(Analisis KR) APK Pilkada

Dr Sumbo Tinarbuko

Harian KR beberapa waktu lalu mewartakan kabar penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada Yogyakarta. Komisioner Panwas Kota Yogya Divisi Pengawasan, Iwan Ferdian, seperti dikutip KR mengatakan, ‘’Pada penertiban tahap pertama hanya menyasar sembilan titik sesuai rekomendasi kami. Tapi setelah itu bermunculan lagi, makanya kami juga layangkan rekomendasi baru untuk penertiban tahap selanjutnya.’’ Sampah visual APK Pilkada pada penertiban tahap pertama papar Iwan, tersebar di Jalan Menteri Supeno, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Prof Sardjito, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Letjen Suprapto dan Kricak Tegalrejo.

Sampah visual APK Pilkada yang ditemukan dan ditertibkan Panwas Kota Yogya Divisi Pengawasan menjadi saksi sejarah betapa sulitnya menyepakati kampanye Pilkada yang santun secara visual dan ramah lingkungan. Temuan tersebut sekadar contoh kecil, betapa nafsu menguasai ruang publik menjadi begitu membara saat kampanye Pilkada serentak se Nusantara raya hingga Februari 2017.

Pada titik ini, penjajahan atas ruang publik itu dianggap sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan Pilkada. APK Pilkada menjadi senjata tajam untuk menguasai ruang publik sebagai medan pertempuran politik memperebutkan kursi bupati, walikota atau gubernur. Senjata tajam yang dihunus tim sukses peserta Pilkada berwujud iklan politik. Secara visual iklan politik tersebut mengenakan baju bernama: baliho, billboard, umbul-umbul, bendera, spanduk, rontek, dan poster.

Ironisnya, visualisasi desain iklan politik dan APK Pilkada kurun 15 tahun terakhir tidak pernah bersalin desain. Tampilan visual didominasi wajah peserta Pilkada. Kandidat calon bupati, walikota, dan gubernur dihadirkan bagaikan kaum selebritas. Mereka dimitoskan sebagai pemimpin kabupaten, kotamadya, dan propinsi yang agamis, jujur, berpendidikan tinggi, bersahabat, dan merakyat.

Dampak visualnya, konsep komunikasi politik semacam itu menjadi kurang menarik minat calon pemilih. Hal itu mengemuka karena tim ‘hore’ dan tim sukses gagal menjahit proses komunikasi politik. Iklan politik dan APK Pilkada yang tampak di ruang publik seperti orang kelaparan.

Mereka menjejalkan pesan verbal-visual bagaikan memasukkan bermacam makanan cepat saji ke dalam mulutnya. Setiap orang diprovokasi ke dalam citraan visual yang terlihat miskin imajinasi dan simbolisasi visual atas prestasi, dedikasi dan karya nyata dari peserta Pilkada. Lebih tidak menarik lagi, iklan politik dan APK Pilkada yang menjadi sampah visual cenderung transaksional dan terasa sangat hardsell dalam konteks jual beli suara.

Terpenting dipaparkan dalam tampilan iklan politik dan APK Pilkada adalah: menemukan masalah sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan yang mencuat di tengah masyarakat. Selanjutnya mencari jalan keluar dalam bentuk kerja dan karya nyata. Bukan tampang, citra, apalagi nama tenar. Representasi pemimpin sejati dapat dibuktikan lewat perilaku, pola pikir, kerja dan karya nyata demi kemakmuran masyarakat yang dipimpinnya.

Sementara itu, karena semangatnya menguasai ruang publik, mereka cenderung mengabaikan kesepakatan dan aturan yang ada. Dampaknya dapat ditebak. Pemasangan iklan politik dan APK Pilkada cenderung mengganggu taman kota, ruang terbuka hijau, trotoar, jembatan dan bangunan bersejarah. Akibat yang dirasakan terasa mengganggu ekologi visual serta merusak estetika keindahan kota.

Selain merusak estetika keindahan kota, masyarakat pun semakin terjajah kemerdekaan visualnya. Ulah tim ‘hore’ dan tim sukses peserta Pilkada dengan semangat menjadi penjajah ruang publik akhirnya menjadikan dirinya bagaikan teroris visual. Mereka selalu membuat teror visual dengan menancapkan pesan verbal dan pesan visual sesuka hatinya di ruang publik. Akibat psikologisnya, masyarakat terganggu. Gangguan tersebut berpotensi menghadirkan kekerasan visual dan konflik sosial budaya di kalangan akar rumput.

Masalahnya, kenapa tim ‘hore’ bersama tim sukses peserta Pilkada menjadi beringas secara visual? Mengapa mereka merasa bangga saat memproduksi sampah visual iklan politik? Apakah mereka dapat diminta pertanggungjawabannya ketika masyarakat terperosok dalam penjara sampah visual iklan politik dan APK Pilkada?

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa Pon, 29 November 2016, pada Kolom Analisis KR | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *