(Analisis KR) Branding Kota

Dr Sumbo Tinarbuko

Branding wilayah atau branding destinasi wisata, belakangan menjadi trend di seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Semua menyadari, di era bisnis modern yang dijual adalah merek, brand dan bukan produk. Apalagi produk yang dijual, semuanya hampir sama.

Berhasilkah program tersebut? Tentu ada yang berhasil. Tapi banyak juga yang gagal. Artinya, berhasil dari sisi proyek memanfaatkan keuangan negara. Sedangkan dari sudut peruntukannya, dinilai gagal. Mengapa demikian? Karena mereka yang diberi tanggung jawab mengelola program branding dianggap tidak berhasil. Divonis tidak sanggup membawa wilayah atau destinasi wisata menjadi sesuatu yang dipersepsikan memberikan nilai positif. Disorot tidak mampu memberi kebermanfaatan sesuai dengan peruntukkan yang dijanjikannya.

Pasalnya? Euforia program branding hanya didedikasikan atas nama proyek. Bahkan program branding dalam pelaksanaannya diyakini mampu menyerap anggaran APBD yang besar. Pada titik ini, program tersebut mengingkari konsep branding yang sudah disepakati bersama.

Untuk itu perlu dibuat kesepakatan baru antarpara pihak. Sebab pada dasarnya, sebuah brand, dalam konteks branding wilayah, kota atau destinasi wisata, tidak sekadar membuat serta merancang nama merek. Kemudian diparafrasekan secara desain komunikasi visual menjadi sebuah logo.

Brand menurut David Aaker, penulis buku Aaker on Branding, sejatinya merupakan janji suatu organisasi kepada pelanggan atau pengunjung untuk memberikan apa yang menjadi prinsip dari brand tersebut. Tentu saja tidak hanya sekadar dalam hal memberikan kebermanfaatan secara fungsional. Melainkan juga menyuguhkan manfaat emosional. Bahkan memaparkan kegunaan bagi upaya mengedepankan ekspresi diri serta reriungan dalam kehidupan sosial.

Gampangnya, brand tidak sama dengan merek. Ibarat raga manusia, merek sekadar nama pribadi manusia. Ketika pendapat umum masih menganggap brand identik dengan merek. Realitas sosial yang muncul, nama tersebut (baca: merek) senantiasa berjarak dengan objek yang diberi nama.

Untuk itulah disodorkan konsep baru yang mendekonstruksi brand bukan kembaran dari merek. Sebab brand adalah merek plus plus. Keberadaannya meliputi segenap jiwa raga dari sang manusia itu sendiri. Dengan demikian, brand adalah hidup dan kehidupan makhluk hidup yang digerakkan segenap jiwa raga sang manusia. Ia bertugas sebagai panglima perang yang mengatur strategi sebuah proses hidup dan kehidupan di jagat raya ini.

Ketika terbangun kesepakatan yang menyatakan brand sejatinya bagian dari sebuah kehidupan di jagat raya ini. Untuk itu, menjadi tugas bersama agar brand senantiasa harus hidup dan dihidupkan sesuai kesepakatan bersama tersebut. Brand harus dijaga dalam posisi sebagai kata kerja. Bukan kembali pada sang asal, yakni tetap menjadi kata benda.

Program rebranding logo Yogyakarta adalah salah satu contoh ketika kepala wilayah, kota dan destinasi wisata masih belum rela memahami konsep branding yang telah disepakati bersama. Titik lemah program rebranding Yogyakarta terletak pada pemahaman brand masih dalam posisi sebagai kata benda. Pejabat publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah, kota dan destinasi wisata belum rela menggantikannya dalam kotak brand sebagai kata kerja.

Hasilnya, manakala brand masih diposisikan sebagai kata benda, realitas lapangan yang muncul, keberadaan brand tersebut turun drastis menjadi sekadar sebuah merek. Ia akan berjalan sendiri tanpa arah. Ia bergerak sendiri secara sporadis dan jejak langkahnya pun tidak konsisten.

Dapatkah miskomunikasi yang terjadi atas program branding kota, wilayah dan destinasi wisata dapat dibenahi dan diantisipasi? Tentu saja miskomunikasi dan kelemahan tersebut dapat dibenahi. Cara paling mudah dengan mengajak siapa pun, baik personal individu, komunitas dan institusi untuk menjadikan program branding tersebut bagian dari miliknya pribadi. Dengan demikian program banding Yogyakarta naik kastanya menjadi bagian dari personal branding, ekspresi diri sekaligus pengikat emosi jiwa siapa pun yang merasa Yogyakarta sebagai tempat bermukimnya.

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang dinilai berhasil menjalankan program branding kota lewat konsep ‘Bela Beli’. Bupati Kabupaten Kulonprogo, Hasto Wardoyo dan Walikota Bandung Ridwan Kamil adalah amsal kecil yang merelakan dirinya pribadi menjadi brand ambassador atas wilayahnya dalam konteks branding kota. Bupati Kulonprogo sebagai brand ambassador senantiasa menjalankan diplomasi budaya seraya menunjukkan bukti nilai kagunan atas potensi wilayahnya. Di antaranya batik gebleg renteng, batuan, kesenian hingga pembuatan air mineral.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Jumat Pon, 24 Maret 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter: @sumbotinarbuko | Follow Facebook: @sumbotinarbuko)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *