(Aspirasi Harjo) Kekerasan Verbal Halal?

Sumbo Tinarbuko

Awal semester kedua 2017, terasa ada peningkatan tensi komunikasi politik, padahal belum memasuki tahun politik. Fenomena kekerasan verbal terjadi secara virtual di media sosial. Hal tersebut tercermin dalam twitwar di media sosial antara elite politik dan para pengikutnya.

Tertayang pula perang komentar antar menteri dan pejabat publik lawan haters alias kaum pembenci. Bantah-membantah, dukung-mendukung, jegal menjegal saling menjatuhkan serta saling kritik yang menyebabkan telinga menjadi keriting terjadi dalam perang wacana di media sosial.

Cerita selanjutnya dapat ditebak, perang virtual di media sosial pun berlanjut dalam panggung kehidupan nyata. Fenomena nabok nyilih tangan pun menjadi sarana untuk mengeksekusi rasa kebencian tersebut.

Dianggap Halal

Cerita tentang kekerasan verbal di media sosial sudah menjadi rahasia umum. Dari hari ke waktu, pengikut komunikasi kekerasan verbal semakin merebak. Komunikasi kekerasan verbal seakan menjadi bagian dari fenomena komunikasi verbal yang dihalalkan oleh ruang dan waktu. Karena dianggap halal, elit politik, tokoh masyarakat, pejabat publik dan anggota dewan senantiasa menggunakan pendekatan komunikasi kekerasan verbal dalam menyampaikan kehendak hati dan pikirannya pada masyarakat luas.

Mereka kemudian berserikat dan sengaja mengeluarkan pernyataan kontroversial tanpa dilandasi pemikiran matang seturut dengan kematangan usianya. Terpenting, mereka menyeriusi diri dengan mengeluarkan pendapat berikut kebijakan yang disandarkan pada tren komunikasi kekerasan verbal.

Mereka berkomunikasi ala komunikasi kekerasan verbal demi mengejar popularitas diri. Targetnya, agar menjadi bagian penting dari realitas media sosial. Sasaran berikutnya memosisikan diri menjadi tokoh di media massa cetak dan elektronik.

Semuanya itu dilakukan agar masyarakat pendukungnya terpuaskan. Imbalannya, mereka akan memberikan dukungannya pada periode perebutan kekuasaan berikutnya. Transaksi politik pun sah dalam bisnis jasa dukung-mendukung. Dampak atas fenomena halal tersebut, masyarakat pun dengan patuh ikut serta meniru menjalankan komunikasi kekerasan verbal seperti yang dilakukan sang junjungannya.

Cacat Berbahasa

Pada titik ini, dalam perspektif budaya Jawa, komunikasi kekerasan verbal ala elit politik, tokoh masyarakat, pejabat publik dan anggota dewan, dimaknai sebagai perilaku yang mengedepankan sifat adigang, adigung, adiguna. Mereka adalah sekelompok orang beruntung tetapi senantiasa mengingkari dirinya ketika dipercaya memegang payung kekuasaan.

Atas tabiat mereka yang seperti itu, rakyat pun menilai dengan menorehkan nilai jelek dalam wujud angka merah. Warga masyarakat juga menilai seperti tertulis dalam peribahasa: sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Dengan demikian, ketika mereka dipercaya memangku jabatan publik, tetapi dalam perjalanannya justru mengingkari amanah untuk menjadi pelayan masyarakat, maka tamatlah karir mereka di mata masyarakat.

Dalam perspektif budaya visual, para pemuja komunikasi kekerasan verbal ditengarai menjadi produsen miskomunikasi yang tuna komunikasi. Mereka pun cacat dalam berbahasa. Mereka melakukan jalan pintas seperti itu karena tuturan budi bahasanya tidak sejalan dengan pijakan perilakunya.

Oleh sebab itu, dalam setiap langkahnya, mereka senantiasa memparodikan nasihat luhur nenek moyang yang semula tertulis: sepi ing pamrih, rame ing gawe menjadi sepi ing gawe, rame ing pamrih. Maknanya secara semiotika, elit politik, tokoh masyarakat, pejabat publik dan anggota dewan yang seperti itu adalah representasi dari pribadi serakah. Maunya untung sendiri. Sukanya menang sendiri. Mengejar hidup nyaman tanpa mau berupaya dan bekerja keras demi menyejahterakan, mengayomi serta melayani rakyatnya.

Untuk itu, agar elit politik, pejabat publik, anggota dewan dan tokoh masyarakat dalam setiap gerak langkahnya menghindari lelaku komunikasi kekerasan verbal seyogianya mereka menempa diri lewat falsafah nginang (mengunyah sirih). Ritual mengunyah sirih bagi masyarakat Jawa, diawali melinting daun sirih hijau, di dalamnya diisi secuil gambir diolesi injet (cairan gamping). Berikutnya, daun sirih dikunyah sampai lumat.

Makna konotasinya, seorang pemimpin sebelum menyatakan dan memutuskan kebijakan, harus mengolah berbagai hal berasal dari beragam sumber secara bijaksana. Setelah dikunyah, dioplos irisan tembakau yang dibalurkan di mulutnya demi membersihkan cepretan air ludah. Maknanya, setelah ditimbang baik buruknya, masih harus dipilah dipilih untung ruginya. Selanjutnya ditentukan sisi positifnya dan dipilin sedemikian rupa dari sudut keelokan serta kebermanfaatnya bagi seluruh masyarakat.

Tanya Kenapa

Pertanyaannya kemudian, kenapa fenomena komunikasi kekerasan verbal hingga hari ini semakin mengeras? Apa yang mereka cari dalam perseteruan ini? Benarkah fenomena komunikasi kekerasan verbal sudah dihalalkan? Betulkah fenomena komunikasi kekerasan verbal sudah menjadi bahasa baru untuk mewujudkan kehendak dan keinginan akan suatu hal oleh para pihak? Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan fenomena kekerasan kekerasan verbal di Indonesia? Apakah rasa asih dan ideologi cinta kasih antar umat manusia sudah mulai pudar dari bumi Indonesia?

Atas pertanyaan tersebut, mari bersama-sama kita jawab dan carikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Sepakat?

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Aspirasi Harian Jogja, 10 Oktober 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *