO kerapkali menebar sampah visual di Kota Gudeg saat mempromosikan acara yang akan mereka helat.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, seketika itu juga ia menegur ‘musuh bebuyutannya’ itu. ‘’Sebagai warga, Anda seharusnya juga ikut menjaga lingkungan. Jangan merusak estetika kota dengan iklan-iklan. Anda jangan hanya mementingkan kepentingan bisnis pribadi dong,’’ kata Sumbo mengenang kejadian pada akhir Februari lalu, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (10/3/2017).

Merasa tepergok oleh aktivis Reresik Sampah Visual, perwakilan EO hanya cengar-cengir mendapat teguran dari Sumbo. Mereka tak membantah tapi juga tak juga mengiyakan, hanya tawa canggung saja tersungging dari bibir perwakilan EO itu.

Teguran tersebut sama sekali tak direncanakan Sumbo. Doktor Ilmu Humaniora FIB UGM yang mengangkat disertasi mengenai analisis semiotika tanda verbal dan tanda visual iklan layanan masyarakat itu diundang sebagai pembicara diskusi. Ternyata diskusi itu juga mengundang perwakilan para EO penyelenggara seminar bisnis.

Beberapa EO inilah yang dalam catatan Sumbo menjadi pelaku penyebar sampah visual iklan komersial di sudut-sudut Kota Jogja saat mempromosikan acara yang mereka selenggarakan. Menurut Sumbo, persoalan sampah visual berupa iklan luar ruang seperti rontek, spanduk, umbul-umbul, poster, billboard dan baliho di Jogja seharusnya sudah selesai sejak dibuat Peraturan Daerah No. 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Namun sudah dua tahun sejak Perda itu diketok parlemen daerah, masih banyak iklan luar ruang yang dipasang di tempat terlarang. Padahal, pemasangan iklan luar ruang dengan tanpa memperhatikan estetika lingkungan, justru akan memunculkan kesan Jogja tidak lagi ramah dan toleran sebagai Kota Budaya. Sampah visual menurutnya juga mengurangi nilai keistimewaan DIY. Sebab menurut dia, nilai keistimewaan sejatinya berkorelasi dengan terwujudnya ruang publik yang bebas dari teror visual. (I Ketut Sawitra Mustika)

(Forum Jogja Istimewa) Sampah Budaya

Oleh Dr Sumbo Tinarbuko

Harus diakui, Yogyakarta seperti gula. Karenanya, beragam semut menyerbu untuk menyecap rasa manisnya. Efek sosialnya, Yogyakarta lalu dikepung sampah budaya akibat rasa manis yang ada di tubuhnya. Setidaknya ada lima jenis sampah budaya yang dengan tidak senonoh sedang menyatatkan dirinya sebagai penanda zaman modern di Yogyakarta.

Kelima sampah budaya tersebut di antaranya: pertama, sampah bangunan berwujud hotel dan mal dengan gaya visual minimalis yang terkesan seperti gupon dara. Sampah tersebut merangsek beberapa kawasan kampung dalam bentuk bangunan umum bernama hotel. Pelan namun pasti, kearifan lokal yang ada di kampung tersebut tercerabut dari akar budayanya. Permasalahan sosial dan lingkungan pun menyergap kampung yang dibeli para pemodal demi menjalankan bisnis penunjang pariwisata Yogyakarta. Di antaranya, menipisnya air tanah. Warga di sekitar hotel pun kelabakan karena air sumur sebagai energi hidup di pekarangan rumahnya mengering. Belum lagi limbah air kotor dan sampah organik atau pun non organik yang dihasilkan dari operasionaliasi hotel tersebut.

Kedua, sampah visual iklan politik dan iklan komersial. Secara visual, berbentuk iklan luar ruang yang ditancapkan secara serampangan di ruang publik, ruang terbuka hijau, tiang telepon, tiang listrik dan dipakukan di batang pohon. Sayangnya, pejabat publik yang mengurusi izin dan pajak iklan luar ruang seakan pasang badan demi melimpahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Sejatinya mereka tahu kalau sampah visual yang diakibatkan dari lunaknya sistem perizinan pemasangan iklan luar ruang menganggu ruang publik. Tapi demi PAD, mereka pura-pura tidak tahu kalau hal tersebut menganggu.

Bagi masyarakat, onggokan sampah visual berwujud iklan luar ruang tersebut sangat menganggu secara psikologis mau pun estetika visual. Jika hal itu didiamkan saja, memberi kesan Yogyakarta tidak lagi menjadi kota heritage berjiwa toleran bagi warganya. Selanjutnya, pelan namun pasti akan menjadikan nilai keistimewaan Yogyakarta luntur akibat ketidakpedulian pemerintah kota dan kabupaten dalam mengatur keberadaan iklan luar ruang.

Ketiga, sampah kendaraan bermotor. Secara kasatmata, Yogyakarta sudah diserbu kemacetan moda transportasi darat. Kemacetan tersebut, salah satunya disebabkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat tidak berbanding lurus dengan jumlah jalan raya yang ada di Yogyakarta. Penyebab lainnya, warga masyarakat, senang membelanjakan uangnya untuk membeli penanda modernitas dalam bentuk kendaraan bermotor.

Keempat, sampah trotoar. Keberadaan trotoar sudah bersalin fungsi menjadi tempat lapak dagangan pedagang kakilima. Hal lainnya, trotoar difungsikan sebagai wahana parkir kendaraan bermotor atau dikooptasi menjadi bagian dari lobi hotel.

Kelima, sampah pedagang kaki lima. Dalam konteks ini, sampah pedagang kaki lima dapat dimaknai sebagai limbah yang dihasilkan dari proses dagang si pedagang kaki lima. Bisa juga diartikan sebagai sampah dalam pemahaman makna konotatif karena keberadaan pedagang kaki lima yang tidak diatur dan tidak mau diatur sesuai dengan peruntukannya. Hasilnya, secara visual, keberadaan pedagang kaki lima terkesan cenderung menganggu kenyamanan dan keasrian ruang publik.

Sampah budaya yang mengotori wajah Yogyakarta menjadi bukti konkret pengingkaran peneguhan Yogyakarta sebagai kota heritage. Agar tidak muncul kesan ‘jarkoni’ (isane ujar nanging ra bisa nglakoni), seyogianya, pemerintah bersama pejabat publik yang berwenang mengatasi silang sengkarut masalah sampah budaya. Mereka harus bekerja keras menunjukkan keistimewaan Yogyakarta lewat penataan sampah budaya yang nyepeti mata tersebut.

Hal itu mendesak dibenahi, sebab, salah satu indikator ramah tidaknya sebuah kota bagi warga masyarakat dan wisatawan, dapat disaksikan sejauhmana pemerintah dan pejabat publik mau dan mampu menekan, syukur menghilangkan, tebaran sampah budaya yang cenderung menyerang kenyamanan sosial bagi siapa pun yang ada di kota tersebut.

(Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Bernas, Rabu Wage, 8 Februari 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter: @sumbotinarbuko | Follow Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Angka dalam Pilkada

Dr Sumbo Tinarbuko

Mencermati kampanye Pilkada Yogyakarta lewat agenda sapa warga. Mulai blusukan dari kampung ke kampung dan bantaran sungai. Bertemu calon pemilih di pasar tradisional. Terlihat peserta Pilkada senantiasa mengacungkan jari jemarinya. Acungan jari jemari tersebut dimaksudkan merepresentasikan dirinya sebagai calon walikota berdasarkan nomer undian yang dikeluarkan KPUD Yogyakarta.

Bagi calon walikota nomer pilihan satu. Ia mengangkat jari telunjuknya. Hal itu dilakukannya untuk mengajak calon pemilih agar mencoblos kartu suara urutan nomer satu. Hal serupa dilakukan calon walikota urutan nomer dua. Ia mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah bersamaan. Artinya, secara komunikasi visual, ia mengarahkan calon pemilih untuk memilih nomer urut dua.

Peserta Pilkada DKI Jakarta, saat bertemu warga juga acungkan jari jemarinya. Tujuannya memantik ingatan calon pemilih atas nomer undian yang didapatkannya. Hal sama terjadi ketika menyaksikan debat kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Moderator seringkali menyebut angka pasangan calon nomer 1, 2 atau 3, ketimbang menyapa nama mereka.

Acungan jari jemari tersebut menjadi fenomena menarik dalam komunikasi visual Pilkada. Mereka memposisikan jari jemari sebagai ikon visual atas dirinya. Ikon itu merujuk pada nomer pilihan yang terpampang di kertas suara.

Mengapa dianggap fenomena menarik? Secara komunikasi visual angka dalam Pilkada menjadi penanda visual yang sederhana, solid dan jitu. Nomer urut peserta Pilkada dinilai lebih komunikatif. Mudah diingat sebagai simbol penghubung imajiner antara peserta Pilkada dengan logo dan nama parpol pengusung calon kepala daerah.

Bagi calon pemilih, angka dalam Pilkada sanggup menyederhanakan keseluruhan persepsi visual atas logo dan nama parpol pengusung peserta Pilkada. Dengan demikian angka dalam Pilkada dapat diposisikan sebagai panglima perang untuk mempersepsikan peserta Pilkada 2017 secara komunikasi visual.

Ketika angka dalam Pilkada disepakati sebagai salah satu simbol komunikasi visual politik. Maka keberadaannya harus dihidupkan oleh berbagai unsur terkait agar simbol tersebut tetap hidup. Artinya, eksistensi sang pemilik angka dalam Pilkada harus ditopang jalinan jejaring sosial yang tangguh di tingkat akar rumput. Lewat jejaring sosial yang terpilin rapi dan kuat, tentu akan menjelma menjadi selembar tenunan kain nan cantik.

Analogi semacam itu mengkonotasikan mereka yang puluhan tahun sebelumnya telah mengabdikan diri dan berkarya nyata di tengah masyarakat. Rumusnya, jika seseorang ingin menjadi kepala daerah. Sebelumnya ia harus mau kerja keras dan cerdas agar dikenal masyarakat. Hasil kerja keras dan pemikirannya yang cerdas menjadi modal sosial. Kelak, hasil pembiakan modal sosial tersebut mampu mengangkat nama dan reputasinya. Tentu saja kerja keras itu bukan dalam hitungan bulan atau setahun sebelum Pilkada. Mereka sudah memulai bekerja keras sejak sekarang untuk Pilkada 10-15 tahun mendatang.

Cara mempromosikan kerja keras dan cerdas paling efektif adalah dari mulut ke mulut. Ditopang testimoni parapihak yang mendapatkan manfaat atas kebaikan kerja keras dan cerdas dari calon kepala daerah.

Untuk memperluas jangkauan promosi atas kerja keras dan cerdas, tentu tidak ada salahnya menggunakan media iklan. Penyertaan iklan politik seyogianya diposisikan sebagai media pengingat atas modal sosial yang dijalankannya. Pemanfaatan iklan politik sama halnya dengan laku investasi. Yang ditanam sebagai modal sosial laku investasi adalah melayani lewat tebaran kebaikan dan kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat.

Bagi calon pemilih, angka dalam Pilkada. Nomer urut calon kepala daerah. Iklan politik dalam kemasan alat peraga kampanye. Semuanya itu hanyalah upaya mereka untuk memperkenalkan dirinya kepada calon pemilih.

Terpenting yang harus mereka lakukan dalam konteks Pilkada adalah kerja nyata. Berlaku jujur dan merakyat. Hasil investasi modal sosial tersebut harus memberikan kebermanfaatan yang baik dan kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat yang dilayani serta diayominya. Untuk hal ini, masyarakat sudah sangat cerdas ketika memilah dan memilih angka dalam Pilkada mendatang.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, 3 Februari 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Kesadaran Beriklan

Dr. Sumbo Tinarbuko

Di tengah penyelenggaraan Pilkada serentak, malapetaka ambruknya alat peraga kampanye (APK) akibat tiupan angin kencang menjadi trending topic beberapa waktu lalu. Peristiwa ambruknya APK yang secara fisik dikategorikan bagian dari iklan luar ruang, melengkapi realita warta buruk terkait pola pemasangan iklan luar ruang yang serampangan.

Sebelumnya, akibat pemasangan iklan luar ruang yang tidak mempertimbangkan aspek ergonomi dan konstruksi struktur beban tiang di ruang publik, billboard di Ringrod Utara dan Jalan Magelang tumbang. Kedua fakta ini semakin menguatkan tengara rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam beriklan, khususnya pemasangan iklan luar ruang.

Tengara ini muncul dan menguat karena pemilik merek, pemasar produk barang dan jasa, penyelenggara acara hiburan budaya populer dan lembaga pendidikan, saat menyampaikan pesan informasi dan pesan promosi meyakini mitos iklan luar ruang. Mitos tersebut meniupkan sihir: promosi dan informasi yang ditancapkan di ruang publik sangat efektif untuk menyampaikan pesan informasi dan promosi.

Munculnya mitos dan ideologi semacam itu, menyebabkan media iklan luar ruang didogmakan sebagai satu-satunya media yang dirasa ampuh. Di dalam media iklan luar ruang, ditiupkanlah ruh kehidupan untuk menyentuh sanubari target sasarannya. Beragam pesan verbal dan pesan visual ditebarkan di ruang publik. Warna warna menyolok dan jejeran huruf dalam cetakan besar ditorehkan di kanvas jalanan. Semuanya dilakukan demi menginformasikan keberadaan merek yang dijadikan energi bisnis mereka. Fenomena semacam itu, menjadi realitas sosial atas sebuah kekuatan bisnis yang merepresentasikan jatidiri dari produk barang dan jasa tersebut.

Ketika tebaran pesan politik kampanye Pilkada dan pesan komersial dari beragam merek dagang tersebut menggurita dan menjajah sebagian besar ruang publik, pada saat itulah bencana sosial berwujud sampah visual iklan politik dan iklan komersial pun mengancam semua warga di ruang publik. Ironisnya, banyak pihak menganggap bencana soial sampah visual iklan politik dan iklan komersial bukanlah sebuah bencana sosial.

Asumsi semacam itu didasarkan hukum sebab akibat. Secara fisik, akibatnya tidak memperlihatkan efek fisik dari bencana sampah visual tersebut. Pemerintah juga menganggap sepi akan bahaya sampah visual. Di mata pemerintah, keberadaan iklan luar ruang merupakan objek pajak yang sangat besar. Ia diposisikan sebagai pahlawan devisa menyumbang pundi-pundi pendapatan asli daerah.

Sudah menjadi rahasia umum, hubungan pemerintah dengan perusahaan pemilik merek dagang, perusahaan periklanan dan tukang pasang iklan luar ruang terjalin cukup mesra serta menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang sungguh membahagiakan adalah izin pemasangan iklan luar ruang sesuai kehendak hati sang pemasang iklan atas nama pemilik merek dagang. Kebahagiaan berikutnya, pemerintah mendapatkan pajak reklame yang menjadi andalan pendapatan asli daerah. Tetapi kalau kemesraan dan kebahagiaan yang terjalin antar parapihak tidak memberikan kebahagiaan bagi warga. Tentu masyarakat sebagai salah satu pilar kontrol sosial memiliki hak untuk mengingatkan carut marut yang menyebabkan munculkan bencana sosial akibat tebaran sampah visual iklan politik dan iklan komersial di ruang publik.

Agar bencana sosial akibat pemasangan iklan luar ruang yang serampangan tidak menimpa warga atau mengguna jalan raya, ada baiknya pemasangan iklan luar ruang harus ditata. Penataan terkait dengan tempat pemasangan dan konstruksi iklan luar ruang juga harus ditata sedemikian rupa. Penataan iklan luar ruang merupakan wujud kesadaran beriklan sebagai representasi pemenuhan hak pemerintah, pemilik merek dagang, pengusaha periklanan dan tukang pasang serta warga masyarakat. Terpenting, masyarakat harus memiliki hak hidup aman dan damai di jagad raya yang keberadaannya tidak dirusak oleh aksi nakal pemasangan iklan luar.

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSRD ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Kliwon, 5 Januari 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

(SOSOK KOMPAS) SUMBO TINARBUKO: Doktor Pemulung Sampah Visual

KOMPAS > GAYA HIDUP > SOSOK > DOKTOR PEMULUNG SAMPAH VISUAL

http://sumbotinarbuko.com/wp-content/uploads/2016/12/foto-Sumbo-Tinarbuko-Doktor-Pemulung-Sampah-Visual.jpg

Lelaki ini dikenal ”garang” memberantas sampah visual, seperti iklan luar ruang yang semrawut, pemasangan gambar partai politik sembarangan, atau alat peraga kampanye yang merusak lingkungan. Lewat Komunitas Reresik Sampah Visual, dia bersama sejumlah mahasiswa terjun mencopot benda-benda itu apabila melanggar aturan.

Itulah Sumbo Tinarbuko, dosen Desain Komunikasi Visual (DKV) Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Tak cukup ungkapkan keprihatinan, dia bergerak nyata.

Saat naik motor bersama istrinya, Agnes Setia Wardhani, dari Bandara Adi Sutjipto sampai di rumahnya, wilayah Sono Pakis, Yogyakarta, dia pernah iseng-iseng menghitung jumlah iklan entah itu baliho, spanduk, atau poster. ”Ada sekitar 700 iklan, padahal jaraknya tidak terlalu jauh,” kata Sumbo.

Jumlah iklan sebanyak itu mengkhawatirkan. ”Yogyakarta yang hanya memiliki luas 32 kilometer persegi, kok, lebih banyak iklannya daripada jumlah pohonnya,” katanya.

Media visual luar ruang kerap dimanfaatkan masyarakat atau pengusaha sesukanya. Pemerintah daerah pun cenderung hanya mengejar pendapatan asli daerah lewat tarif iklan.

Awalnya Sumbo rajin menuliskan pandangannya di media. Setelah dipercaya mengampu mata kuliah Kritik Desain Komunikasi Visual di ISI Yogyakarta tahun 2003, dia berpikir berbeda. ”Mata kuliah yang begitu indah untuk menjamin kenyamanan publik dalam menikmati kehidupan kota harus saya praktikkan secara nyata,” katanya.

Bagi Sumbo, mata kuliah itu bukan sekadar tugas kampus, melainkan juga tanggung jawab kepada publik yang ingin menikmati visual dan budaya kota. ”Kota ini kaya bangunan kuno, candi-candi. Kalau sampai tertutup barisan iklan, keindahan budayanya akan hilang,” ujarnya.

Sejak itu, Sumbo nekat memberantas sampah visual secara sukarela dibantu mahasiswa. Iklan yang menempel di pohon, tiang listrik, tembok-tembok kantor, pertokoan, semua itu dicopot, dibakar, atau dikembalikan kepada pemiliknya.

Gerakan itu spontan. Begitu ada waktu, Sumbo bersama para mahasiswa terjun ke lapangan, lengkap dengan gerobak dorongnya untuk menampung sampah visual. Agar lebih terorganisasi, tahun 2012, dia mendirikan komunitas Reresik Sampah Visual. Hingga kini mereka melancarkan 32 kali aksi bersih-bersih.

Komunitas itu pernah melibatkan Bupati Bantul, Wali Kota Yogyakarta, kampus ISI, Walhi, dan masyarakat.

Inspirasi ayah

Sumbo lahir di Jakarta. Ayahnya, Murianto (almarhum), alumnus Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) Yogyakarta yang bekerja sebagai tim artistik di Balai Kota DKI Jakarta. Saat Sumbo mengikuti ayahnya pindah ke Yogyakarta untuk menjadi guru seni di Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR).

Sumbo kecil sering mengikuti kegiatan ayahnya mengurus pameran seni, bertemu para seniman, dan belajar menulis.

—–

SUMBO TINARBUKO

LAHIR:
Jakarta 4 April 1966

ISTRI:
Agnes Setia Wardhani, SH

ANAK:
• G Anggertimur Lanang Tinarbuko, S.IKom
• Ign Rayi Angger Lintanganom Tinarbuko

PENDIDIKAN:
• SD, SMP, SMA di Yogyakarta
• Magister Desain FSRD ITB Bandung (1998)
• Doktor Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM

PEKERJAAN:
Dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta

PENGHARGAAN:
• Anugerah tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya 20 tahun (2014)
• Juara II Lomba Desain Iklan Student Creative Award Circle Indonesia, Jakarta (2003)

—–

Mantap menekuni seni, Sumbo masuk DKV ISI Yogyakarta tahun 1985. Selama kuliah, pemuda itu nyambi sebagai wartawan Minggu Pagi. Kelar kuliah tahun 1990, ia merantau ke Jakarta dan menjajal profesi desainer grafis.

Dua tahun kemudian, Sumbo kembali ke Yogyakarta dan menjadi dosen pegawai negeri sipil di Jurusan DKV Fakultas Seni Rupa ISI. Ia melanjutkan studi S-2 Desain Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, kemudian meraih doktor Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2015.

Pemerintah kota

Kini, Sumbo semakin mantap meneruskan program bersih-bersih sampah visual. Apalagi, gerakan ini memperoleh dukungan dari kalangan swasta, biro iklan, dan pemimpin pemerintah. ”Pak Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pernah keliling kota bersepeda bersama masyarakat dan mahasiswa memberantas iklan visual di luar aturan,” katanya.

Beberapa camat pun secara bergantian mengikuti jejak wali kota.

Perang sampah visual ini bukan asal babat. Khusus terhadap iklan berizin, tetapi dinilai melanggar aturan, Sumbo dan ”pasukannya” tidak langsung menurunkannya. ”Karena iklan itu resmi milik pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan perolehan pendapatan asli daerah, kami anjurkan iklan itu ditata ulang sesuai aturan,” ujarnya.

Jika menemukan iklan politik yang merentang asal-asalan di jalanan kota, Sumbo menghubungi partai politik terkait agar membenahi iklannya. ”Kami cari solusi damai.”

Dengan pendekatan komunikatif, komunitas Reresik Sampah Visual tidak pernah cekcok dengan pemasang iklan.

Sumbo menuangkan gagasannya dalam sejumlah buku dan merumuskan gerakan Komunitas Reresik Sampah Visual yang disebut lima sila sampah visual. Sila-sila itu mencakup larangan pasang iklan di taman kota dan ruang terbuka hijau, trotoar, bangunan heritage (warisan budaya), jembatan, tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas, dan tiang penerangan jalan. Tak boleh juga memaku iklan di batang pohon.

Rumusan itu diadopsi Komisi Pemilihan Umum Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai peraturan alat peraga kampanye. Berkat dorongan komunitas itu, Kota Yogyakarta punya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame Nomor 2 Tahun 2015. Terinspirasi langkah ini, bermunculan kelompok-kelompok serupa di sejumlah daerah.

Komunitas Reresik berusaha mengembangkan pendidikan tentang bencana sampah visual. Iklan yang mengganggu rentan memicu psikologis beringas masyarakat dan kecelakaan lalu lintas. Permainan pemasangan reklame juga rentan jadi sarana korupsi.

Semua pihak diajak bersama mendorong iklan luar ruang sebagai dekorasi yang indah. ”Iklan yang baik bahkan bisa jadi ajang swafoto warga. Perusahaan pengiklan mendapatkan pasar, pemerintah memperoleh pendapatan. Semua diuntungkan,” kata Sumbo.

(KOMPAS/THOMAS PUDJO WIDIJANTO/IAM)

http://print.kompas.com/baca/gaya-hidup/sosok/2016/11/07/Doktor-Pemulung-Sampah-Visual

(Analisis KR) APK Pilkada

Dr Sumbo Tinarbuko

Harian KR beberapa waktu lalu mewartakan kabar penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada Yogyakarta. Komisioner Panwas Kota Yogya Divisi Pengawasan, Iwan Ferdian, seperti dikutip KR mengatakan, ‘’Pada penertiban tahap pertama hanya menyasar sembilan titik sesuai rekomendasi kami. Tapi setelah itu bermunculan lagi, makanya kami juga layangkan rekomendasi baru untuk penertiban tahap selanjutnya.’’ Sampah visual APK Pilkada pada penertiban tahap pertama papar Iwan, tersebar di Jalan Menteri Supeno, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Prof Sardjito, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Letjen Suprapto dan Kricak Tegalrejo.

Sampah visual APK Pilkada yang ditemukan dan ditertibkan Panwas Kota Yogya Divisi Pengawasan menjadi saksi sejarah betapa sulitnya menyepakati kampanye Pilkada yang santun secara visual dan ramah lingkungan. Temuan tersebut sekadar contoh kecil, betapa nafsu menguasai ruang publik menjadi begitu membara saat kampanye Pilkada serentak se Nusantara raya hingga Februari 2017.

Pada titik ini, penjajahan atas ruang publik itu dianggap sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan Pilkada. APK Pilkada menjadi senjata tajam untuk menguasai ruang publik sebagai medan pertempuran politik memperebutkan kursi bupati, walikota atau gubernur. Senjata tajam yang dihunus tim sukses peserta Pilkada berwujud iklan politik. Secara visual iklan politik tersebut mengenakan baju bernama: baliho, billboard, umbul-umbul, bendera, spanduk, rontek, dan poster.

Ironisnya, visualisasi desain iklan politik dan APK Pilkada kurun 15 tahun terakhir tidak pernah bersalin desain. Tampilan visual didominasi wajah peserta Pilkada. Kandidat calon bupati, walikota, dan gubernur dihadirkan bagaikan kaum selebritas. Mereka dimitoskan sebagai pemimpin kabupaten, kotamadya, dan propinsi yang agamis, jujur, berpendidikan tinggi, bersahabat, dan merakyat.

Dampak visualnya, konsep komunikasi politik semacam itu menjadi kurang menarik minat calon pemilih. Hal itu mengemuka karena tim ‘hore’ dan tim sukses gagal menjahit proses komunikasi politik. Iklan politik dan APK Pilkada yang tampak di ruang publik seperti orang kelaparan.

Mereka menjejalkan pesan verbal-visual bagaikan memasukkan bermacam makanan cepat saji ke dalam mulutnya. Setiap orang diprovokasi ke dalam citraan visual yang terlihat miskin imajinasi dan simbolisasi visual atas prestasi, dedikasi dan karya nyata dari peserta Pilkada. Lebih tidak menarik lagi, iklan politik dan APK Pilkada yang menjadi sampah visual cenderung transaksional dan terasa sangat hardsell dalam konteks jual beli suara.

Terpenting dipaparkan dalam tampilan iklan politik dan APK Pilkada adalah: menemukan masalah sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan yang mencuat di tengah masyarakat. Selanjutnya mencari jalan keluar dalam bentuk kerja dan karya nyata. Bukan tampang, citra, apalagi nama tenar. Representasi pemimpin sejati dapat dibuktikan lewat perilaku, pola pikir, kerja dan karya nyata demi kemakmuran masyarakat yang dipimpinnya.

Sementara itu, karena semangatnya menguasai ruang publik, mereka cenderung mengabaikan kesepakatan dan aturan yang ada. Dampaknya dapat ditebak. Pemasangan iklan politik dan APK Pilkada cenderung mengganggu taman kota, ruang terbuka hijau, trotoar, jembatan dan bangunan bersejarah. Akibat yang dirasakan terasa mengganggu ekologi visual serta merusak estetika keindahan kota.

Selain merusak estetika keindahan kota, masyarakat pun semakin terjajah kemerdekaan visualnya. Ulah tim ‘hore’ dan tim sukses peserta Pilkada dengan semangat menjadi penjajah ruang publik akhirnya menjadikan dirinya bagaikan teroris visual. Mereka selalu membuat teror visual dengan menancapkan pesan verbal dan pesan visual sesuka hatinya di ruang publik. Akibat psikologisnya, masyarakat terganggu. Gangguan tersebut berpotensi menghadirkan kekerasan visual dan konflik sosial budaya di kalangan akar rumput.

Masalahnya, kenapa tim ‘hore’ bersama tim sukses peserta Pilkada menjadi beringas secara visual? Mengapa mereka merasa bangga saat memproduksi sampah visual iklan politik? Apakah mereka dapat diminta pertanggungjawabannya ketika masyarakat terperosok dalam penjara sampah visual iklan politik dan APK Pilkada?

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa Pon, 29 November 2016, pada Kolom Analisis KR | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

(ANALISIS KR) Reklame

Oleh Dr Sumbo Tinarbuko

‘’Satpol PP Kabupaten Sleman mengalami kesulitan dalam penertiban reklame liar atau tidak berizin,’’ kata Rusdi Rais, Kepala Seksi Penyuluhan Pembinaan dan Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Karenanya, meski telah dilakukan penertiban berkala, tetap saja iklan luar ruang tak berizin semakin bertambah.

Pengakuan Kepala Seksi Penyuluhan Pembinaan dan Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Rusdi Rais, seperti dikutip harian Kedaulatan Rakyat (15/9/2016), semakin mengukuhkan tengara privatisasi ruang publik di Kabupaten Sleman. Bagi pelaku privatisasi ruang publik, hal itu wajib dilakukan. Targetnya demi mendapatkan jaminan reklame luar ruang yang disebar di ruang publik aman terkendali.

Sejatinya ruang publik dihadirkan untuk mewadahi aktivitas sosial budaya masyarakat. Namun secara perlahan dan sistematis, fungsi serta peruntukkan ruang publik didekonstruksi. Ruang publik secara sepihak diprivatisasi. Ironisnya, seperti pengakuan Rusdi Rais, pemerintah tidak sanggup mengatasinya. Pemerintah mengaku kewalahan mengkondisikan kenakalan sistemik yang dilakukan pelaku privatisasi ruang publik.

Siapakah pelaku privatisasi ruang publik? Data di lapangan menyebut pemilik merek dagang barang dan jasa mendominasi privatisasi ruang publik. Privatisasi ruang publik dipahami sebagai upaya mendaku ruang publik menjadi milik pengusaha yang memiliki merek dagang barang dan jasa. Para pelaku berupaya mengamankan ruang publik demi meraih keuntungan mutlak atas perang merek barang dan jasa melawan pesaingnya.

Pemilik merek dagang barang dan jasa menjadikan ruang publik sebagai warung terbuka. Mereka menyulap ruang publik sebagai wahana kontes antarmerek dagang. Mereka mendaku ruang publik sebagai ajang lomba kekuatan berteriak guna meneriakkan kehebatan dan keunggulan produk barang dan jasa dagangannya.

Ruang publik juga diakuisisi menjadi milik partai politik dan calon pejabat publik yang berebut kursi kekuasaan lewat pemilu atau pilkada. Mereka berupaya keras menguasai ruang publik untuk merepresentasikan kekuatan politik berbasis akar rumput pendukung partai politik tersebut.

Reklame yang disebarkan dan ditancapkan di ruang publik bagaikan gurita raksasa. Ia memiliki banyak tangan terkait masalah kekuasaan, kepentingan dan yang paling penting: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi pemerintah, PAD bagaikan darah. Ia harus terus dipompa demi mendapatkan energi kehidupan di dalam tubuhnya. Sedangkan bagi pemilik merek dagang barang dan jasa, keberadaan reklame menjadi sakaguru logika bisnis. Dari sudut pandang pemilik merek dagang, reklame memiliki kekuatan visual melipatgandakan keuntungan. Reklame menjadi jalan tunggal menuju kemakmuran kroni jaringan bisnis mereka.

Tetapi sebaliknya, dari perspektif realitas sosial, logika bisnis yang ditebarkan pemilik merek dagang mencederai kenyamanan publik di ruang publik. Bahkan dengan dalih ekonomi bergerak, logika bisnis mereka berlawanan dengan estetika visual, tatakelola ruang publik serta ruang terbuka hijau. Dampak visualnya memunculkan sampah visual. Tebarannya berpotensi menebar teror visual bagi siapa pun yang bersinggungan dengannya.

Privatisasi ruang publik demi melanggengkan keberadaan reklame terlihat jelas di Jalan Affandi Gejayan, Jalan Kaliurang, Jalan Monjali. Kemudian diikuti Ringrod Utara, Jalan Godean, Jalan Magelang dan Jalan Solo. Kawasan tersebut secara geografis terletak di wilayah hukum Kabupaten Sleman.

Bentangan jalan tersebut di atas diyakini menjadi sentral aktivitas pergaulan anak muda. Di tempat ini, peternakan reklame tumbuh subur. Di sana dapat disaksikan beragam reklame luar ruang dengan bermacam karakter dan sebutannya. Di lokasi tersebut dapat dilihat betapa riuhnya perang pesan verbal dan pesan visual para pemilik merek dagang produk barang dan jasa.

Mencermati fenomena reklame dan privatisasi ruang publik di Kabupaten Sleman, muncul kesan, Pemkab Sleman sibuk mempermalukan dirinya. Pemkab Sleman sedang menelanjangi diri terkait prestasi buruk masalah perizinan dan prioritas penempatan titik reklame luar ruang. Ketidaktertiban dan kesemrawutan visual seperti ini menggambarkan ketidakmampuan Pemkab Sleman dalam mengendalikan estetika dan ekologi visual serta tatakelola ruang publik di wilayah kekuasaannya.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, 22 September 2016 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

(OPINI KOMPAS) Kekerasan Visual di Media Sosial

Oleh SUMBO TINARBUKO

Untuk kesekian kalinya terjadi lagi kekerasan sosial yang dimediasikan lewat media sosial. Semuanya itu berpangkal pada ujaran kebencian yang dilemparkan seseorang yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial.

Mengutip kabar berita yang disiarkan Kompas.com (2/8/2016), polisi berhasil membekuk tersangka penyebar ujaran kebencian di media sosial. Penangkapan tersangka berinisial AT (41), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, terkait dengan gegeran di Tanjung Balai, Sumatra Utara. ‘’AT menyebarkan ujaran kebencian di akun Facebook pribadinya. AT menuliskan ujaran kebencian tersebut pada Minggu (31/7/2016,’’ kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus AKBP Hengki Haryadi, di Mapolda Metro Jaya.

Pembibitan tunas kekerasan

Kekerasan sosial yang mengeras seperti yang terjadi di Tanjung Balai adalah fenomena kekerasan sosial yang secara visual layak jual. Media sosial membungkus kekerasan visual yang mengeras itu menjadi sebuah komoditas yang laris manis untuk dikomodifikasikan. Bentuk konkret komodifikasi kekerasan visual yang disuguhkan media sosial secara detail dan vulgar lewat kotak komentar.

Efek dari komodifikasi kekerasan visual itu ditengarai menjadi semacam pembibitan baru bagi tunas kekerasan verbal visual edisi berikutnya. Dalam kesehariannya, mereka senantiasa menggali energi negatif berwajah tabiat kasar. Visualisasinya digambarkan sosok figur maskulin. Mereka suka berteriak lantang guna memaksakan kehendaknya.

Mereka memosisikan kekerasan visual sebagai bahasa baru. Ketika kekerasan visual sebagai bahasa baru dianggap mampu menyelesaikan setiap permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pada periode selanjutnya, bentrokan massal diyakini menjadi ‘solusi cantik’. Muaranya, ia dimitoskan menjadi jalan keluar yang mampu membebaskan libido kekerasan para pelaku kekerasan.

Dari sudut perspektif komunikasi visual, hal itu nyata terlihat manakala tarikan urat otot emosional menjadi andalan keterlibatannya dalam konflik horisontal. Dampak psikologisnya, orang gampang tersinggung hanya karena membaca sepenggal kalimat atau mengeja sebaris narasi verbal. Kata yang disuarakan tanpa intonasi dan ujaran yang dituliskan nirekspresi berubah menjadi pedang trisula.

Keberadaannya dengan cepat merobek jantung emosi siapa pun yang panas hati. Mereka yang terprovokasi penampakan visual ujaran kebencian tersebut dengan ringan hati segera memuaskan dirinya. Demi memuaskan ketidakpuasannya, mereka meregangkan otot emosi sembari mengayunkan tangan besi untuk menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya.

Bagaikan penonton bola

Hadirnya media sosial di ruang publik virtual, awalnya dimanfaatkan sebagai ajang merepresentasikan diri manusia sebagai makhluk sosial. Belakangan ini, pengguna media sosial saat berinteraksi virtual acap kali memosisikan dirinya sebagai penonton pertandingan bola.

Secara virtual, ciri penonton bola senantiasa membayangkan dirinya bagaikan pemain bola profesional. Ia merasa mampu memprediksi ke mana larinya bola di lapangan hijau. Ia sanggup menggiring bola untuk mengelabuhi lawan main. Hal sama terjadi di dunia media sosial. Atas status apa pun yang melenting di lini masa, para pemain media sosial sanggup mengomentarinya berdasar subjektivitas diri pribadi. Di sisi lain, para pemain media sosial menjadi sangat agresif dan emosional saat menuliskan pendapatnya di kotak komentar.

Mereka dengan gagah berani menjalankan perang komentar antara komentator. Mereka terlibat adu nyinyir untuk menyinyiri komentar yang satu dengan komentator lainnya berdasar subyektivitas dalil pembenaran. Pada titik ini, fungsi proses komunikasi ditenggelamkan ke dasar lautan. Mereka menjadi sekelompok manusia modern yang sangat egois. Mereka berkehendak untuk memaksakan kehendaknya yang diyakini benar dan masuk akal.

Mereka tidak mengejar interaksi sosial dalam kemasan tayangan media sosial. Mereka semata-mata mengejar jumlah perolehan like atau mendapatkan jumlah ikon jempol biru. Semakin kontroversial status yang ditulis. Semakin panas ujaran kebencian yang dibagikan. Semakin nyinyir menuliskan komentar, semakin terkenal dan hebatlah oknum pemain media sosial tersebut.

Pintu kehendak baik

Menjalankan proses interaksi sosial secara virtual di media sosial ibarat menelanjangi diri sendiri. Seperti inilah tubuhku. Seperti inilah wajahku. Seperti inilah kepribadianku. Seperti inilah pemikiranku. Silakan lihat diriku. Atas diriku, semuanya terbuka selebarnya. Lewat pergaulan di media sosial, para netizen menyatakan dirinya bukan lagi menjadi milik privat atas dirinya. Dengan demikian, suka tidak suka, para netizen senantiasa membuka dirinya untuk bersedia dikomentari. Rela untuk dilihat dan dipelototi orang lain.

Lalu bagaimana mengontrol munculnya tebaran ujaran kebencian yang seolah benar adanya? Bagaimana mengatasi terjadi perang komentar antara komentator yang satu versus komentator lainnya? Bagaimana pula upaya mengendalikan nyinyirisme yang keberadaannya mengiris perasaan netizen lainnya?

Semuanya bergantung pada pintu kehendak baik para netizen. Semuanya berpulang kepada niatan pemilik akun media sosial tersebut. Apakah semua yang ada pada dirinya akan dibagikan seluruhnya. Apakah semua yang dimiliki, dirasakan, dibayangkan, direncanakan dan dicita-citakan akan diunggah di media sosial. Ataukah warta dan informasi tertentu saja yang layak dikonsumsi untuk publik?

Kata kuncinya agar tidak menyesal di kemudian hari, bijaklah membuka pintu kehendak baik saat berkomunikasi di media sosial.

SUMBO TINARBUKO, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat harian Kompas, Rabu, 31 Agustus 2016 | Follow instagram: @sumbotinarbuko | twitter: @sumbotinarbuko | facebook: @sumbotinarbuko |