(ANALISIS KR) Reklame

Oleh Dr Sumbo Tinarbuko

‘’Satpol PP Kabupaten Sleman mengalami kesulitan dalam penertiban reklame liar atau tidak berizin,’’ kata Rusdi Rais, Kepala Seksi Penyuluhan Pembinaan dan Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Karenanya, meski telah dilakukan penertiban berkala, tetap saja iklan luar ruang tak berizin semakin bertambah.

Pengakuan Kepala Seksi Penyuluhan Pembinaan dan Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Rusdi Rais, seperti dikutip harian Kedaulatan Rakyat (15/9/2016), semakin mengukuhkan tengara privatisasi ruang publik di Kabupaten Sleman. Bagi pelaku privatisasi ruang publik, hal itu wajib dilakukan. Targetnya demi mendapatkan jaminan reklame luar ruang yang disebar di ruang publik aman terkendali.

Sejatinya ruang publik dihadirkan untuk mewadahi aktivitas sosial budaya masyarakat. Namun secara perlahan dan sistematis, fungsi serta peruntukkan ruang publik didekonstruksi. Ruang publik secara sepihak diprivatisasi. Ironisnya, seperti pengakuan Rusdi Rais, pemerintah tidak sanggup mengatasinya. Pemerintah mengaku kewalahan mengkondisikan kenakalan sistemik yang dilakukan pelaku privatisasi ruang publik.

Siapakah pelaku privatisasi ruang publik? Data di lapangan menyebut pemilik merek dagang barang dan jasa mendominasi privatisasi ruang publik. Privatisasi ruang publik dipahami sebagai upaya mendaku ruang publik menjadi milik pengusaha yang memiliki merek dagang barang dan jasa. Para pelaku berupaya mengamankan ruang publik demi meraih keuntungan mutlak atas perang merek barang dan jasa melawan pesaingnya.

Pemilik merek dagang barang dan jasa menjadikan ruang publik sebagai warung terbuka. Mereka menyulap ruang publik sebagai wahana kontes antarmerek dagang. Mereka mendaku ruang publik sebagai ajang lomba kekuatan berteriak guna meneriakkan kehebatan dan keunggulan produk barang dan jasa dagangannya.

Ruang publik juga diakuisisi menjadi milik partai politik dan calon pejabat publik yang berebut kursi kekuasaan lewat pemilu atau pilkada. Mereka berupaya keras menguasai ruang publik untuk merepresentasikan kekuatan politik berbasis akar rumput pendukung partai politik tersebut.

Reklame yang disebarkan dan ditancapkan di ruang publik bagaikan gurita raksasa. Ia memiliki banyak tangan terkait masalah kekuasaan, kepentingan dan yang paling penting: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi pemerintah, PAD bagaikan darah. Ia harus terus dipompa demi mendapatkan energi kehidupan di dalam tubuhnya. Sedangkan bagi pemilik merek dagang barang dan jasa, keberadaan reklame menjadi sakaguru logika bisnis. Dari sudut pandang pemilik merek dagang, reklame memiliki kekuatan visual melipatgandakan keuntungan. Reklame menjadi jalan tunggal menuju kemakmuran kroni jaringan bisnis mereka.

Tetapi sebaliknya, dari perspektif realitas sosial, logika bisnis yang ditebarkan pemilik merek dagang mencederai kenyamanan publik di ruang publik. Bahkan dengan dalih ekonomi bergerak, logika bisnis mereka berlawanan dengan estetika visual, tatakelola ruang publik serta ruang terbuka hijau. Dampak visualnya memunculkan sampah visual. Tebarannya berpotensi menebar teror visual bagi siapa pun yang bersinggungan dengannya.

Privatisasi ruang publik demi melanggengkan keberadaan reklame terlihat jelas di Jalan Affandi Gejayan, Jalan Kaliurang, Jalan Monjali. Kemudian diikuti Ringrod Utara, Jalan Godean, Jalan Magelang dan Jalan Solo. Kawasan tersebut secara geografis terletak di wilayah hukum Kabupaten Sleman.

Bentangan jalan tersebut di atas diyakini menjadi sentral aktivitas pergaulan anak muda. Di tempat ini, peternakan reklame tumbuh subur. Di sana dapat disaksikan beragam reklame luar ruang dengan bermacam karakter dan sebutannya. Di lokasi tersebut dapat dilihat betapa riuhnya perang pesan verbal dan pesan visual para pemilik merek dagang produk barang dan jasa.

Mencermati fenomena reklame dan privatisasi ruang publik di Kabupaten Sleman, muncul kesan, Pemkab Sleman sibuk mempermalukan dirinya. Pemkab Sleman sedang menelanjangi diri terkait prestasi buruk masalah perizinan dan prioritas penempatan titik reklame luar ruang. Ketidaktertiban dan kesemrawutan visual seperti ini menggambarkan ketidakmampuan Pemkab Sleman dalam mengendalikan estetika dan ekologi visual serta tatakelola ruang publik di wilayah kekuasaannya.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, 22 September 2016 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *