(OPINI KOMPAS) Cacat Moral Insan Terpelajar

Oleh SUMBO TINARBUKO

Polsek Kasihan, Bantul, Yogyakarta, seperti diwartakan oleh media massa – belum lama ini menangkap sarjana farmasi lulusan universitas negeri terkenal di Yogyakarta berinisial RZ.

RZ digelandang polisi ketika melakukan kejahatan intelektual sebagai pelaku perjokian. RZ ditangkap saat menjadi joki ujian masuk mahasiswa baru di lingkungan fakultas kedokteran perguruan tinggi swasta (PTS) terkenal di Yogyakarta.

Sementara itu, satu bulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus empat tersangka dugaan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Keempat tersangka merupakan pejabat publik berpangkat tinggi. Mereka insan terpelajar berpendidikan sarjana. Bahkan salah satunya menyandang gelar akademik doktor.

Kedua contoh tindak kejahatan tersebut adalah contoh kecil atas kejahatan kerah putih yang secara sengaja dilakukan insan terpelajar. Mereka adalah orang yang beruntung berhasil mengenyam pendidikan tinggi dari perguruan tinggi ternama dan terakreditasi memuaskan. Mereka bergelar sarjana. Bahkan salah satu tersangka berijazah doktor.

Jika ditilik dari capaian gelar akademis yang digenggam, mereka adalah kelompok insan terpelajar. Sayangnya, pada konteks ini, mereka terjerumus menjadi manusia cacat moral. Kecacatan tersebut terpaksa melekat erat dalam nafas kehidupan mereka sehari-hari karena terperangkap jebakan kuasa uang. Mereka tergiring menjadi kelompok penyembah ideologi hedonisme dan matrialisme.

Secara de jure, mereka memang insan terpelajar pemilik sah ijazah sarjana, master dan doktor. Namun secara de facto mereka mendekonstruksi dirinya menjadi orang tidak terpelajar. Orang tidak berpendidikan. Orang yang mengingkari kepemilikan talenta intelektual karunia Tuhan. Orang yang dengan sengaja mempermalukan dirinya. Orang yang sengaja membanting harga dirinya agar tercebur ke dalam jurang kenistaan: insan terpelajar, tetapi cacat moral!

Berdasarkan realitas sosial, kenyataan mental dan spiritual semacam itu, penyandang cacat moral, sah dinilai sebagai penyandang cacat yang sesungguhnya. Kecacatan tersebut secara kasatmata muncul dari aspek batiniah, kemudian merembet pada perilaku lahiriah. Selanjutnya, energi negatif tersebut menyebar bagaikan virus flu di musim penghujan. Menyerbu ke seluruh nadi kehidupan sang penyandang cacat moral tersebut.

Amsal cacat moral lainnya tervisualkan atas beringasnya insan terpelajar. Mereka menjadi kesurupan saat menanggapi dan menyikapi realitas sosial yang tidak sebangun dengan kehendak rasa serta pikirannya. Mereka melakukan perlawan sosial secara membabi buta. Diwujudkan dalam sebentuk aktivitas kekerasan fisik dan dioplos dengan kekerasan verbal sekaligus kekerasan visual.

Paparan tersebut menguatkan sinyalemen yang mengasumsikan harkat dan martabat kemanusiaan insan terpelajar hilang tanpa menyisakan sedikit pun ingatan positif sebagai sosok insan terpelajar. Hal itu dilakukannya demi memuaskan egoisme pribadi dan kelompoknya. Simpul pangkalnya sebenarnya berujung dari terjadinya miskomunikasi akibat buntunya proses berkomunikasi secara egaliter antar parapihak.

Hilangnya kepekaan “ajar”

Rusaknya mental spiritual yang menggerogoti tubuh insan terpelajar ditengarai karena mereka kurang memiliki kepekaan ‘ajar’. Dalam konteks pendidikan formal, seharusnya kepekaan ‘ajar’ dibagikan sebagai tuntunan untuk menyelaraskan akal dan nalar perasaan insan terpelajar. Sayangnya, kepekaan ‘ajar’ sengaja diabaikan secara sistematis oleh pemerintah.

Pengabaian tersebut tecermin dari kurikulum dan pola pengajaran yang diterapkan selama ini. Pengajaran diperintahkan untuk berjalan sendiri. Keberadaannya sengaja diceraikan dari aspek pendidikan. Realitas sosialnya, sekolah dan kampus sebagai institusi pendidikan formal, diperintahkan sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Perintah selanjutnya, tugas utama guru dan dosen sebagai pengajar sekaligus pendidik secara sistematis dipreteli. Sekarang mereka justru di-casting menjadi administrator pendidikan yang mengurusi tetek bengek administrasi pendidikan dalam takaran kuantitatif yang terstruktur dan capaiannya pun harus juga terukur.

Dampaknya, sekarang lembaga pendidikan diposisikan sebagai komoditas industri pendidikan. Format semacam itu menyebabkan peserta didik harus berkenan menerima proses indoktrinasi penyeragaman pola pikir serta penyetaraan perilaku dan selera tata rasa. Hasilnya, keberadaan lembaga pendidikan tinggi dalam konteks industri pendidikan bersalin rupa. Ia menjadi sarana komersial berburu jabatan, pangkat, derajat dan kasta modern bergengsi tinggi.

Atas dasar hal itu, kini kehadiran lembaga pendidikan tinggi tidak lagi dipandang sebagai lembaga sosial. Ia bukan lagi sebuah lembaga sosial yang disematkan peran sosial untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia kini harus rela menanggalkan peran sosial sebagai sebuah lembaga yang dikalungi tugas mulia untuk menyemai rangkaian ilmu pengetahuan dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan yang berbudaya, adil, dan bermartabat.

Kondisi semacam ini harus segera dipangkas dengan semangat revolusi mental. Ia diganti dengan pola pendidikan dan pengajaran yang di dalamnya mensyaratkan proses belajar-mengajar untuk memerdekakan akal serta nalar perasaan peserta didik secara bertanggung jawab dan bermartabat. Jika tidak, maka fenomena cacat moral insan terpelajar secara kuantitas dikhawatirkan meningkat tajam dari tahun ke tahun.

Masalahnya kemudian, relakah kita ketika melihat hal itu terus-menerus terjadi di depan pelupuk mata?

Dr. SUMBO TINARBUKO
Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta
Artikel ini dimuat di kolom OPINI Harian KOMPAS, Sabtu Pon, 17 Juni 2017
Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko

(Analisis KR) Jalan Bebas Iklan

Dr Sumbo Tinarbuko

Harian KR beberapa waktu lalu menurunkan liputan berjuluk ‘’Perda Akan Jadi Payung Hukum: Iklan di Jalan Provinsi Akan Ditertibkan.’’ Diwartakan harian KR, DPRD DIY tengah membahas Raperda tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Bagi DPRD DIY, Raperda tersebut menjadi penting mengingat penempatan serta pemasangan iklan komersial luar ruang dan papan informasi di ruang publik melanggar aturan.

Menurut Ketua Pansus Raperda tersebut, Anton Prabu Semendawai, seperti dikutip KR, menengarai 200 iklan komersial luar ruang dan papan informasi di jalan milik provinsi menyimpang. ‘’Pemasangan tidak sesuai aturan berpotensi mengganggu keamanan pengguna jalan dan konstruksi jalan,’’ papar Anton. Ditambahkannya, banyak iklan komersial luar ruang memakai bahu jalan. Contohnya Jalan Kaliurang. ‘’Tujuan Perda ini untuk menjamin keamanan konstruksi jalan, keamanan fungsi jalan, kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.’’

Niat baik DPRD DIY membahas Raperda tersebut perlu disengkuyung. Hal ini penting. Karena keberadaan iklan komersial di wilayah Pemda DIY sudah menjadi sampah visual. Pemkot Yogyakarta memiliki Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Reklame. Sayangnya perda tersebut menjadi impoten saat menghadapi kelakuan buruk penebar sampah visual.

Ruang publik Kabupaten Sleman, secara visual lebih mengerikan. Pemkab Sleman kebingungan bahkan tidak bernyali saat berhadapan dengan teroris visual yang rajin menebar sampah visual iklan komersial. Hingga hari ini, Pemkab Sleman memberhalakan iklan komersial sebagai andalan setoran pendapatan asli daerah. Hal sebangun mengemuka di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo.

Atas dasar terpaan teror sampah visual, seyogianya jalan provinsi di wilayah Pemda DIY dibebaskan dari cengkeraman iklan komersial luar ruang. Billboard, baliho, poster, rontek, spanduk, dan umbul-umbul tidak diperkenankan dipasang di jalan provinsi. Demikian juga televisi layar lebar yang dianggap menjadi solusi mengurangi karut marut iklan luar ruang, sebaiknya juga dilarang. Mengapa? Dengan munculnya gambar berjalan dalam televisi layar lebar justru menyilaukan mata serta mengganggu konsentrasi pengemudi mobil dan sepeda motor.

Di sudut lain, bagi sebagian besar masyarakat, titik sentuh pemasangan iklan komersial luar ruang, justru antiklimaks. Masyarakat terjajah keberadaan iklan komersial luar ruang yang ditengarai mengalami obesitas komunikasi visual. Akibatnya masyarakat kehilangan aspek estetika dan ekologi visual di ruang publik. Masyarakat terhambat kemerdekaan visualnya, karena indra pandang milikinya terhalang sampah visual iklan komersial yang ditebarkan di ruang publik. Ujung ekstremnya, masyarakat terganggu kemerdekaan visualnya ketika menikmati pemandangan alam karunia Tuhan.

Melihat realitas sosial yang berkembang di akar rumput, raperda tersebut harus mampu memberi jalan keluar guna mengatasi perkembangbiakan teroris visual yang rajin menebar sampah visual di ruang publik. Anggota dewan yang bertugas membahas raperda tersebut harus berani menjadikan ruang publik tetap menjadi milik publik. Keberadaan ruang publik harus dikawal sedemikian rupa agar tidak diprivatisasi dan dikuasai merek dagang, partai politik dan caleg.

Raperda tersebut harus mengatur dan menerapkan hukuman yang sepadan bagi tukang pasang iklan komersial luar ruang apabila diketahui melanggar aturan. Raperda tersebut harus mengatur dan memberikan hukuman yang adil bagi biro iklan, event organizer, pengusaha iklan luar ruang, dan produsen yang kedapatan melanggar penempatan iklan luar ruang. Raperda tersebut harus mengatur dan mengikat keseragaman perangkat hukum serta kesamaan persepsi parapihak terkait dengan penempatan dan pemasangan iklan luar ruang.

Terpenting dari pembahasan raperda tersebut, bagaimana upaya anggota dewan dan pemerintah untuk membebaskan jalan provinsi dari dominasi iklan komersial luar ruang. Anggota dewan akan lebih mulia ketika menjalankan kerja legislasinya senantiasa memperhatikan hak sipil masyarakat agar terbebaskan dari radiasi teror visual yang disebabkan tebaran sampah visual iklan komersial di ruang publik. Jika hal itu berhasil diwujudkan, semakin memperkokoh keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat Pahing, 16 Juni 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Sampah Visual Kota

Dr Sumbo Tinarbuko

Pergelaran kampanye politik telah usai dipanggungkan kedua kandidat Walikota Yogyakarta 2017. Kampanye tersebut bermuatan pesan verbal dan pesan visual yang mereka kumandangkan demi membangun dan menyejahterakan warga Yogyakarta. Mereka juga berjanji lewat iklan politik yang ditancapkan di ruang publik untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Ujung dari pergelaran politik tersebut, rakyat memilih pasangan Haryadi Suyuti – Heroe Purwadi sebagai walikota dan wakil walikota. Puncaknya, Senin Pahing, 22 Mei 2017, Haryadi Suyuti – Heroe Purwadi dilantik menjadi walikota dan wakil walikota Yogyakarta untuk masa kerja 5 tahun ke depan. Sebagai walikota dan wakil walikota terpilih, saat ini juga harus mewujudkan janji politik ketika mereka menjalankan kampanye politik untuk menawarkan dirinya menjadi orang nomer satu di kota Yogyakarta.

Dulu, ketika Haryadi Suyuti menjabat Walikota periode pertama, ia berhasil menelorkan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Perda tersebut berjanji melakukan penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta. ‘’Pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan, ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.’’

Sayangnya, hingga sekarang Perda No 2 Tahun 2015 tersebut tidak mampu menunjukkan tajinya saat bertarung dengan teroris visual penyebar sampah visual. Teroris visual bekerja secara aman dan bahagia. Setiap hari mereka menyebarkan sampah visual iklan komersial di ruang publik. Teroris visual pelaku sampah visual iklan komersial, seakan menjadi kelompok penebar sampah visual yang tidak tersentuh perda yang konon katanya hebat.

Bagi teroris visual, ruang publik kota Yogyakarta layaknya surga dunia. Jika dilongok lebih jauh ke berbagai penjuru ruang publik, sebagian besar rentetan tanda visual dan tanda verbal dikuasai kelompok teroris visual. Sejumlah tembok milik instansi pemerintah, swasta, dan warga masyarakat ditumbuhi jerawat poster, wheatpaste dan coretan cat semprot karya vandalis liar. Rambu lalulintas, tiang telepon, tiang listrik dan tiang lampu penerangan dibungkus stiker dan brosur. Batang pohon dipaku utk menempelkan ronteks, spanduk dan umbul-umbul. Jembatan serta penggalan ruas jalan diserbu teroris visual dengan menyebarkan sampah visual iklan komersial yang dimediakan dalam wujud ronteks, t-banner, umbul-umbul, baliho, billboard, neonbox dan televisi layar lebar.

Lewat iklan luar ruang yang ditancapkan di ruang publik, penebar sampah visual memprovokasi warga masyarakat untuk mengkonsumsi dan membeli dagangannya. Provokasi visual yang diteriakkan penebar sampah visual biasanya berwujud promosi pertunjukkan musik, seminar bisnis, pameran sandang, pangan, perumahan dan kendaraan bermotor. Mereka juga berteriak secara lantang untuk mempromosikan jualannya berbentuk produk seluler, rokok, tempat wisata, bisnis perbankan, pusat perbelanjaan modern serta lembaga pendidikan tinggi.

Karena pemerintah dan instansi terkait yang bertugas menertibkan kerusakan visual terkesan melakukan pembiaran secara kolosal, maka mereka pun terus menerus menyebarkan sampah visual. Atas dasar pembiaran seperti itu, akhirnya setiap hari sang pelaku penebar sampah visual memproduksi informasi visual berbentuk promosi dagang barang dan jasa. Secara masif teriakan mereka berupa iklan komersial dijajarkan di sepanjang jalan yang dianggap strategis. Padahal teriakan teroris visual tidak ada sedikit pun yang merdu. Bikin pedih mata yang melihat. Secara visual, tampilannya pun sangat membosankan.

Untuk itu, Haryadi Suyuti – Heroe Purwadi sebagai walikota dan wakil walikota terpilih harus lebih tegas dalam memberantas sampah visual di kota Yogyakarta. Walikota terpilih lewat Perda No 2 Tahun 2015 harus segera mewujudkan ruang publik tetap menjadi milik publik. Bukan sebaliknya ruang publik yang boleh diprivatisasi menjadi milik merek dagang, milik caleg atau milik partai politik.

Hal ini menjadi penting, sebab ramah tidaknya sebuah kota bagi warga masyarakat dan wisatawan, salah satu indikatornya, sejauhmana walikota terpilih mampu menekan tebaran sampah visual yang cenderung menjadi teroris visual di ruang publik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu Wage 24 Mei 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Vandalisme = Teror Visual

Dr Sumbo Tinarbuko

Harian Kedaulatan Rakyat (4/5/2017) menayangkan berita utama berjuluk: Vandalisme, Coreng Citra Yogya: Bangun Masyarakat Berbasis Budaya. Liputan tersebut mewartakan, ‘’… berbagai kalangan sangat menyesalkan dan prihatin atas tindakan yang tidak mencerminkan perilaku masyarakat yang terdidik, berbudaya dan tinggal di kota pariwisata tersebut.’’

Sehari kemudian, harian KR menurunkan Tajuk Rencana berjudul: Vandalisme, Kenapa Masih Terjadi? Dituliskan dalam Tajuk Rencana tersebut, ‘’… untuk mengatasi masalah vandalisme ini memang memerlukan peran aktif dari semua komponen masyarakat. Tidak bisa hanya dilakukan secara parsial …’’

Secara kuantitatif kasus vandalisme yang menjadikan ruang publik sebagai korban sosial, tercatat meningkat tajam. Kebanyakan pelaku vandal masih menyandang predikat pelajar. Mereka menggunakan cat semprot seharga Rp. 20.000 guna meninggalkan jejak aksi vandalnya. Jejak vandalnya terdiri inisial tiga hingga lima huruf. Inisial tersebut merupakan singkatan nama sekolah, komunitas, atau geng pelaku vandal. Kata atau inisial tersebut menjadi kebanggaan atas eksistensi diri dan kelompoknya.

Mereka dengan riang gembira menjalankan aksinya pada malam atau dini hari. Titik kumpulnya di warung burjo. Modus operandinya, setelah menentukan lokasi yang akan divandal, mereka segera menyemprotkan ciri inisial kelompoknya. Hal itu dilakukan secara masif. Demi meningkatkan rating positioning penanda visual eksistensi diri dan kelompoknya. Selanjutnya hasil karya vandalisme tersebut diunggah ke media sosial. Respon positif nan heroik pun bersambut dalam wujud jempol like dan komentar atas aksi mereka.

Saat mereka menjalankan aksi vandalisme, acapkali terjadi perang coret-moret antar inisial. Inisial penanda visual yang ada kemudian akan ditimpa oleh penanda visual lain dari kelompok yang lain. Demikian seterusnya.

Pelaku vandal kemudian diberi stempel sebagai tukang pembuat kegaduhan visual. Aktivitasnya menyebabkan terganggunya ekologi visual dan estetika kota di ruang publik. Tumpang tindih semprotan inisial tersebut berakhir menjadi teroris visual yang meneror siapa pun yang ada di kawasan tersebut.

Ironisnya, pelaku vandal sangat apatis. Mereka tidak peduli. Mereka menjadi mati rasa atas kecaman masyarakat yang menilai kegiatan tersebut illegal dan meresahkan masyarakat. Secara visual membuat kotor lingkungan pemukiman penduduk. Membuat kekumuhan visual area perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik lainnya.

Atas fenomena kegaduhan visual tersebut semakin menguatkan tengara sikap hidup untuk belajar dalam arti yang sebenarnya semakin luntur. Diperparah ketika orang tua los stang urusan pendidikan dan pengajaran. Semuanya diserahkan pihak sekolah. Sementara, kegiatan belajar mengajar tidak dipandang lagi sebagai proses mengembangkan diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Di sisi lain, tubuh kaum terdidik (termasuk pelaku vandal) digerogoti virus yang menyebabkan mereka kurang memiliki kepekaan ‘ajar’. Dalam konteks pendidikan formal, seharusnya kepekaan ‘ajar’ dibagikan sebagai tuntunan untuk menyelaraskan akal dan nalar perasaan kaum terdidik. Sayangnya, kepekaan ‘ajar’ sengaja diabaikan secara sistematis oleh pemerintah.

Pengabaian tersebut tercermin dari kurikulum dan pola pengajaran yang diterapkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal, sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dan dosen dipreteli tugasnya sebagai pengajar sekaligus pendidik. Mereka sekarang dicasting menjadi semata administrator pendidikan.

Dampaknya, materi pengajaran dibonsai dalam kemasan transfer knowledge. Artinya, para pengajar lebih berkonsentrasi pada pola berbagi ilmu yang diajarkan secara sepihak. Proses dialogis yang seharusnya dibangun di antara pengajar dan peserta didik tersaji dalam takaran tidak berimbang. Bahkan cenderung indoktrinasi. Peserta didik dinilai pintar kalau mereka menguasai ilmu pasti. Sedangkan ilmu sosial dan bahasa hanya dilihat sebelah mata. Apalagi kesenian. Sudah pasti mereka dikastakan dalam kategori kasta sudra. Apa yang terjadi? Pembaca sudah menyaksikan sendiri.

Pertanyaannya kemudian, atas kasus merebaknya vandalisme siapakah yang bertanggung jawab? Tampaknya pertanyaan ini dilematis. Mengapa demikian? Karena ditengarai instansi yang mengurus keindahan kota sepertinya tidak berfungsi. Demikian juga aparat penegak hukum menganggap enteng perkara ini. Lalu siapakah bertanggung jawab? Haruskah lembaga pendidikan? Orang tua? Atau warga masyarakat?

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, 8 Mei 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Kuasa Jempol

Dr Sumbo Tinarbuko

Sudah menjadi rahasia umum, di jagat media sosial, jempol memiliki kekuasaan absolut. Ia mempunyai energi besar mengukir penanda zaman. Bahkan meruntuhkan sang zaman. Ia juga dipercaya menjadi eksekutor dalam menjalankan proses komunikasi lewat media sosial. Lewat ujung jempol, seluruh proses komunikasi di jagat media sosial berlangsung gegap gempita. Sang jempol menjadi medium baik hati saat pengguna media sosial menjalankan proses komunikasi dengan pendekatan komunikasi cinta.

Hal itu terlihat pada aktivitas penyebaran ilmu pengetahuan yang memberikan kebermanfaatan bagi seluruh umat. Penyampaian informasi tentang sesuatu bernuansa kebaikan. Berbagi energi positif berbentuk aksi sosial guna memberdayakan kelompok masyarakat berkekurangan. Sebaliknya, sang jempol bersalin kepribadian menjadi eksekutor sadis ketika menyebarkan komunikasi dengki lewat saluran media sosial. Kuasa jempol jahat itu hampir setiap menit dapat disaksikan di lini masa media sosial.

Dalam tiga bulan terakhir, kuasa jempol jahat dengan riang gembira membagikan informasi yang bersifat adu domba terkait dengan kampanye pilkada. Terlebih dalam putaran kedua Pilkada DKI yang dilaksanakan kemarin. Kuasa jempol jahat pun tidak memilih korban. Sri Sultan Hamengku Buwono X juga dijadikan korban. Betapa kekuasaan jempol mampu memporakporandakan banyak hal lewat perang media sosial yang dikendalikannya. Masalah agama, ekonomi, sosial budaya, kinerja pemerintah dan anggota dewan pun tidak luput dari gorengan sang kuasa jempol.

Kuasa jempol di media sosial menyebabkan kekerasan verbal-visual tumbuh bermekaran. Pelaku kekerasan verbal-visual merelakan hati dan pikirannya mengeras demi mengejar kebenaran yang diyakininya benar.

Berdasarkan sifat dan watak semacam itu, media sosial lalu diambil alih dan dikendalikan oleh kuasa sang jempol jahat. Pengejawantahannya, atas kuasa sang jempol jahat, media sosial membungkus kekerasan verbal-visual yang mengeras itu menjadi sebuah komoditas.

Kekerasan verbal-visual kemudian dibranding dan dikomodifikasikan sedemikian rupa agar terjual laris manis. Bentuk konkrit komodifikasi kekerasan verbal-visual di media sosial terwadahi di dalam kotak komentar. Wujudnya dapat berupa ikon jempol like, share atau yang paling dahsyat teks komentar bernada nyinyirisme provokatif.

Efek dari komodifikasi kekerasan verbal-visual itu ditengarai menjadi semacam pembibitan generasi baru bagi tunas kekerasan verbal-visual serial berikutnya. Dalam kesehariannya, mereka senantiasa menggali energi negatif berwajah santun namun bertabiat kasar. Mereka memosisikan kekerasan verbal-visual sebagai peradaban baru. Ketika kekerasan verbal-visual diposisikan sebagai peradaban baru. Pada titik ini, dibangunlah mitos dan ideologi baru. Politik peradaban baru tersebut menjanjikan kesanggupannya menyelesaikan permasalahan sosial budaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak dapat dipungkiri, kekerasan verbal-visual karena ulah kuasa sang jempol menjadi tengara memburuknya kondisi perikehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal itu terjadi akibat perubahan drastis tatanilai sosial budaya. Selain itu, tentu dampak rendahnya kualitas budaya komunikasi antarumat manusia yang tercermin lewat media sosial.

Pergeseran tatanilai sosial budaya dan tersendatnya proses komunikasi antarmanusia dalam perspektif budaya komunikasi via media sosial, berujung miskinnya kualitas budaya komunikasi di jagat raya ini. Kini, muncullah realitas sosial yang menyatakan kuasa jempol jahat menjadi barometer nafas kehidupan manusia di tengah ketidaktentuan arah, kesimpangsiuran makna, dan ketidakpastian nilai-nilai kemanusiaan.

Atas kuasa jempol di media sosial, manusia sebagai makhluk berakal budi tidak lagi diposisikan sebagai subjek pengguna bahasa dalam proses komunikasi secara verbal-visual. Melainkan didekonstruksi menjadi sekadar objek tanda di tengah sistem kapitalisme global. Sementara bahasa sehari-hari yang dianggap komunikatif dalam konteks ini kemudian dipelintir menjadi wahana ekspresi manusia jahat bertajuk berperangai kekerasan verbal-visual. Ia bersalin wajah menjadi teroris verbal-visual dengan mengenakan baju seragam kebrutalan.

Jika kuasa sang jempol di media sosial tidak diantisipasi, akan terjadi mandulnya proses komunikasi dialogis antar parapihak. Artinya, sang komunikator yang menjalankan laku komunikasi verbal-visual lebih mengedepankan tabiat egoisme individual atau golongan. Atas kuasa sang jempol jahat tersebut, mereka mati rasa. Mereka memasuki kasta baru sebagai manusia modern yang gagap menjalankan sebuah jalinan komunikasi cinta yang komunikatif. Benarkah demikian?

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Kliwon, 20 April 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter @sumbotinarbuko | Follow Facebook @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Branding Kota

Dr Sumbo Tinarbuko

Branding wilayah atau branding destinasi wisata, belakangan menjadi trend di seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Semua menyadari, di era bisnis modern yang dijual adalah merek, brand dan bukan produk. Apalagi produk yang dijual, semuanya hampir sama.

Berhasilkah program tersebut? Tentu ada yang berhasil. Tapi banyak juga yang gagal. Artinya, berhasil dari sisi proyek memanfaatkan keuangan negara. Sedangkan dari sudut peruntukannya, dinilai gagal. Mengapa demikian? Karena mereka yang diberi tanggung jawab mengelola program branding dianggap tidak berhasil. Divonis tidak sanggup membawa wilayah atau destinasi wisata menjadi sesuatu yang dipersepsikan memberikan nilai positif. Disorot tidak mampu memberi kebermanfaatan sesuai dengan peruntukkan yang dijanjikannya.

Pasalnya? Euforia program branding hanya didedikasikan atas nama proyek. Bahkan program branding dalam pelaksanaannya diyakini mampu menyerap anggaran APBD yang besar. Pada titik ini, program tersebut mengingkari konsep branding yang sudah disepakati bersama.

Untuk itu perlu dibuat kesepakatan baru antarpara pihak. Sebab pada dasarnya, sebuah brand, dalam konteks branding wilayah, kota atau destinasi wisata, tidak sekadar membuat serta merancang nama merek. Kemudian diparafrasekan secara desain komunikasi visual menjadi sebuah logo.

Brand menurut David Aaker, penulis buku Aaker on Branding, sejatinya merupakan janji suatu organisasi kepada pelanggan atau pengunjung untuk memberikan apa yang menjadi prinsip dari brand tersebut. Tentu saja tidak hanya sekadar dalam hal memberikan kebermanfaatan secara fungsional. Melainkan juga menyuguhkan manfaat emosional. Bahkan memaparkan kegunaan bagi upaya mengedepankan ekspresi diri serta reriungan dalam kehidupan sosial.

Gampangnya, brand tidak sama dengan merek. Ibarat raga manusia, merek sekadar nama pribadi manusia. Ketika pendapat umum masih menganggap brand identik dengan merek. Realitas sosial yang muncul, nama tersebut (baca: merek) senantiasa berjarak dengan objek yang diberi nama.

Untuk itulah disodorkan konsep baru yang mendekonstruksi brand bukan kembaran dari merek. Sebab brand adalah merek plus plus. Keberadaannya meliputi segenap jiwa raga dari sang manusia itu sendiri. Dengan demikian, brand adalah hidup dan kehidupan makhluk hidup yang digerakkan segenap jiwa raga sang manusia. Ia bertugas sebagai panglima perang yang mengatur strategi sebuah proses hidup dan kehidupan di jagat raya ini.

Ketika terbangun kesepakatan yang menyatakan brand sejatinya bagian dari sebuah kehidupan di jagat raya ini. Untuk itu, menjadi tugas bersama agar brand senantiasa harus hidup dan dihidupkan sesuai kesepakatan bersama tersebut. Brand harus dijaga dalam posisi sebagai kata kerja. Bukan kembali pada sang asal, yakni tetap menjadi kata benda.

Program rebranding logo Yogyakarta adalah salah satu contoh ketika kepala wilayah, kota dan destinasi wisata masih belum rela memahami konsep branding yang telah disepakati bersama. Titik lemah program rebranding Yogyakarta terletak pada pemahaman brand masih dalam posisi sebagai kata benda. Pejabat publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah, kota dan destinasi wisata belum rela menggantikannya dalam kotak brand sebagai kata kerja.

Hasilnya, manakala brand masih diposisikan sebagai kata benda, realitas lapangan yang muncul, keberadaan brand tersebut turun drastis menjadi sekadar sebuah merek. Ia akan berjalan sendiri tanpa arah. Ia bergerak sendiri secara sporadis dan jejak langkahnya pun tidak konsisten.

Dapatkah miskomunikasi yang terjadi atas program branding kota, wilayah dan destinasi wisata dapat dibenahi dan diantisipasi? Tentu saja miskomunikasi dan kelemahan tersebut dapat dibenahi. Cara paling mudah dengan mengajak siapa pun, baik personal individu, komunitas dan institusi untuk menjadikan program branding tersebut bagian dari miliknya pribadi. Dengan demikian program banding Yogyakarta naik kastanya menjadi bagian dari personal branding, ekspresi diri sekaligus pengikat emosi jiwa siapa pun yang merasa Yogyakarta sebagai tempat bermukimnya.

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang dinilai berhasil menjalankan program branding kota lewat konsep ‘Bela Beli’. Bupati Kabupaten Kulonprogo, Hasto Wardoyo dan Walikota Bandung Ridwan Kamil adalah amsal kecil yang merelakan dirinya pribadi menjadi brand ambassador atas wilayahnya dalam konteks branding kota. Bupati Kulonprogo sebagai brand ambassador senantiasa menjalankan diplomasi budaya seraya menunjukkan bukti nilai kagunan atas potensi wilayahnya. Di antaranya batik gebleg renteng, batuan, kesenian hingga pembuatan air mineral.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Jumat Pon, 24 Maret 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter: @sumbotinarbuko | Follow Facebook: @sumbotinarbuko)

SUMBO TINARBUKO: Bikin EO Salah Tingkah

(Wawancara ini dimuat di Harian Jogja, Sabtu 11 Maret 2017)

Belum lama ini, Penggagas Gerakan Reresik Sampah Visual Jogja Sumbo Tinarbuko, bertemu ‘musuh bebuyutannya’ secara tak sengaja dalam sebuah acara diskusi.

Saat itu, Dosen Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu diundang dalam sebuah diskusi publik yang digelar Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam diskusi yang mengangkat tema Menyorot Fenomena Iklan Seminar Bisnis itu, ia bertemu sejumlah dedengkot event organizer Jogja yang selama ini dianggap ‘musuh’ gerakan yang ia gagas. Sebab, EO kerapkali menebar sampah visual di Kota Gudeg saat mempromosikan acara yang akan mereka helat.

Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, seketika itu juga ia menegur ‘musuh bebuyutannya’ itu. ‘’Sebagai warga, Anda seharusnya juga ikut menjaga lingkungan. Jangan merusak estetika kota dengan iklan-iklan. Anda jangan hanya mementingkan kepentingan bisnis pribadi dong,’’ kata Sumbo mengenang kejadian pada akhir Februari lalu, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (10/3/2017).

Merasa tepergok oleh aktivis Reresik Sampah Visual, perwakilan EO hanya cengar-cengir mendapat teguran dari Sumbo. Mereka tak membantah tapi juga tak juga mengiyakan, hanya tawa canggung saja tersungging dari bibir perwakilan EO itu.

Teguran tersebut sama sekali tak direncanakan Sumbo. Doktor Ilmu Humaniora FIB UGM yang mengangkat disertasi mengenai analisis semiotika tanda verbal dan tanda visual iklan layanan masyarakat itu diundang sebagai pembicara diskusi. Ternyata diskusi itu juga mengundang perwakilan para EO penyelenggara seminar bisnis.

Beberapa EO inilah yang dalam catatan Sumbo menjadi pelaku penyebar sampah visual iklan komersial di sudut-sudut Kota Jogja saat mempromosikan acara yang mereka selenggarakan. Menurut Sumbo, persoalan sampah visual berupa iklan luar ruang seperti rontek, spanduk, umbul-umbul, poster, billboard dan baliho di Jogja seharusnya sudah selesai sejak dibuat Peraturan Daerah No. 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Namun sudah dua tahun sejak Perda itu diketok parlemen daerah, masih banyak iklan luar ruang yang dipasang di tempat terlarang. Padahal, pemasangan iklan luar ruang dengan tanpa memperhatikan estetika lingkungan, justru akan memunculkan kesan Jogja tidak lagi ramah dan toleran sebagai Kota Budaya. Sampah visual menurutnya juga mengurangi nilai keistimewaan DIY. Sebab menurut dia, nilai keistimewaan sejatinya berkorelasi dengan terwujudnya ruang publik yang bebas dari teror visual. (I Ketut Sawitra Mustika)

(Forum Jogja Istimewa) Sampah Budaya

Oleh Dr Sumbo Tinarbuko

Harus diakui, Yogyakarta seperti gula. Karenanya, beragam semut menyerbu untuk menyecap rasa manisnya. Efek sosialnya, Yogyakarta lalu dikepung sampah budaya akibat rasa manis yang ada di tubuhnya. Setidaknya ada lima jenis sampah budaya yang dengan tidak senonoh sedang menyatatkan dirinya sebagai penanda zaman modern di Yogyakarta.

Kelima sampah budaya tersebut di antaranya: pertama, sampah bangunan berwujud hotel dan mal dengan gaya visual minimalis yang terkesan seperti gupon dara. Sampah tersebut merangsek beberapa kawasan kampung dalam bentuk bangunan umum bernama hotel. Pelan namun pasti, kearifan lokal yang ada di kampung tersebut tercerabut dari akar budayanya. Permasalahan sosial dan lingkungan pun menyergap kampung yang dibeli para pemodal demi menjalankan bisnis penunjang pariwisata Yogyakarta. Di antaranya, menipisnya air tanah. Warga di sekitar hotel pun kelabakan karena air sumur sebagai energi hidup di pekarangan rumahnya mengering. Belum lagi limbah air kotor dan sampah organik atau pun non organik yang dihasilkan dari operasionaliasi hotel tersebut.

Kedua, sampah visual iklan politik dan iklan komersial. Secara visual, berbentuk iklan luar ruang yang ditancapkan secara serampangan di ruang publik, ruang terbuka hijau, tiang telepon, tiang listrik dan dipakukan di batang pohon. Sayangnya, pejabat publik yang mengurusi izin dan pajak iklan luar ruang seakan pasang badan demi melimpahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Sejatinya mereka tahu kalau sampah visual yang diakibatkan dari lunaknya sistem perizinan pemasangan iklan luar ruang menganggu ruang publik. Tapi demi PAD, mereka pura-pura tidak tahu kalau hal tersebut menganggu.

Bagi masyarakat, onggokan sampah visual berwujud iklan luar ruang tersebut sangat menganggu secara psikologis mau pun estetika visual. Jika hal itu didiamkan saja, memberi kesan Yogyakarta tidak lagi menjadi kota heritage berjiwa toleran bagi warganya. Selanjutnya, pelan namun pasti akan menjadikan nilai keistimewaan Yogyakarta luntur akibat ketidakpedulian pemerintah kota dan kabupaten dalam mengatur keberadaan iklan luar ruang.

Ketiga, sampah kendaraan bermotor. Secara kasatmata, Yogyakarta sudah diserbu kemacetan moda transportasi darat. Kemacetan tersebut, salah satunya disebabkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat tidak berbanding lurus dengan jumlah jalan raya yang ada di Yogyakarta. Penyebab lainnya, warga masyarakat, senang membelanjakan uangnya untuk membeli penanda modernitas dalam bentuk kendaraan bermotor.

Keempat, sampah trotoar. Keberadaan trotoar sudah bersalin fungsi menjadi tempat lapak dagangan pedagang kakilima. Hal lainnya, trotoar difungsikan sebagai wahana parkir kendaraan bermotor atau dikooptasi menjadi bagian dari lobi hotel.

Kelima, sampah pedagang kaki lima. Dalam konteks ini, sampah pedagang kaki lima dapat dimaknai sebagai limbah yang dihasilkan dari proses dagang si pedagang kaki lima. Bisa juga diartikan sebagai sampah dalam pemahaman makna konotatif karena keberadaan pedagang kaki lima yang tidak diatur dan tidak mau diatur sesuai dengan peruntukannya. Hasilnya, secara visual, keberadaan pedagang kaki lima terkesan cenderung menganggu kenyamanan dan keasrian ruang publik.

Sampah budaya yang mengotori wajah Yogyakarta menjadi bukti konkret pengingkaran peneguhan Yogyakarta sebagai kota heritage. Agar tidak muncul kesan ‘jarkoni’ (isane ujar nanging ra bisa nglakoni), seyogianya, pemerintah bersama pejabat publik yang berwenang mengatasi silang sengkarut masalah sampah budaya. Mereka harus bekerja keras menunjukkan keistimewaan Yogyakarta lewat penataan sampah budaya yang nyepeti mata tersebut.

Hal itu mendesak dibenahi, sebab, salah satu indikator ramah tidaknya sebuah kota bagi warga masyarakat dan wisatawan, dapat disaksikan sejauhmana pemerintah dan pejabat publik mau dan mampu menekan, syukur menghilangkan, tebaran sampah budaya yang cenderung menyerang kenyamanan sosial bagi siapa pun yang ada di kota tersebut.

(Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Bernas, Rabu Wage, 8 Februari 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter: @sumbotinarbuko | Follow Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Angka dalam Pilkada

Dr Sumbo Tinarbuko

Mencermati kampanye Pilkada Yogyakarta lewat agenda sapa warga. Mulai blusukan dari kampung ke kampung dan bantaran sungai. Bertemu calon pemilih di pasar tradisional. Terlihat peserta Pilkada senantiasa mengacungkan jari jemarinya. Acungan jari jemari tersebut dimaksudkan merepresentasikan dirinya sebagai calon walikota berdasarkan nomer undian yang dikeluarkan KPUD Yogyakarta.

Bagi calon walikota nomer pilihan satu. Ia mengangkat jari telunjuknya. Hal itu dilakukannya untuk mengajak calon pemilih agar mencoblos kartu suara urutan nomer satu. Hal serupa dilakukan calon walikota urutan nomer dua. Ia mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah bersamaan. Artinya, secara komunikasi visual, ia mengarahkan calon pemilih untuk memilih nomer urut dua.

Peserta Pilkada DKI Jakarta, saat bertemu warga juga acungkan jari jemarinya. Tujuannya memantik ingatan calon pemilih atas nomer undian yang didapatkannya. Hal sama terjadi ketika menyaksikan debat kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Moderator seringkali menyebut angka pasangan calon nomer 1, 2 atau 3, ketimbang menyapa nama mereka.

Acungan jari jemari tersebut menjadi fenomena menarik dalam komunikasi visual Pilkada. Mereka memposisikan jari jemari sebagai ikon visual atas dirinya. Ikon itu merujuk pada nomer pilihan yang terpampang di kertas suara.

Mengapa dianggap fenomena menarik? Secara komunikasi visual angka dalam Pilkada menjadi penanda visual yang sederhana, solid dan jitu. Nomer urut peserta Pilkada dinilai lebih komunikatif. Mudah diingat sebagai simbol penghubung imajiner antara peserta Pilkada dengan logo dan nama parpol pengusung calon kepala daerah.

Bagi calon pemilih, angka dalam Pilkada sanggup menyederhanakan keseluruhan persepsi visual atas logo dan nama parpol pengusung peserta Pilkada. Dengan demikian angka dalam Pilkada dapat diposisikan sebagai panglima perang untuk mempersepsikan peserta Pilkada 2017 secara komunikasi visual.

Ketika angka dalam Pilkada disepakati sebagai salah satu simbol komunikasi visual politik. Maka keberadaannya harus dihidupkan oleh berbagai unsur terkait agar simbol tersebut tetap hidup. Artinya, eksistensi sang pemilik angka dalam Pilkada harus ditopang jalinan jejaring sosial yang tangguh di tingkat akar rumput. Lewat jejaring sosial yang terpilin rapi dan kuat, tentu akan menjelma menjadi selembar tenunan kain nan cantik.

Analogi semacam itu mengkonotasikan mereka yang puluhan tahun sebelumnya telah mengabdikan diri dan berkarya nyata di tengah masyarakat. Rumusnya, jika seseorang ingin menjadi kepala daerah. Sebelumnya ia harus mau kerja keras dan cerdas agar dikenal masyarakat. Hasil kerja keras dan pemikirannya yang cerdas menjadi modal sosial. Kelak, hasil pembiakan modal sosial tersebut mampu mengangkat nama dan reputasinya. Tentu saja kerja keras itu bukan dalam hitungan bulan atau setahun sebelum Pilkada. Mereka sudah memulai bekerja keras sejak sekarang untuk Pilkada 10-15 tahun mendatang.

Cara mempromosikan kerja keras dan cerdas paling efektif adalah dari mulut ke mulut. Ditopang testimoni parapihak yang mendapatkan manfaat atas kebaikan kerja keras dan cerdas dari calon kepala daerah.

Untuk memperluas jangkauan promosi atas kerja keras dan cerdas, tentu tidak ada salahnya menggunakan media iklan. Penyertaan iklan politik seyogianya diposisikan sebagai media pengingat atas modal sosial yang dijalankannya. Pemanfaatan iklan politik sama halnya dengan laku investasi. Yang ditanam sebagai modal sosial laku investasi adalah melayani lewat tebaran kebaikan dan kebermanfaatan untuk seluruh masyarakat.

Bagi calon pemilih, angka dalam Pilkada. Nomer urut calon kepala daerah. Iklan politik dalam kemasan alat peraga kampanye. Semuanya itu hanyalah upaya mereka untuk memperkenalkan dirinya kepada calon pemilih.

Terpenting yang harus mereka lakukan dalam konteks Pilkada adalah kerja nyata. Berlaku jujur dan merakyat. Hasil investasi modal sosial tersebut harus memberikan kebermanfaatan yang baik dan kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat yang dilayani serta diayominya. Untuk hal ini, masyarakat sudah sangat cerdas ketika memilah dan memilih angka dalam Pilkada mendatang.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, 3 Februari 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Kesadaran Beriklan

Dr. Sumbo Tinarbuko

Di tengah penyelenggaraan Pilkada serentak, malapetaka ambruknya alat peraga kampanye (APK) akibat tiupan angin kencang menjadi trending topic beberapa waktu lalu. Peristiwa ambruknya APK yang secara fisik dikategorikan bagian dari iklan luar ruang, melengkapi realita warta buruk terkait pola pemasangan iklan luar ruang yang serampangan.

Sebelumnya, akibat pemasangan iklan luar ruang yang tidak mempertimbangkan aspek ergonomi dan konstruksi struktur beban tiang di ruang publik, billboard di Ringrod Utara dan Jalan Magelang tumbang. Kedua fakta ini semakin menguatkan tengara rendahnya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam beriklan, khususnya pemasangan iklan luar ruang.

Tengara ini muncul dan menguat karena pemilik merek, pemasar produk barang dan jasa, penyelenggara acara hiburan budaya populer dan lembaga pendidikan, saat menyampaikan pesan informasi dan pesan promosi meyakini mitos iklan luar ruang. Mitos tersebut meniupkan sihir: promosi dan informasi yang ditancapkan di ruang publik sangat efektif untuk menyampaikan pesan informasi dan promosi.

Munculnya mitos dan ideologi semacam itu, menyebabkan media iklan luar ruang didogmakan sebagai satu-satunya media yang dirasa ampuh. Di dalam media iklan luar ruang, ditiupkanlah ruh kehidupan untuk menyentuh sanubari target sasarannya. Beragam pesan verbal dan pesan visual ditebarkan di ruang publik. Warna warna menyolok dan jejeran huruf dalam cetakan besar ditorehkan di kanvas jalanan. Semuanya dilakukan demi menginformasikan keberadaan merek yang dijadikan energi bisnis mereka. Fenomena semacam itu, menjadi realitas sosial atas sebuah kekuatan bisnis yang merepresentasikan jatidiri dari produk barang dan jasa tersebut.

Ketika tebaran pesan politik kampanye Pilkada dan pesan komersial dari beragam merek dagang tersebut menggurita dan menjajah sebagian besar ruang publik, pada saat itulah bencana sosial berwujud sampah visual iklan politik dan iklan komersial pun mengancam semua warga di ruang publik. Ironisnya, banyak pihak menganggap bencana soial sampah visual iklan politik dan iklan komersial bukanlah sebuah bencana sosial.

Asumsi semacam itu didasarkan hukum sebab akibat. Secara fisik, akibatnya tidak memperlihatkan efek fisik dari bencana sampah visual tersebut. Pemerintah juga menganggap sepi akan bahaya sampah visual. Di mata pemerintah, keberadaan iklan luar ruang merupakan objek pajak yang sangat besar. Ia diposisikan sebagai pahlawan devisa menyumbang pundi-pundi pendapatan asli daerah.

Sudah menjadi rahasia umum, hubungan pemerintah dengan perusahaan pemilik merek dagang, perusahaan periklanan dan tukang pasang iklan luar ruang terjalin cukup mesra serta menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang sungguh membahagiakan adalah izin pemasangan iklan luar ruang sesuai kehendak hati sang pemasang iklan atas nama pemilik merek dagang. Kebahagiaan berikutnya, pemerintah mendapatkan pajak reklame yang menjadi andalan pendapatan asli daerah. Tetapi kalau kemesraan dan kebahagiaan yang terjalin antar parapihak tidak memberikan kebahagiaan bagi warga. Tentu masyarakat sebagai salah satu pilar kontrol sosial memiliki hak untuk mengingatkan carut marut yang menyebabkan munculkan bencana sosial akibat tebaran sampah visual iklan politik dan iklan komersial di ruang publik.

Agar bencana sosial akibat pemasangan iklan luar ruang yang serampangan tidak menimpa warga atau mengguna jalan raya, ada baiknya pemasangan iklan luar ruang harus ditata. Penataan terkait dengan tempat pemasangan dan konstruksi iklan luar ruang juga harus ditata sedemikian rupa. Penataan iklan luar ruang merupakan wujud kesadaran beriklan sebagai representasi pemenuhan hak pemerintah, pemilik merek dagang, pengusaha periklanan dan tukang pasang serta warga masyarakat. Terpenting, masyarakat harus memiliki hak hidup aman dan damai di jagad raya yang keberadaannya tidak dirusak oleh aksi nakal pemasangan iklan luar.

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSRD ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Kliwon, 5 Januari 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)