(Analisis KR) Vandalisme = Teror Visual

Dr Sumbo Tinarbuko

Harian Kedaulatan Rakyat (4/5/2017) menayangkan berita utama berjuluk: Vandalisme, Coreng Citra Yogya: Bangun Masyarakat Berbasis Budaya. Liputan tersebut mewartakan, ‘’… berbagai kalangan sangat menyesalkan dan prihatin atas tindakan yang tidak mencerminkan perilaku masyarakat yang terdidik, berbudaya dan tinggal di kota pariwisata tersebut.’’

Sehari kemudian, harian KR menurunkan Tajuk Rencana berjudul: Vandalisme, Kenapa Masih Terjadi? Dituliskan dalam Tajuk Rencana tersebut, ‘’… untuk mengatasi masalah vandalisme ini memang memerlukan peran aktif dari semua komponen masyarakat. Tidak bisa hanya dilakukan secara parsial …’’

Secara kuantitatif kasus vandalisme yang menjadikan ruang publik sebagai korban sosial, tercatat meningkat tajam. Kebanyakan pelaku vandal masih menyandang predikat pelajar. Mereka menggunakan cat semprot seharga Rp. 20.000 guna meninggalkan jejak aksi vandalnya. Jejak vandalnya terdiri inisial tiga hingga lima huruf. Inisial tersebut merupakan singkatan nama sekolah, komunitas, atau geng pelaku vandal. Kata atau inisial tersebut menjadi kebanggaan atas eksistensi diri dan kelompoknya.

Mereka dengan riang gembira menjalankan aksinya pada malam atau dini hari. Titik kumpulnya di warung burjo. Modus operandinya, setelah menentukan lokasi yang akan divandal, mereka segera menyemprotkan ciri inisial kelompoknya. Hal itu dilakukan secara masif. Demi meningkatkan rating positioning penanda visual eksistensi diri dan kelompoknya. Selanjutnya hasil karya vandalisme tersebut diunggah ke media sosial. Respon positif nan heroik pun bersambut dalam wujud jempol like dan komentar atas aksi mereka.

Saat mereka menjalankan aksi vandalisme, acapkali terjadi perang coret-moret antar inisial. Inisial penanda visual yang ada kemudian akan ditimpa oleh penanda visual lain dari kelompok yang lain. Demikian seterusnya.

Pelaku vandal kemudian diberi stempel sebagai tukang pembuat kegaduhan visual. Aktivitasnya menyebabkan terganggunya ekologi visual dan estetika kota di ruang publik. Tumpang tindih semprotan inisial tersebut berakhir menjadi teroris visual yang meneror siapa pun yang ada di kawasan tersebut.

Ironisnya, pelaku vandal sangat apatis. Mereka tidak peduli. Mereka menjadi mati rasa atas kecaman masyarakat yang menilai kegiatan tersebut illegal dan meresahkan masyarakat. Secara visual membuat kotor lingkungan pemukiman penduduk. Membuat kekumuhan visual area perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik lainnya.

Atas fenomena kegaduhan visual tersebut semakin menguatkan tengara sikap hidup untuk belajar dalam arti yang sebenarnya semakin luntur. Diperparah ketika orang tua los stang urusan pendidikan dan pengajaran. Semuanya diserahkan pihak sekolah. Sementara, kegiatan belajar mengajar tidak dipandang lagi sebagai proses mengembangkan diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Di sisi lain, tubuh kaum terdidik (termasuk pelaku vandal) digerogoti virus yang menyebabkan mereka kurang memiliki kepekaan ‘ajar’. Dalam konteks pendidikan formal, seharusnya kepekaan ‘ajar’ dibagikan sebagai tuntunan untuk menyelaraskan akal dan nalar perasaan kaum terdidik. Sayangnya, kepekaan ‘ajar’ sengaja diabaikan secara sistematis oleh pemerintah.

Pengabaian tersebut tercermin dari kurikulum dan pola pengajaran yang diterapkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal, sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dan dosen dipreteli tugasnya sebagai pengajar sekaligus pendidik. Mereka sekarang dicasting menjadi semata administrator pendidikan.

Dampaknya, materi pengajaran dibonsai dalam kemasan transfer knowledge. Artinya, para pengajar lebih berkonsentrasi pada pola berbagi ilmu yang diajarkan secara sepihak. Proses dialogis yang seharusnya dibangun di antara pengajar dan peserta didik tersaji dalam takaran tidak berimbang. Bahkan cenderung indoktrinasi. Peserta didik dinilai pintar kalau mereka menguasai ilmu pasti. Sedangkan ilmu sosial dan bahasa hanya dilihat sebelah mata. Apalagi kesenian. Sudah pasti mereka dikastakan dalam kategori kasta sudra. Apa yang terjadi? Pembaca sudah menyaksikan sendiri.

Pertanyaannya kemudian, atas kasus merebaknya vandalisme siapakah yang bertanggung jawab? Tampaknya pertanyaan ini dilematis. Mengapa demikian? Karena ditengarai instansi yang mengurus keindahan kota sepertinya tidak berfungsi. Demikian juga aparat penegak hukum menganggap enteng perkara ini. Lalu siapakah bertanggung jawab? Haruskah lembaga pendidikan? Orang tua? Atau warga masyarakat?

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, 8 Mei 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *