(Analisis KR) Dogma Reklame

Dr Sumbo Tinarbuko

‘’Reklame Melanggar Tak Kunjung Ditertibkan. Aturan Lengkap, Belum Ada Tindakan.’’ Demikian judul liputan harian Kedaulatan Rakyat (28/7/2016) yang menyorot mandulnya Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal sama sebangun terjadi pada Perwal No 23/2016 berisi petunjuk pelaksanaan Perda No 2/2015.

Saat menyimak Perda penyelenggaraan reklame dan Perwal yang mengatur pelaksanaan teknis izin pemasangan reklame, patut diduga banyak menemui jalan buntu. Kendala terberat terlihat lemahnya sisi pengawasan. Bahkan tampak tak berdaya dari perspektif penegakan sanksi hukum.

Dampaknya, meski kedua produk hukum yang disusun bertahun-tahun dan menyedot banyak dana operasional, ternyata tidak sedikit pun membuat takut pemain reklame media luar ruang. Oknum pelaku teroris visual sengaja dan dengan seenak wudelnya sendiri menebar sampah visual iklan komersial dan iklan politik di ruang publik.

Bagi para teroris visual, dogma reklame dan ruang publik adalah tambang emas. Dogma reklame mengajarkan agar pesan verbal dan pesan visual direkayasa sedemikian rupa. Hal itu dilakukan demi menyegerakan munculnya gangguan visual di ruang publik. Saat warga yang beredar di ruang publik menerima secara sadar gangguan visual tersebut, pada saat itulah dogma reklame dengan serta merta berkembang biak menjadi sebuah ideologi.

Demi mengembangbiakkan dogma reklame, pemilik merek dagang dan pengurus partai politik yang diwakili para kreator komunikasi visual, dengan riang gembira menebarkan ranjau realitas semu. Ramuannya dikonstruksikan dengan cantik. Seolah nyata di ruang publik. Calon konsumen dan calon pemilih dihipnotis selera duniawinya. Secara visual mereka dirangsang untuk mengikuti ajakan pesan komersial dan pesan politik yang ditebarkan di ruang publik.

Munculnya dogma reklame menyebabkan media iklan luar ruang dimitoskan menjadi satu-satunya media yang berwibawa. Ketika tebaran pesan komersial dari merek dagang dan pesan politik yang dikumandangkan partai politik menjajah sebagian besar ruang publik. Pada titik itulah, bencana sampah visual pun mengancam semua warga di kawasan tersebut. Pemasangan iklan komersial dan iklan politik di ruang publik yang menisbikan etika, estetika dan ekologi visual berujung menjadi bencana sosial.

Para pelaku teroris visual hadir bagaikan pembunuh berdarah dingin. Dengan bersenjatakan dogma reklame, mereka sangat sadis menyiksa batang pohon, dan ruang terbuka hijau. Mereka mengotori bangunan bersejarah, trotoar, tiang telepon, dan tiang listrik. Puncaknya, mereka merasa sangat berbahagia ketika berhasil merusak estetika keindahan kota.

Perang antariklan komersial dan iklan politik yang ditancapkan di ruang publik terlihat sangat seru. Keberadaannya bagaikan layar tancap. Ditumpuk undung dalam satu tempat yang sama. Akibatnya, hipnotis visual pesan komersial dan janji politik yang tercetak serta terpasang di badan iklan luar ruang yang diterbarkan di ruang publik, tidak terbaca bahkan sulit singgah di benak target sasaran.

Ketika bencana sosial berwujud tebaran sampah visual iklan komersial dan iklan politik tidak mampu diatasi. Banyak pihak menganggap kota tersebut tidak memiliki etika visual saat berkomunikasi di ruang publik. Terpenting, ramah tidaknya sebuah kota bagi wisatawan dan warganya, salah satu indikatornya terlihat sejauh mana pemerintah dan pejabat publik mampu menghilangkan atau minimalnya menekan tebaran sampah visual.

Secara psikologis, teror visual berwujud sampah visual iklan komersial dan iklan politik yang ditebarkan secara sembarangan di ruang publik, menyebabkan kemerdekaan visual di ruang publik terbelenggu. Terbayang wajah kota mendadak berubah fungsi menjadi kotak sampah. Wajah kota menjadi tempat pembuangan akhir sampah visual iklan politik dan iklan komersial. Jika itu terjadi, selamat datang bencana sosial.

(Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Legi, 4 Agustus 2016 | Website: sumbotinarbuko.com/cv-sumbo | Follow IG: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko

Nasihat Visual Ala Presiden Jokowi

Dr Sumbo Tinarbuko

“Orang badannya besar begini belum tentu kuat. Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar adalah yang kuat kesalehannya”. Demikian nasihat visual Presiden Joko Widodo pada Kaesang, putra bungsunya. Nasihat visual yang dikemas dalam bentuk komunikasi visual ala Presiden Joko Widodo diunggah Kaesang lewat akun YouTube, Sabtu 2 Juli 2016. Hingga tulisan ini dibuat, tayangan berjuluk PILOK #4: Adu Panco sudah disaksikan 1.853.314 kali.

Saat diresapi lebih mendalam, nasihat visual Presiden Joko Widodo pada Kaesang putra bungsunya, adalah nasihat sederhana. Representasi tutur sembur orangtua pada anaknya terkasih. Manakala nasihat tersebut dibaca dengan pendekatan semiotika, Presiden Joko Widodo sedang menyematkan makna konotasi atas tanda visual ‘badan besar’ yang dimiliki Kaesang. Oleh Presiden Joko Widodo, tanda visual ‘badan besar’ direkatkan makna konotasi spiritual. Tanda visual ‘badan besar’ di mata Presiden Joko Widodo dibayangkan sebagai kuat kesabarannya dan kuat kesalehannya. Bukan sebaliknya, tanda visual ‘badan besar’ dipahami sebagai sesuatu yang kuat dalam konteks okol.

Nasihat visual tersebut, jika ditarik dalam perspektif lebih luas adalah sebuah nasihat yang dikumandangkan Presiden sebagai bapak bangsa. Seorang bapak bangsa yang memiliki kewajiban moral memberi nasihat berupa tutur sembur. Sebagai bapak bangsa, Presiden Joko Widodo juga memiliki kewajiban berbagi energi positif kepada rakyatnya, yang dikonotasikan sebagai anak kandungnya.

Gaya nasihat visual yang dikemas dalam kemasan karya komunikasi visual ala Presiden Joko Widodo, sejatinya sebentuk ujaran pesan moral. Pesan warisan nenek moyang yang dihadirkan kembali dalam konteks budaya kekinian. Pesan moral tersebut memagari kita agar tidak rajin melukai batin bahkan gemar membinasakan tubuh sesama umat manusia.

Tabiat buruk

Kata ‘kuat’ dalam pemahaman Presiden Joko Widodo seperti divisualkan dalam tayangan vlog milik Kaesang, bukan sebagai sesuatu yang bersifat adigang, adigung, adiguna. Sifat adigang, adigung, adiguna, hingga kini menjadi tabiat buruk yang melekat erat di tubuh penguasa. Ciri visualnya, mereka senantiasa mengagungkan diri lewat kekuatan fisik, kepandaian intelektual dan jabatan struktural yang dipangkunya. Mereka adalah sekelompok orang berkuasa. Mereka sangat bahagia mengingkari dirinya sendiri ketika dipercaya menjalankan kekuasaan. Dampaknya, karena jabatan struktural yang disandingnya tidak dijunjung sebagai amanah agung. Rakyat lalu menilai para penguasa bertabiat buruk seperti itu bukanlah pejabat yang amanah. Mereka bukan lagi sebagai pejabat publik yang membaktikan dirinya sebagai pelayan masyarakat.

Ciri visual lainnya, tuturan budi bahasanya tidak sebangun dengan gesture perilakunya. Hal itu terlihat dalam setiap langkahnya. Mereka senantiasa memparodikan nasihat luhur nenek moyang kita yang semula tertulis: ‘sepi ing pamrih, rame ing gawe’ menjadi ‘sepi ing gawe, rame ing pamrih.’ Artinya, para penguasa yang seperti itu adalah representasi dari pribadi serakah. Maunya untung sendiri. Hidup nyaman tanpa mau berupaya keras untuk menyejahterakan, mengayomi dan mendengarkan suara rakyatnya.

Pada tititk inilah, nasihat visual Presiden Joko Widodo menjadi sangat relevan. Keberadaannya menemukan momentumnya. Bahwa sang kuat yang memiliki kekuatan tidak semestinya menempuh jalur miskomunikasi saat berkomunikasi. Juga seyogianya tidak membangun jalan pintas guna menyalahpahami apa pun yang ada di depan mata.

Bangun budaya kesepahaman

Sudah selayaknya kita bangkit berdiri agar mampu membangun budaya kesepahaman pribadi dengan pihak lain. Bukannya kesepahaman pribadi dengan egoisme diri sendiri dan kelompok terdekat. Di sudut lain, pemerintah, pejabat publik dan elit politik harus mau memberi contoh dengan berbagi kebaikan. Mereka dituntut mampu menginspirasi warganya demi kebaikan bersama. Mereka harus memahami aspirasi serta gerak langkah warga yang diayominya. Mereka seyogianya membangun budaya kesepahaman kepada rakyat melalui komunikasi pelayanan. Terpenting, demi kebaikan bersama, mereka wajib membangun budaya kesepahaman guna menyejahterakan warganya.

Hal itu mengemuka karena komunikasi pelayanan digerakkan lewat nalar perasaan. Sebuah gerakan kejujuran hati nurani yang realitas sosialnya sangat rasional. Berbeda dengan komunikasi biasa yang biasanya didasarkan akal pikiran. Kecenderungan yang muncul dalam proses komunikasi seperti itu, membuahkan berbagai bentuk komunikasi yang sangat emosional.

Sudah saatnya, upaya membangun budaya kesepahaman tersebut dikomunikasikan secara intensif ke ranah publik. Harapannya mampu menggairahkan konsep hidup yang mengedepankan gotong royong dan solidaritas pada sang liyan. Sebab dengan menjalankan kehidupan yang mengedepankan aspek budaya kesepahaman lewat komunikasi pelayanan, sama maknanya dengan nasihat visual yang disampaikan Presiden Joko Widodo seperti diunggah dalam vlog Kaesang. ‘’Yang besar itu adalah yang kuat kesabarannya. Yang besar adalah yang kuat kesalehannya’’.

(Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Follow IG: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

(OPINI KOMPAS) Mudik, antara Kebutuhan dan Keinginan

Oleh SUMBO TINARBUKO

Kapan mudik? Mudik naik apa? Itulah pertanyaan klasik yang muncul jelang Lebaran awal Juli. Pertanyaan tahunan yang dimunculkan sesama ‘’mudiker’’ ini selalu dikumandangkan lewat media sosial atau langsung diucapkan secara gethok tular. Mereka saling berkomunikasi untuk agenda sakral bertajuk mudik bersama menuju kampung halaman tercinta.

Ritual mudik selalu diawali dan diakhiri dengan bersusah payah. Untuk mewujudkannya pun harus diperjuangkan dengan berdarah-darah. Bahkan, nyawa pun rela menjadi taruhannya. Meski menanggung risiko besar, irama ritual mudik selalu berputar kencang untuk menyedot para penggembara dan perantau setia.

Kencangnya perputaran itu dimaksudkan agar menyegarkan energi yang kerontang akibat digilas mesin waktu kehidupan. Sebuah mesin raksasa yang menjadikan manusia perantau sebagai roh industri kehidupan. Pada titik ini, industri kehidupan diposisikan sebagai mesin kecil yang berputar riuh guna ‘’memproduksi’’ uang. Sebuah industri kehidupan yang mensyaratkan produksi massal dengan target untung bergunung-gunung.

Kebutuhan mudik

Dalam konteks kebutuhan mudik, perayaan Idul Fitri menjadi magnet besar. Ia dimitoskan mampu membangunkan adrenalin rasa kangen manusia perantau pada orangtuanya, sanak saudara, sahabat dan kerabat di lingkungan asalnya.

Harus diakui, mudik senantiasa menyembulkan getaran romantisisme tiada tara. Getaran natural bersifat alamiah yang secara kodrati harus dipenuhi dengan derajat kewajaran. Hal itu diekspresikan dalam wujud silaturahim bernuansa kehangatan. Cirinya lelaku saling bermaafan. Ritual klasik yang direpresentasikan lewat prosesi menggenggaman tangan merupakan obat penawar rindu. Ia hadir sebagai medium mencari jejak sang fitri. Bersumber dari tanah leluhur ibu pertiwi. Ritual mudik dalam konteks kebutuhan mudik mensyaratkan pertemuan fisik antara sang pemudik dengan orang udik. Transfer energi positif antara pemudik dengan sang udik, yang menjadi penjuru inti hidup dan kehidupannya, tidak dapat tergantikan oleh apa pun.

Nafsu keinginan

Semua sepakat, fenomena mudik nan fitri sulit ditemukan di jagat perantauan. Tetapi ketika ritual mudik nan fitri diformat dalam konteks keinginan, maka para ‘’mudiker’’ otomatis masuk dalam perangkap ‘’jebakan batman’’. Mereka terjebak gaya hidup budaya konsumtif yang tampil secara artifisial. Semuanya ditimbang lewat takaran uang yang ada di genggamnya.

Dengan demikian, ritual mudik semula mengusung gerbong silaturahim hakiki, sekarang terkontaminasi nafsu keinginan. Dahsyatnya, mereka rela menjadi pemuja gurita kapitalisme global berbentuk budaya konsumtif. Secara halus dan rapi, nafsu keinginan tersebut dengan cerdas dikelola serta diejawantahkan sang gurita kapitalisme global. Lewat rayuannya yang gurih, mereka mampu menelikung para ‘’mudiker’’ untuk memformat dirinya menjadi bangsa konsumen. Bangsa yang patuh membeli apa pun yang diperintahkan sang gurita kapitalisme global tersebut.

Salahkah mereka? Atas nama hak asasi manusia, tentu pilihan mengedepankan nafsu keinginan 1000 persen tidak salah. Sebab secara psikologis, seseorang yang pamit merantau untuk mengubah garis hidupnya dituntut mempertanggungjawabkan niatannya dan cita-citanya tersebut. Ketika para ‘’mudiker’’ pulang ke kampung halamannya, pada saat itulah mereka sedang melaporkan status sosialnya sebagai perantau yang ‘‘berhasil’’. Karena sebagian besar ‘’mudiker’’ bekerja di rantau, wujud pembuktiannya dalam konteks nafsu keinginan adalah laporan dalam bentuk pameran harta benda yang diperolehnya saat banting tulang di perantauan.

Semuanya itu dilakukan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai manusia bergaya hidup modern yang berhasil menguasai dunia. Demi melengkapi pertunjukan sebagai perantau yang ‘’berhasil’’, mereka senantiasa membeli apa pun yang ditawarkan produsen jaringan kapitalisme global. Semuanya itu dilakukan demi memuaskan nafsu keinginan untuk dilaporkan kepada orangtua dan sanak kerabat mereka di udik.

Semuanya itu dilakukan demi sebuah pengakuan diri. Sang ‘’mudiker’’ terlihat sangat puas ketika orangtua, sanak saudara dan tetangga di udik memberikan predikat pada dirinya sebagai orang yang sukses. Atas predikat dan pengakuan tersebut, sang ‘’mudiker’’ secara tidak langsung menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang. Di balik itu, dalam konteks mengejar nafsu keinginan bergaya hidup modern,
sang ‘’mudiker’’ sekaligus berperan sebagai agen kapitalisme global yang bersifat permisif, artifisial dan konsumtif.

Hidup sederhana

Perlahan tetapi pasti, para ‘’mudiker’’ agen agen kapitalisme global akan mengubah desa menjadi kota. Kearifan lokal menghilang. Lokalitas keberagaman melayang. Semuanya tampil seragam di bawah kuasa trendsetter. Yang diakui hebat harus berbau modern. Bercita rasa kota. Sementara yang udik dianggap ndesa. Harus digempur dan didekonstruksi oleh nafsu keinginan beraroma kota.

Haruskah demikian? Yang jelas harus dihindari adalah upaya untuk mengarahkan seluruh energi kemanusiaan demi memberhalakan materi. Momentum mudik sejatinya mengingatkan akan ajaran nenek moyang. Mengisi hidup dan kehidupan ini ibaratnya mampir ngombe. Durasi hidup di jagat raya ini hanya sesaat. Untuk itu agar diperoleh keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, kita harus senantiasa belajar menjalani hidup dan kehidupan ini dengan penuh kesederhanaan. Berlaku bijaksana dalam kondisi apa pun dan untuk siapa pun. Semuanya itu dilakukan dengan belajar tanpa henti untuk menyelaraskan akal pikiran dan nalar perasaan.

*) SUMBO TINARBUKO, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di harian KOMPAS, Kamis, 30 Juni 2016. Follow ig: @sumbotinarbuko, t: @sumbotinarbuko, f: @sumbotinarbuko

(Analisis KR) Sampah Visual dan Perda Reklame

Dr Sumbo Tinarbuko

Niat baik Pemkot Yogyakarta menata ulang penempatan dan pemasangan iklan komersial yang dipasang di ruang publik layak mendapatkan dukungan. Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perwal Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame,  menjadi bukti janji Pemkot Yogya mewujudkan ruang publik bebas dari tebaran teror visual. Teror berwujud sampah visual iklan komersial dan iklan politik.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana realisasi janji tersebut? Hasil amatan Komunitas Reresik Sampah Visual, wheat paste, poster, spanduk, umbul-umbul, banner dan t-banner paling dominan mengotori ruang publik.  Celakanya, material promosi yang menjadi sampah visual dan dipasang di tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas serta ditancapkan di trotoar dan dipakukan di batang pohon, ternyata semakin sulit diberangus. Meski Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal  Tahun 2016 sudah hadir secara perkasa.

Mengacu catatan Komunitas Reresik Sampah Visual,  wheat paste belum dimasukkan dalam salah satu Pasal Perwal 2016 tersebut. Belakangan ini pemasangan wheat paste sudah menjadi bagian dari teroris visual dengan menebarkan sampah visual di seluruh ruang publik. Wheat paste adalah salah satu media promosi yang diperbanyak lewat fotokopi,  print out, atau stensil. Wheat paste berisi promosi event yang diselenggarakan oleh event organizer,  sekolah atau kampus    Perguruan Tinggi.  Oleh pelaku sampah visual, keberadaan wheat paste direkatkan di dinding rumah pribadi, kantor, Puskesmas, rumah sakit, serta dinding pertokoan. Bahkan ditempelkan juga di dinding rumah ibadah dan sekolah.

Membaca Perwal 2016 Pasal 14 yang mengatur reklame insidentil, ada hal krusial yang patut dipertanyakan. Dikatakan reklame insidentil tapi tempatnya sama, hari penyelenggaraannya sama (biasanya jumat, sabtu dan minggu). Yang berbeda event organizer sebagai penyelenggara acara. Secara visual, reklame insidentil mengesankan tidak insidentil lagi. Realitasnya justru menjadi reklame tetap. Acara sudah usai, tapi keberadaan reklame insidentil masih berdiri kokoh di tempatnya.

Jika mencermati  Perda penyelenggaraan reklame dan Perwal yang mengatur pelaksanaan teknis izin pemasangan reklame, ditengarai banyak menghalami hambatan. Kendala terberat terlihat lemahnya sisi pengawasan. Bahkan mulai tampak mandul dari upaya penegakan sanksi hukum. Penyebabnya, jumlah personil Satpol PP relatif terbatas ketimbang jumlah pelanggaran pemasangan reklame luar ruang.

Mandulnya penegakan sanksi hukum atas Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 akan mengejawantah jelang Pilkada 2017. Sanksi hukum susah ditegakkan saat menghadapi fenomena serbuan iklan politik dan alat peraga kampanye pemilihan Calon Walikota Yogyakarta.

Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016, pelaksanaannya diterapkan sejak 18 Mei 2016. Saat ini, sedikitnya empat kandidat calon walikota sudah menebar sampah visual iklan politik di ruang publik. Bahkan di antara mereka, memasang publikasi dirinya di sekitar bangunan heritage. Kandidat calon walikota yang menebar sampah visual iklan politik menginformasikan dirinya siap dipilih sebagai calon walikota dan berjanji mengusung perubahan di Kota Yogyakarta.

Ironisnya, materi iklan politik milik kandidat calon walikota tersebut justru mencederai dirinya sendiri. Mereka dicitrakan sebagai calon penguasa yang bebas menjalankan ritual komunikasi politik dengan menisbikan kesepakatan menempatkan iklan politik di ruang publik. Para kandidat calon walikota sudah mengkondisikan ruang publik seolah miliknya beserta calon partai pendukung. Mereka menganggap memasang publikasi diri untuk menginformasikan sosoknya sebagai kandidat calon walikota adalah hak pribadi. Mereka secara subversif mengabaikan hak publik yang berjuang menjadikan ruang publik milik publik. Bahwa ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik merek dagang, partai politik dan kandidat calon walikota.

Ketika kehendak untuk memprivatisasi ruang  publik menjadi milik kandidat calon walikota, partai politik atau milik merek dagang, pada titik inilah Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 mengalami kemerosotan makna menuju satu titik nadir yang mengecewakan. Perda dan Perwal ini akan  menjadi sebuah produk hukum yang tidak sanggup melindungi warga agar mendapatkan kemerdekaan saat srawung dengan liyan di ruang publik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat, 28 Mei 2016 | Follow Instagram @sumbotinarbuko | Follow Twitter @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Menjaga Ruang Publik

Dr Sumbo Tinarbuko

Daffa Farros Oktiviarto, demikian nama panjang Daffa, siswa kelas IV SD Kalibanteng Kidul 01 Semarang, Jawa Tengah, menjadi trending topic di media sosial maupun di media massa cetak dan elektronik akhir-akhir ini. Jagoan muda ini, dengan inisiatif sendiri menghadang pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai solusi menerabas kemacetan jalan raya. Daffa – demikian biasa disapa – memalangkan sepeda mini miliknya untuk menghalau pengendara sepeda motor yang nekat menjadikan trotoar sebagai jalan raya. Daffa memiliki kesadaran sekaligus kecerdasan intelektual untuk mengedukasi orang yang lebih tua usianya agar taat peraturan lalulintas.

Pada titik ini, fenomena ‘kebo nusu gudel’ menjadi sebuah kenyataan tak terbantahkan. Pemerintah yang merupakan sekumpulan pejabat publik dalam kategori manusia dewasa dan bergelar sarjana, sudah saatnya belajar perihal konsistensi dan taat asas pada seorang Daffa. Taat asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan sebagai sesuatu tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan; konsisten.

Pelajaran dicontohkan Daffa adalah pelajaran sangat fundamental. Daffa mengajarkan pada masyarakat luas untuk taat asas menjaga keberlangsungan ruang publik. Daffa mengingatkan pemerintah dan warga yang usianya lebih dewasa dari umurnya untuk mematuhi peraturan yang sudah diundangkan atas dasar kesepakatan bersama.

Inisiatif heroik ditunjukkan Daffa semakin menguatkan tengara, ruang publik sudah tidak lagi menjadi milik publik. Tanda-tanda zaman atas penurunan kualitas ruang publik semakin kentara. Hal itu terpapar, saat secara visual ruang publik di Yogyakarta, misalnya, tidak lagi didedikasikan sebagai ruang bersama yang ramah lingkungan. Ruang publik tidak lagi didorong sebagai ruang komunal untuk merayakan kepentingan interaksi antarwarga dalam konteks lingkungan sosial budaya yang sehat dan bermartabat. Sekarang, ruang publik justru lebih diprioritaskan sebagai ruang bermain sekelompok orang penguasa kapital. Dewasa ini ruang publik dibabtis sebagai ruang komersial objek pajak demi memenuhi target setoran pendapatan asli daerah.

Ketika keberadaan ruang publik Yogyakarta (trotoar, taman kota, ruang terbuka hijau) tidak ramah pada warganya, dapat asumsikan, pemerintah melakukan pembiaran atas karut marut ruang publik. Pemerintah dianggap tidak memedulikan kenyamanan dan keselamatan warganya saat menjalankan aktivitas kesehariannya.

Salah satu indikator tidak ramahnya ruang publik bagi warga terlihat saat pejalan kaki dan pesepeda terancam keselamatannya. Pada titik ini, pejalan kaki dan pesepeda menjadi was-was ketika mengakses jalan raya maupun berjalan di trotoar. Mereka dikalahkan dominasi moda transportasi bermesin.

Hal itu diperparah dengan penguasaan penggal jalan yang seharusnya digunakan berjalan kaki, tapi dikuasai oleh oknum tertentu menjadi areal parkir sepeda motor dan mobil. Trotoar dipaksa menjadi ruang komersial hotel, kafe, pedagang kakilima dan rombong rokok. Trotoar secara subversif dimanfaatkan sebagai fondasi pemancangan papan reklame komersial dan tiang listrik. Dampak sosialnya, pejalan kaki dan penderita cacat fisik mengalami kesulitan mengakes lorong-lorong pedestrian dan trotoar dengan nyaman dan aman.

Atas karut marut ruang publik tersebut, pemerintah wajib menyelesaikannya dengan mengembalikan dan menjaga ruang publik tetap menjadi milik publik. Ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik sekelompok penguasa kapital. Ruang publik tidak boleh dijual pada pengusaha pemilik merek dagang. Ruang publik tidak boleh dikuasai partai politik atau organsasi massa tertentu. Hal semacam ini menjadi penting disuarakan. Sebab keberadaan ruang publik yang sehat dan bermartabat bagaikan pekarangan halaman rumah yang secara obyektif merepresentasikan jiwa raga sang pemiliknya.

Atas pelajaran taat asas yang dicontohkan Daffa, seharusnya pemerintah malu, karena posisinya sebagai teladan masyarakat telah didekonstruksi oleh masyarakat. Hasilnya, justru masyarakat yang memberikan keteladanan pada pemerintah.

Jika pemerintah tidak segera memperbaiki diri, masyarakat sangat kecewa. Ketika rakyat dikecewakan pemerintah, rakyat merasa hidup sendiri tanpa naungan payung pemerintah. Untuk itu rakyat berharap agar pemerintah, pejabat dan wakil rakyat bersedia memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang senantiasa memayungi masyarakat dalam keadaan untung dan malang, ataupun dalam suasana susah dan senang.

*) Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat, Senin 25 April 2016 | Twitter dan Instagram @sumbotinarbuko

(OPINI KOMPAS) Menagih Janji Kampanye Pilkada

Sumbo Tinarbuko

Presiden Joko Widodo, seperti dikutip media massa, meminta gubernur dan wakil gubernur yang ia lantik untuk konsisten memenuhi janji kampanye.

Presiden juga meminta semua gubernur dan wakil gubernur memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. “Setelah Pilkada serentak berakhir, saatnya melangkah untuk melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang mahaberat, mewujudkan janji-janji saudara untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Presiden seusai melantik tujuh gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara, Jumat, 12 Februari 2016.

Permintaan Presiden Joko Widodo pada gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk melunasi janji kampanye, selaras dengan nasihat nenek moyang pada kita, ahli waris penerus peradaban ini. ‘’Janji adalah utang,’’ demikian nasihat leluhur kita.

Hal itu berlaku juga pada janji politik berwujud janji kampanye yang dikumandangkan peserta pemilihan kepala daerah serentak 2015. Artinya, janji kampanye Pilkada 2015 yang dikumandangkan bakal calon bupati, wali kota dan gubernur dalam perspektif kebudayaan adalah bagian dari utang moral dan utang sosial.

Sebagai bagian dari utang, janji kampanye harus segera dilunasi sejurus mereka memenangi perhelatan Pilkada serentak. Janji kampanye wajib ditunaikan saat mereka resmi dilantik sebagai pejabat public: bupati, wali kota dan gubernur.

Hutang Janji

Benarkah pejabat publik yang menduduki kursi nomer satu di wilayahnya memiliki banyak utang janji? Mengacu pada realitas sosial yang tercatat dalam media, banyak utang janji kampanye pilkada yang belum lunas dibayarkan. Hingga hari ini, masih berserak tebaran nota-nota utang janji kampanye yang belum terbayarkan.

Hebatnya, si pengemplang utang janji kampanye, tanpa merasa berdosa, memajukan diri menjadi peserta Pilkada 2015. Bahkan janji kampanye yang disiarkan ke ruang publik jauh lebih dahsyat, ketimbang sebelumnya.

Buku catatan realitas sosial yang ada dalam ingatan masyarakat menyebutkan beberapa janji kampanye yang secara paritas dijanjikan para kandidat calon peserta pilkada saat kampanye. Janji kampanye yang senantiasa manis diucapkan, di antaranya melayani rakyat dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, sawah bebas pajak, mencetak sawah sekian juta hektar, penguatan sistem ekonomi kerakyatan, menyediakan ribuan lapangan pekerjaan, mengembangkan budaya lokal, meningkatkan kesetaraan jender.

Mereka, sang pembuat janji kampanye, memosisikan dirinya bagaikan kakek Sinterklas yang membagikan pundi-pundi hadiah kepada anak kecil yang menunggu kehadirannya. Sudah menjadi perangai anak kecil, begitu mendapat hadiah dari Sinterklas, ekspresi riang gembira membahana di wajah anak kecil tersebut.

Ketika janji kampanye diposisikan bagaikan hadiah yang dibagikan Sinterklas, tentu sangat berbeda tabiat dan peruntukkannya. Begitu hadiah diberikan langsung dari tangan Sinterklas, selesai sudah urusannya.

Sebaliknya, pelunasan janji kampanye menjadi rumit urusannya karena melibatkan berbagai pihak. Saat janji kampanye diucapkan, sang pembuat janji kampanye jarang sekali memikirkan teknis pengejawantahan yang melibatkan dinas terkait serta anggaran khusus untuk mewujudkan janji kampanye tersebut.

Bagi warga masyarakat, janji kampanye yang dikumandangkan sang pengutang janji kampanye ibarat petir di siang bolong. Terlihat mengentak. Terkesan merakyat sekaligus membumi. Namun dalam perspektif realitas sosial sulit diwujudkan. Apalagi diejawantahkan. Kalau pun dapat direalisasikan, visualisasinya laksana langit dengan bumi. Alias mustahil.

Mengapa bakal calon bupati, wali kota dan gubernur, gemar membuat janji kampanye? Rupanya janji dianggap sebagai senjata ampuh untuk merebut kekuasaan serta dimitoskan menjadi bagian dari komunikasi politik. Saat bakal calon tampil di depan publik massa pendukung, dengan berapi-api mereka memuntahkan janji kampanye, lewat serimonial orasi politik yang terlihat sangat meyakinkan.

Muntahan janji kampanye tersebut juga didokumentasikan lewat paparan iklan politik yang dipasang di koran, ditancapkan di ruang publik dan disiarkan di media massa elektronik. Apa yang didapatkan dari muntahan orasi berisi janji kampanye tersebut?

Tidak perlu dituliskan di sini. Pembaca pasti dapat memaparkan bentangan janji kampanye yang terdengar manis di mulut, tapi seret di tenggorokan.

Selaraskan Ucapan dengan Tindakan

Perhelatan Pilkada serentak sudah usai. Para pemenang secara serentak dilantik Presiden Joko Widodo.

Sekarang, menjadi tugas kita bersama mengingatkan para bupati, wali kota dan gubernur yang terpilih secara demokratis agar taat asas saat menuliskan dan mengucapkan janji kampanye sebab realitas sosial mencatat: mewujudkan janji kampanye jauh lebih sulit daripada menuliskan dan mengucapkan janji kampanye.

Butuh energi besar dan moralitas tinggi menyelaraskan ucapan dengan tindakan. Itu jadi penting untuk menghindarkan diri mendapat predikat bupati, wali kota dan gubernur yang jarkoni: isane ujar nanging ora isa nglakoni (pinternya bicara, tapi tidak bisa mewujudkan secara nyata atas apa yang diucapkannya).

Saat bupati, wali kota dan gubernur dapat julukan jarkoni, pada titik itulah personal branding dari pejabat publik nomer satu di kabupaten, kota dan provinsi tersebut menempati kasta paling bawah.

Hancurlah sudah reputasi sosial dan intelektual yang mereka bangun puluhan tahun.

*) Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di halaman OPINI harian KOMPAS, Kamis, 25 Februari 2016 | Twitter @sumbotinarbuko | Instagram @sumbotinarbuko

(Analisis KR) Kampanye Kreatif Bahaya Narkoba

Dr Sumbo Tinarbuko

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbuka di Kantor Presiden Jakarta, seperti dikutip Harian Kedaulatan Rakyat (25/2/2016), membahas masalah narkoba. Pembahasan tersebut dianggap penting, karena angka penyalahgunaan narkoba mencapai 5 juta. Hal penting lainnya, jumlah penduduk yang besar, oleh sindikat narkoba internasional, diposisikan sebagai pasar potensial di kawasan Asia Tenggara.

Atas dasar itulah, Presiden Joko Widodo menginginkan disusun langkah konkret guna memberantas narkoba. ‘’Harus ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gila, gencar, dan berani. Lebih komprehensif dan terpadu,’’ tegas Presiden. Ditambahkannya, langkah terpadu dan komprehensif itu, pertama, BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Dirjen Bea dan Cukai, harus bergerak bersama, bersinergi. Kedua, nyatakan perang terhadap Bandar dan jaringan narkoba, ‘’Tapi juga penanganan hukum itu harus keras, lebih tegas lagi pada jaringan- jaringan yang terlibat’’.

Ketiga, lanjut Presiden, tutup semua celah penyelundupan narkoba karena narkoba sudah merasuk ke mana-mana. Keempat, Presiden berharap agar digencarkan kampanye kreatif bahaya narkoba. Kelima, Presiden mengingatkan perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat pada lapas, sehingga lapas tidak dijadikan pusat penyebaran dan peredaran narkoba. Keenam, Presiden mengharapkan program rehabilitasi penyalahgunaan dan pecandu narkoba berjalan baik, ‘’Programnya harus berjalan efektif, sehingga rantai penyalahgunaan narkoba bias betul-betul terputus’’.

Berdasar hasil rapat terbuka yang digelar Presiden Joko Widodo terkait masalah narkoba, tulisan ini mengerucut pada harapan orang nomer satu di Indonesia perihal kampanye kreatif bahaya narkoba.

Pertanyaannya, kenapa Presiden Joko Widodo mengharapkan kampanye kreatif bahaya narkoba berjalan secara terpadu dan komprehensif? Harus diakui, secara kasatmata dapat disaksikan sejumlah karya komunikasi visual dan iklan layanan masyarakat yang memuat pesan bahaya narkoba, terpasang di berbagai sudut kota. Realitas media (media massa cetak dan elektronik) juga mencatat tayangan dan pancangan kampanye bahaya narkoba yang dipaksa memasuki relung kalbu masyarakat.

Realitas sosial dan realitas media telah memaparkan fakta pesebaran kampanye bahaya narkoba. Sayangnya, pemanfaatan media komunikasi visual dan iklan layanan masyarakat untuk kampanye bahaya narkoba tidak diikuti upaya pemecahan masalah komunikasi visual. Artinya, konsep kreatif kampanye bahaya narkoba tidak melibatkan pemikiran perencanaan strategi kreatif berdasarkan permasalahan yang ada. Representasi komunikasi visual yang mewadahi pesan verbal dan pesan visual kampanye bahaya narkoba hanya ditampilkan ala kadarnya. Membosankan dan tidak mampu mengedukasi target sasaran.

Sering juga dijumpai pesan komunikasi visual kampanye bahaya narkoba hadir dengan penyajian bersifat paritas. Keberadaannya kurang menghadirkan daya ganggu atas keberlangsungan kampanye bahaya narkoba. Secara visual, terkesan tampil sporadis. Ditilik dari perencanaan strategi kreatif tidak terjalin benang merah antara perwujudan pesan komunikasi visual yang satu dengan lainnya. Dampak visualnya, pada waktu bersamaan masyarakat menyaksikan pesan yang berbeda atas pesan verbal dan pesan visual kampanye bahaya narkoba.

Lebih membosankan lagi, tampilan komunikasi visual kampanye bahaya narkoba senantiasa menyajikan fragmen vsual pengguna narkoba lengkap dengan asesorisnya. Antara lain: jarum suntik, bong penghisap, lintingan rokok, dan daun ganja. Dihadirkan juga secara realis fotografis berbagai macam pil surga, terali besi penjara, borgol, rumah sakit, kuburan dan tengkorak. Dengan visualisasi pesan verbal dan pesan visual yang ceriwis dan mengedepankan pendekatan negativisme ini, dampak komunikasinya justru antiklimaks. Artinya target sasaran yang dituju merasa tidak menjadi sasaran kampanye bahaya narkoba. Hal itu mengemuka, karena mereka tidak mendapatkan sesuatu atas pesan verbal dan pesan visual kampanye bahaya narkoba yang disampaikan oleh para komunikator. Dengan demikian, kampanye bahaya narkoba menjadi kurang berarti.

Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang peduli atas fenomena tersebut di atas?

*) Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Rabu Legi, 2 Maret 2016 | Instagram @sumbotinarbuko | Twitter @sumbotinarbuko

(OPINI KOMPAS) Menjadi Penonton Jokowi

Oleh Sumbo Tinarbuko

Melihat Jokowi yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, bagaikan melihat tontonan pertandingan sepak bola Piala Dunia. Pertandingan tersebut, melibatkan negara peserta dan klub sepak bola terkenal. Selain itu, aspek keterlibatan penonton. Mereka  terkadang suka menaikkan kasta dirinya menjadi komentator atau pengamat  laga sepak bola. Realitas sosialnya: keberadaan mereka lebih heboh dibandingkan permainan para pesepak bola profesional di lapangan hijau.

Keseriusan penonton menjadi hal sangat serius. Kenapa? Karena mereka menganggap dirinya lebih paham a – z dunia persepakbolaan. Bahkan mereka mampu meramalkan gol yang akan tercipta, meski pertandingan belum berlangsung.

Di sudut lainnya, para penonton menjadi sangat agresif saat menorehkan pengamatan dan komentarnya di media sosial. Mereka seakan menjadi pemain profesional yang berlaga di lapangan hijau. Mereka mencemooh gaya permainan salah satu pesepak bola yang hasilnya tidak selaras dengan harapan.

Sumpah serapah berwujud kata-kata kasar sering keluar dari mulut mereka saat tendangan pemain idolanya melenceng atau membentur tiang gawang. Kekecewaan tersebut diekspresikan dengan berteriak sambil memaki manakala umpan bola yang semestinya dapat bersarang dengan mulus di dalam gawang dapat digagalkan pemain lawan.

Harapan Penonton

Pada konteks ini, penonton yang menonton pertandingan sepakbola Piala Dunia, sama sebangun dengan  penonton yang sedang menonton kinerja Presiden Jokowi, beserta rombongan para menteri pembantu presiden.

Sebagai penonton yang hidup di era budaya layar,  mereka menginginkan aspirasi dan keinginannya dapat terwujud sempurna. Kenyataannya, jauh panggang dari api. Artinya, berdasar realitas sosial,  program kerja Kabinet Kerja yang digawangi para menteri kurang berkenan di hati  penonton Presiden Jokowi.

Mereka menginginkan Jokowi menjadi tokoh superhero yang dalam waktu sesingkat-singkatnya mengejawantahkan keinginan para penonton itu. Mereka menjadi tidak sabar melihat gerak langkah pemerintahan Jokowi terkesan lambat. Mereka mengibaratkan stamina kerja Kabinet Kerja di bawah komando Presiden Jokowi, bagaikan batu baterai kekurangan setrum. Padahal dukungan setrum dari para penonton (baca: dukungan rakyat) sudah tidak diragukan lagi.

Di sisi lainnya, para penonton Jokowi berharap Presiden Jokowi menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dengan harga  stabil dan terjangkau. Mereka mengharapkan fasilitas kesehatan bagi rakyat miskin benar-benar diselenggarakan, bukan hanya sekadar diwacanakan dalam bentuk seremonial kenegaraan.

Mereka mengharapkan fakir miskin dan anak terlantar benar-benar ditanggung negara, bukan malah ditelantarkan oleh negara. Mereka mengharapkan Jokowi menyediakan lapangan pekerjaan guna memupus penganggur masyarakat terdidik yang jumlahnya membengkak. Mereka mengharapkan Jokowi menjamin serta mewujudkan keamanan dan pengamanan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga para penonton Jokowi dapat bekerja dan beraktivitas di ruang publik dengan tentram, nyaman dan aman.

Para penonton Jokowi menginginkan pemerintah, pejabat publik dan anggota Dewan tidak menunjukkan sifat dan sikap adigang, adigung dan adiguna. Pertunjukkan kekerasan sosial semacam itu  berujung pada pamer kekuasaan di antara para pihak yang berseteru. Dampak sosialnya menyebabkan rakyat menjadi tidak tenang dalam beraktivitas. Dampak politiknya, kondisi suhu perpolitikan di Indonesia menjadi panas tidak menentu.

Kenapa belakangan ini penonton Jokowi menjadi semakin kritis? Juga ceriwis dan mudah marah? Cepat tersinggung, nyinyir dan galak saat menuliskan statusnya di akun media sosial? Malah terkesan tidak sabar menanti hasil kerja Kabinet Kerja Jokowi?

Pelayan Masyarakat

Hal itu terjadi karena rakyat yang sebagian besar adalah penonton Jokowi mempunyai harapan besar pada sosok Jokowi. Mereka yang galak. Kritis, ceriwis dan antagonis itu menginginkan Jokowi memberikan angin segar yang membawa pengharapan bugar. Mereka ingin agar hidup dan kehidupan rakyat Indonesia menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Murah sandang, pangan dan papan. Biaya kesehatan dan pendidikan terjangkau. Mudah mencari makan dan pekerjaan. Keamanan pun terjamin.

Atas pengharapan penonton Jokowi itulah, sudah saatnya pemerintah dan segenap pejabat publik mendekonstruksi dirinya menjadi pelayan masyarakat. Bermetamorfosa menjadi sosok pemerintah dan pejabat publik yang amanah. Mengedepankan ideologi pelayanan masyarakat lewat cara melayani rakyatnya dengan merealisasikan realitas sosial bukan realitas media apalagi realitas politik.

Sebagai pelayanan masyarakat sudah saatnya mengedepankan asas komunikasi cinta. Hal itu perlu dilakukan demi menjamin tersampaikannya pesan pemerintah kepada rakyat secara egaliter. Pesan pemerintah dikemas dalam sebuah proses komunikasi cinta yang sejuk dan tidak memunculkan miskomunikasi di antara kedua belah pihak.

Bagi rakyat, ketika pemerintah mengedepankan realitas sosial, hal itu jauh memenuhi hak rakyat atas harkat dan martabatnya. Sebaliknya, ketika pemerintah dalam setiap derap langkahnya lebih mengutamakan realitas politik, maka pemerintah berikut jajarannya memang tidak meniatkan diri menjadi pelayanan masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan jiwa raga bagi rakyatnya.

*) Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian KOMPAS, Senin 25 Mei 2015 | Follow Twitter @sumbotinarbuko

Sumbo Tinarbuko: Kita Sudah ‘Kehilangan’ Ruang Publik

(Perbincangan ini dimuat harian Kedaulatan Rakyat Minggu 24/02/2008)

Kemana kita akan nongkrong di Yogya ini? Ketika pertanyaan dilontarkan, bukan hal yang mudah untuk menjawab. Meski di kota ini banyak tersebar cafe, mall namun kehadiran ruang publik yang mudah dan dapat diakses siapapun menurut Sumbo Tinarbuko, bukan hal yang mudah diketemukan. Pertanyaan apakah ada ruang publik di kota ini, bahkan bisa terungkap.

Apa yang terjadi ini memang bukan hanya fenomena Yogyakarta. Bisa dikatakan, keberadaan ruang publik di kota-kota di Indonesia, sangat minim. Padahal ruang ini diperlukan dalam pergaulan di tengah kesibukan kita sekarang.

Ketika ditanya bagaimana sebenarnnya konsep ruang publik ini Sumbo mengakui jika dikaitkan dengan pendekatan ilmu yang terkait, ia tidak mendalami. “Hanya karena saya terbiasa di jalanan, jadi anak jalanan (hahaaa….). Maka saya pikir titik kesalahan ada dari sisi perencanaan kota, yang sejak awal tidak menyediakan ruang publik bagi warganya,” katanya dengan serius.

Bukan bermaksud menghujat. Tetapi bagi pakar desain komunikasi visual ini, sebenarnya sekarang yang menjadi ruang publik itu adalah justru seperti konsep pasar. “Ketika ada orang-orang nongkrong, tempat enak untuk kongkow-kongkow, maka dikatakan sebagai ruang publik,” sebutnya.  Dalam amatan saya secara otodidak ini, lanjutnya, ruang publik tidak disediakan. Sehingga ketika ada orang berkerumun, misalnya di Yogya di Lempuyangan, maka lantas disitu dikatakan sebagai ruang publik.

“Kalau melihat sejarah ketika Belanda membuka sebuah daerah, mereka membuka daerah’kan sudah disiapkan mana yang untuk permukiman, mana yang untuk bisnis, sosial dan juga ruang publik. Sehingga lingkungan menjadi terjaga. Sementara, kita selalu trial and error atau karena keterpaksaan,” katanya dengan gelak.

Iapun menyebut membangun dengan sikap atau sifat dadakan itu sulit. Seperti memindah pertemuan beberapa orang yang disitu itu terjadi dengan perdagangan yang dinamakan pasar, ke tempat lain. Ini tidak akan pernah selesai. “Ekstrimnya, diperlukan ruang publik yang baru. Kalau itu tidak memungkinkan dan kemudian diperlukan tempat nongkrong, tentu adalah yang tidak mahal harganya,” ucap Sumbo Tinarbuko, suatu sore.

Bisa Anda menjelaskan maksud diperlukan ruang publik baru yang tidak mahal harganya tersebut?

Ini memang bisa lantas dipertanyakan dulu, mahal itu bagi siapa. Tetapi menurut saya, kalau itu untuk menengah ke bawah — karena sebagian besar warga ada di kelompok ini – ruang publik itu tidak mungkin yang dipahami sebagai tempat nongkrong yang mahal harganya. Kalau makan di situ masih diperlukan uang Rp 10 ribu, untuk Yogya ini masih dikatakan mahal. Namun kalau jajan hanya sekitar Rp 5 ribu, mungkin bisalah itu dikatakan sebagai ruang publik. Sehingga di sini, konsep sanja, kongkow-kongkow atau bahasa gaulnya sekarang adalah nongkrong, bisa terpenuhi. Yang terjadi justru, disitulah sumber segala penyakit muncul.

Apa akibatnya menurut Anda?

Akibatnya, ruang publik itu tidak betul-betul menjadi ruang publik. Tetapi kemudian akan jadi beberapa kepentingan terutama berkaitan dengan pengusaha. Ketika pasarane dadi atau banyak orang berkerumun, maka pihak bisnis yang melihat potensi akan berpikir perlunya ruang publik yang sedemikian rupa terutama dalam konteks modern, mall.

Anda ingin menyebut bahwa kita kehilangan ruang publik dan itu telah mengakibatkan munculnya penyakit masyarakat? Dan kalau ini tidak tertangani dengan baik, akan menjadi problem. Lantas menurut Anda, apa yang harus dilakukan?

Ya! Kita memang’sudah kehilangan’ ruang publik dan membuat munculnya penyakit masyarakat. Dan yang jelas, tentu kita mengacu pada pemerintah. Dan dalam hal ini dia harus menjadi pamong. Dalam beberapa hal, itu memang sudah dilakukan. Tetapi masyarakat yang kadang-kadang tidak bisa melihat itu sebagai sebuah usaha. Jika demikian, apa yang harus dilakukan? Saya sendiri susah untuk mengemukakan. Karena apa yang terjadi ini sudah ruwet. Ini benang kusut. Menjadi pertanyaan saya, mengapa kita justru tidak mencoba mencontoh tradisi pasar tradisional. Di sana ada tradisi interaksi pembicaraan, nyang-nyangan antara laki-laki perempuan sebagai pedagang dengan konsumen sebagai pembelinya.

Bagaimana mau mencontoh, jika yang ada justru terjadi penggusuran pasar-pasar tradisional?

Ya itulah. Seringkali itu membuat kita semua prihatin. Paradigmanya masih menganggap bila pasar tradisional dianggap kotor, ndesa. Mengapa ini terjadi? Ya itu tadi, karena kita punya stigma bahwa yang baik yang modern itu datang dari Barat. Dan itu kalau dihubungkan dengan Jangka Jayabaya, Ramalan Ranggawarsita : pasar ilang kumandange menjadi pas.

Anda bisa menjelaskan?

Saya ingin mengajak, apakah ketika kita berbelanja ke mall, begitu masuk membawa troly sampai dengan membayar di kasir itu kita berbicara dengan yang lain? Bukankah kita mengambil barang dan memilih sendiri, tanpa ada yang melayani tanpa ada yang menyapa? Ini berarti memang pasar ilang kumandhange.

Meski mall itu dikatakan sebagai ruang publik, tapi menurut saya tidak bisa begitu saja. Karena di situ tidak ada dialog. Sebab yang namanya ruang publik mestinya’kan menjadi tempat sanja, di situ kita bisa nyek-nyekan dan lainnya. Dan kita melihat ini tidak bisa apa-apa. Sebab kita sekadar mimpi dan tidak bisa apa-apa. Bahkan mimpi itupun tidak pernah terwujud. Ketika ruang publik tidak dapat diakses siapapun, masyarakat akan sakit.

Menarik apa yang Anda sampaikan. Jika demikian, lantas pelajaran apa yang dapat kita petik dari semua ini?

Kuncinya ada dua yakni kembalikan proses pendidikan itu tidak hanya pendidikan namun juga pengajaran. Selama ini kita hanya mendidik. Karena hanya mendidik, maka orientasinya adalah nilai. Sehingga yang terjadi kita hanya instant. Tetapi untuk membuat mi instant saja kita ndandakke. Padahal ketika pendidikan dan pengajaran itu disatukan, maka sebenarnya otak kiri dan otak kanan akan sinkron, hati dan pikiran juga akan selaras.

Kalau dalam agama saya ada salib, ada cross. Di sini ada bagaimana berhubungan dengan manusia lain dan kemudian juga dengan Tuhan. Yah… dalam Islam ada hablum minallah dan hablum minnanash. Ketika itu tidak hanya dipahami namun juga dipraktikkan, pasti ada perubahan.

Apa makna dari semua ini?

Kalau pendidikan dan pengajaran bisa disatukan, pergerakan kuncinya adalah pada dosen, guru dan orangtua. Meski tidak berprofesi sebagai guru, dosen tapi dia adalah guru paling tidak untuk keluarga, guru untuk masyarakatnya. Nah……….. guru di sini tidak harus diartikan sebagai pegawai yang mengajar.

Saya pikir, kalau kita menggunakan Budaya Jawa, sesungguhnya kita lebih modern daripada orang-orang yang sekarang disebut modern.

Dalam Budaya Jawa, konsep tentang hubungan ketuhanan, kemanusiaan, antara orangtua-anak, orangtua-guru, anak-anak pelajar-guru, rakyat-raja dan lainnya, sudah diatur tersendiri. Tetapi apa yang terjadi? Kita ini gampang terhasut oleh sesuatu yang dikatakan modern. Saya ingin bertanya, Candi Borobudur itu modern atau tidak? Batik itu modern atau tidak? Dalam batik, sebelum ada zat-zat kimia kita sudah membuat warna dengan teknologi yang diciptakan Tuhan.

Adalah sesuatu yang mengerikan, ketika hati nurani sudah hilang, Karena semua ini hanya akan memunculkan degradasi moral. Dan ternyata penyakit degradasi inilah yang membuat Sumbo begitu tertarik dengan persoalan-persoalan ini dan membuat kepeduliannya pada sekitarnya menjadi tinggi. “Diawali dari adanya warisan penyakit diabetes pada usia 39 tahun. Waktu itu saya sempat protes kepada Tuhan, mengapa diberi cobaan yang tidak masuk akal, diabetus mellitus. Salahku apa?” papar Sumbo suatu sore. Dan kondisinya menjadi’makin parah’ ketika dokter mengatakan bila penyakitnya tidak dapat disembuhkan.

Ketika’kesadarannya’ muncul iapun lantas ‘mengawinkan’ penyakit tersebut. Cara itu membuat bapak 2 anak ini mengambil makna: “Tuhan itu selalu punya rencana”. Tetapi mengapa tidak pernah mendengar dan mempelajari hal itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menelisik di hati. Yang kemudian terjadi adalah kembali mendalami pelajaran agama dan kembali ke gereja.

“Saya merasakan, Tuhan mengingatkan saya dengan diabetus mellitus,’ ujar Sumbo yang kemudian juga menekuni spiritual meditasi. Dan perjalanan hidupnya kemudian menyimpulkan bila otak kanan dan kiri harus diseleraskan, olah rasa dikelola sehingga menikmati hidup dengan pasrah tetapi bukan nglokro.

Sebagai orang yang memiliki ketertarikan pada masalah ruang publik, visual di ruang publik, bagaimana Anda melihat Yogya dibanding Jakarta, Singapura dan juga kota-kota besar dunia? Apakah memang ini akibat globalisasi atau karena’kehilangan identitas’ karena kota-kota ini kesannya memang menjadi tidak berbeda?.

Saya lebih suka mengatakan, masyarakat Yogya kalah pintar dengan unta. Mengapa? Karena unta tidak pernah terperosok keduakali. Pertanyaannya: “Apa awake dhewe goblog?” Yogya itu daerah istimewa, ditakdirkan Sri Sultan HB IX sebagai daerah istimewa. Mengapa kita tidak punya keunikan? Kita ingin dikatakan modern, terus membangun semua ala Jakarta.

Mestinya, warga yang masuk ke Yogya itu memberikan kontribusi pada Yogya, tidak mengubah Yogya seperti yang dimauinya. Nah…. ini bisa dikatakan lho, bahwa yang jahat adalah pendatang. Ibaratnya mahasiswa KKN yang tidak biasa buang air besar di sungai lantas kemudian memasang kloset duduk yang dianggap modern. Usai KKN berlalu, apakah masyarakat desa lokasi akan menggunakan itu?

Kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa kita menghilangkan kearifan lokal yang sangat modern? Sebab kita sudah menjadi bangsa konsumen. Sehingga, ikon-ikon Yogya menjadi hilang, semua billboard, kehijauan hilang.

Tetapi Anda adalah salah seorang yang mengajarkan membuat desain iklan. Bagaimana Anda mengatakan semua itu?

Ya, saya adalah salah satu yang mendidik orang membuat iklan. Tetapi yang saya permasalahkan adalah titik-titik penempatan yang bubrah, tidak iklannya.

Bisa dijelaskan?

Teorinya, ketika media ruang dipasangi, disitu harus ada kemacetan. Kalau tidak ada keramaian diciptakan keramaian supaya itu terlihat. Dalam teorinya, ada pelbagai macam strategi hal itu dilakukan, supaya dagangan laku. Yogya, tidak dapat ditumbuhi media ruang yang sedemikian dahsyat. Karena Kota Yogya itu kecil, hanya 32 km2. Meski kemudian Yogya sudah ada perbaikan sedemikian rupa, tetapi kawan-kawan pengiklan, brooker iklan dan lainnya sangat pintar mencari celah. Belum lagi yang liar.

Maksudnya?

Yogya sudah mulai menanam pohon, tapi masih banyak pohon yang dipaku, ditaleni (diikat) dengan bendrad. Ini sudah merusak tubuh pohon. Sekali lagi yang saya persoalkan adalah titik. Karena itu, marilah kita saling tidak egois, tidak hanya berfikir rasional/ekonomis. Dengan demikian Yogya akan memiliki ciri khas. Silakan ada billboard, tapi mbok iya-o, billboard yang njogjani. Kalau setahun ada 12 bulan, mbok iya-o, yang 1 bulan itu produsen pasang iklan layanan masyarakat (ILM). Sekarang ini yang kita lihat’kan saling bersaing, saling mengungguli. Kita melihat’iklan perang’ dan ini menjadi pendidikan buruk bagi masyarakat.

Pendidikan buruk, apa artinya?

Pendidikan buruk bagi masyarakat karena di situ benar-benar tidak ada Budaya Jawa. Bahkan tak ada lagi sanepa disitu. Sedihnya, orang Yogya tidak lagi mengenal sanepa lagi. Bahkan kalau orang diperingatkan dengan sanepa sudah tidak tahu. Karena mereka itu kurangajar, ajare kurang, meski tidak nakal. Ironisnya, sekarang banyak orang berpendidikan itu kurangajar. Buktinya, imajinasinya rendah dan bahkan tak bisa membayangkan apapun. Kreativitas adalah copy paste. Kalau bisa ngakali luar biasa senangnya. Bisa dikatakan, kita sedang mengalami masa kegelapan.

Meski ikon sudah hilang, bagaimana perasaan Anda ketika dari luar DIY masuk ke Yogya, adakah yang terasa lain?

Kalau dari segi atau sisi geografi, tidak ada. Yang membedakan kalau dari Jakarta ke Yogya itu bisa mlaku alon-alon. Jika soal harga mahal, kekerasannya sudah sama. Dengan alon-alon itu, masih ada aura ayem. (Fadmi Sustiwi)-c

Sumbo Tinarbuko: Konsistensi Sang Gerilyawan Desain


‘’MENJADI BERMANFAAT ADALAH SEBUAH TUGAS BESAR BAGI MANUSIA. TAPI BERMANFAAT BELUM TENTU MENDATANGKAN KEKAYAAN. BAHKAN TAK JARANG HARUS SWADANA’’

Sumbo Tinarbuko dikenal sebagai dosen yang mengajar berbagai mata kuliah di berbagai kampus Jurusan Desain Komunikasi Visual dan Jurusan Komunikasi Periklanan. Dia mengajar mata kuliah Huruf dan Tipografi, Tinjauan Desain dan Kritik Desain Komunikasi Visual, Desain Komunikasi Visual I dan IV, Skripsi, Tugas Akhir Karya hingga Kajian Sosial Iklan dan Semiotika Komunikasi Visual.

Selain mengajar dan menulis buku, Sumbo Tinarbuko juga mendirikan Kantor Konsultan Desain ‘’Idercangkem’’. Tak ada niatan untuk beralih profesi ke bidang lain. Sumbo bertekad untuk tetap konsisten di dunia desain grafis dan desain komunikasi visual.

Walau merintis karier sebagai akademisi desain, lelaki ini juga pernah mengecap pengalaman sebagai praktisi desain dan akhirnya terjun sebagai konsultan. “Saya menikmati sebagai konsultan karena bisa menjadi akademisi sekaligus praktisi. Mengedukasi klien bagian dari sisi akademisi sementara membuat desain adalah pekerjaan praktisi,“ ujarnya samabil tertawa. Sumbo Tinarbuko memang pribadi yang unik. Seorang akademisi, praktisi dan konsultan yang memandang desain dari kacamata budaya.

Sebagai seorang akademisi, Sumbo Tinarbuko menilai makna desain sebagai bagian dari komunikasi visual adalah membuat sesuatu yang paling baru di antara yang terbaru. Karena jika sesuatu yang dianggap biasa maka keluarbiasaannya akan menjadi biasa. Kita anggap out of the box adalah hal yang luar biasa, maka semua pasti mengikutinya. Jika semua orang sudah melakukan maka hal tersebut tidak lagi menjadi sesuatu yang luar biasa. Dosen mata kuliah Tinjauan Desain ini juga menegaskan bahwa seorang desainer komunikasi visual harus berperan sebagai penanda zaman. “Ketika desain kita sepakati sebagai bagian dari produk kebudayaan massa, maka desain bisa berfungsi sebagai penanda jiwa zaman dari sebuah kebudayaan peradaban modern. Tinggal bagaimana kita memberikan tanda yang baik pada zaman kita ini,” tegas pendiri Konsultan Desain Idercangkem ini.

Menurutnya ciri sebuah produk yang mampu menjadi penanda zaman adalah mampu tampil secara atraktif, komunikatif, dan persuasif. Kemudian dapat mencerdaskan masyarakat terkait dengan pesan verbal dan pesan visual yang ingin disampaikan. Keberadaannya bisa diterima secara ikhlas oleh masyarakat luas. Dan, yang terakhir, mampu mengikuti perkembangan hukum adat yang berlaku, menjunjung tinggi moralitas, serta mengedepankan kearifan budaya lokal.

Ditanya tentang rencananya di masa mendatang, Sumbo mengaku akan tetap menggeluti dunia desain. Baik itu sebagai akademisi maupun konsultan. “Saya berprinsip, ketika hidup, (kita-red) harus selalu membantu dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi saya akan tetap concerned untuk memberikan ruh-ruh baru bagi generasi muda agar melihat desain tidak hanya dalam perspektif artistik dan komunikasi, akan tetapi desain sebagain bagian dari hidup kita.”

Lelaki yang juga giat menulis di beberapa media massa ini mengaku pilihan hidupnya memiliki resiko tersendiri. “Untuk bisa memberikan sebuah perspektif yang baru, saya harus terus up to date agar bisa sesuai dengan zamannya. Dan ini harus dilakukan dengan modal sendiri karena memang tidak memiliki pendonor,” ungkapnya. Resiko inilah yang kemudian membuat Sumbo menyebut dirinya “Gerilyawan Desain”. Selain itu, menurut anggota Dewan Penasihat ADGI Pengda DIY ini, tak jarang pendapatnya bertumbukan dengan pendapat kawan-kawan lainnya. “Ketika melihat sesuatu, saya juga menggunakan perspektif kebudayaan. Dan ini agak berbeda dengan yang lain. Saya juga tidak main-main dengan hal yang ideal, itu sebabnya saya selalu berusaha independen,” tuturnya bersemangat.

Memang untuk berbeda membutuhkan lebih dari sekadar niat, tapi juga konsistensi sebagaimana yang dilakukan oleh Sang “Gerilyawan Desain” ini. (Irwansyah)

Sumber:  Rubrik ‘Personal Project Profil’ Majalah Desain Grafis Concept, Vol 06, Edisi 37 September – Oktober 2010.