(Analisis KR) Sampah Visual dan Perda Reklame

Dr Sumbo Tinarbuko

Niat baik Pemkot Yogyakarta menata ulang penempatan dan pemasangan iklan komersial yang dipasang di ruang publik layak mendapatkan dukungan. Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perwal Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame,  menjadi bukti janji Pemkot Yogya mewujudkan ruang publik bebas dari tebaran teror visual. Teror berwujud sampah visual iklan komersial dan iklan politik.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana realisasi janji tersebut? Hasil amatan Komunitas Reresik Sampah Visual, wheat paste, poster, spanduk, umbul-umbul, banner dan t-banner paling dominan mengotori ruang publik.  Celakanya, material promosi yang menjadi sampah visual dan dipasang di tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas serta ditancapkan di trotoar dan dipakukan di batang pohon, ternyata semakin sulit diberangus. Meski Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal  Tahun 2016 sudah hadir secara perkasa.

Mengacu catatan Komunitas Reresik Sampah Visual,  wheat paste belum dimasukkan dalam salah satu Pasal Perwal 2016 tersebut. Belakangan ini pemasangan wheat paste sudah menjadi bagian dari teroris visual dengan menebarkan sampah visual di seluruh ruang publik. Wheat paste adalah salah satu media promosi yang diperbanyak lewat fotokopi,  print out, atau stensil. Wheat paste berisi promosi event yang diselenggarakan oleh event organizer,  sekolah atau kampus    Perguruan Tinggi.  Oleh pelaku sampah visual, keberadaan wheat paste direkatkan di dinding rumah pribadi, kantor, Puskesmas, rumah sakit, serta dinding pertokoan. Bahkan ditempelkan juga di dinding rumah ibadah dan sekolah.

Membaca Perwal 2016 Pasal 14 yang mengatur reklame insidentil, ada hal krusial yang patut dipertanyakan. Dikatakan reklame insidentil tapi tempatnya sama, hari penyelenggaraannya sama (biasanya jumat, sabtu dan minggu). Yang berbeda event organizer sebagai penyelenggara acara. Secara visual, reklame insidentil mengesankan tidak insidentil lagi. Realitasnya justru menjadi reklame tetap. Acara sudah usai, tapi keberadaan reklame insidentil masih berdiri kokoh di tempatnya.

Jika mencermati  Perda penyelenggaraan reklame dan Perwal yang mengatur pelaksanaan teknis izin pemasangan reklame, ditengarai banyak menghalami hambatan. Kendala terberat terlihat lemahnya sisi pengawasan. Bahkan mulai tampak mandul dari upaya penegakan sanksi hukum. Penyebabnya, jumlah personil Satpol PP relatif terbatas ketimbang jumlah pelanggaran pemasangan reklame luar ruang.

Mandulnya penegakan sanksi hukum atas Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 akan mengejawantah jelang Pilkada 2017. Sanksi hukum susah ditegakkan saat menghadapi fenomena serbuan iklan politik dan alat peraga kampanye pemilihan Calon Walikota Yogyakarta.

Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016, pelaksanaannya diterapkan sejak 18 Mei 2016. Saat ini, sedikitnya empat kandidat calon walikota sudah menebar sampah visual iklan politik di ruang publik. Bahkan di antara mereka, memasang publikasi dirinya di sekitar bangunan heritage. Kandidat calon walikota yang menebar sampah visual iklan politik menginformasikan dirinya siap dipilih sebagai calon walikota dan berjanji mengusung perubahan di Kota Yogyakarta.

Ironisnya, materi iklan politik milik kandidat calon walikota tersebut justru mencederai dirinya sendiri. Mereka dicitrakan sebagai calon penguasa yang bebas menjalankan ritual komunikasi politik dengan menisbikan kesepakatan menempatkan iklan politik di ruang publik. Para kandidat calon walikota sudah mengkondisikan ruang publik seolah miliknya beserta calon partai pendukung. Mereka menganggap memasang publikasi diri untuk menginformasikan sosoknya sebagai kandidat calon walikota adalah hak pribadi. Mereka secara subversif mengabaikan hak publik yang berjuang menjadikan ruang publik milik publik. Bahwa ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik merek dagang, partai politik dan kandidat calon walikota.

Ketika kehendak untuk memprivatisasi ruang  publik menjadi milik kandidat calon walikota, partai politik atau milik merek dagang, pada titik inilah Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 mengalami kemerosotan makna menuju satu titik nadir yang mengecewakan. Perda dan Perwal ini akan  menjadi sebuah produk hukum yang tidak sanggup melindungi warga agar mendapatkan kemerdekaan saat srawung dengan liyan di ruang publik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat, 28 Mei 2016 | Follow Instagram @sumbotinarbuko | Follow Twitter @sumbotinarbuko)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *