(Analisis KR) APK Pilkada

Dr Sumbo Tinarbuko

Harian KR beberapa waktu lalu mewartakan kabar penertiban alat peraga kampanye (APK) Pilkada Yogyakarta. Komisioner Panwas Kota Yogya Divisi Pengawasan, Iwan Ferdian, seperti dikutip KR mengatakan, ‘’Pada penertiban tahap pertama hanya menyasar sembilan titik sesuai rekomendasi kami. Tapi setelah itu bermunculan lagi, makanya kami juga layangkan rekomendasi baru untuk penertiban tahap selanjutnya.’’ Sampah visual APK Pilkada pada penertiban tahap pertama papar Iwan, tersebar di Jalan Menteri Supeno, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Prof Sardjito, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Letjen Suprapto dan Kricak Tegalrejo.

Sampah visual APK Pilkada yang ditemukan dan ditertibkan Panwas Kota Yogya Divisi Pengawasan menjadi saksi sejarah betapa sulitnya menyepakati kampanye Pilkada yang santun secara visual dan ramah lingkungan. Temuan tersebut sekadar contoh kecil, betapa nafsu menguasai ruang publik menjadi begitu membara saat kampanye Pilkada serentak se Nusantara raya hingga Februari 2017.

Pada titik ini, penjajahan atas ruang publik itu dianggap sebagai konsekuensi logis dari penyelenggaraan Pilkada. APK Pilkada menjadi senjata tajam untuk menguasai ruang publik sebagai medan pertempuran politik memperebutkan kursi bupati, walikota atau gubernur. Senjata tajam yang dihunus tim sukses peserta Pilkada berwujud iklan politik. Secara visual iklan politik tersebut mengenakan baju bernama: baliho, billboard, umbul-umbul, bendera, spanduk, rontek, dan poster.

Ironisnya, visualisasi desain iklan politik dan APK Pilkada kurun 15 tahun terakhir tidak pernah bersalin desain. Tampilan visual didominasi wajah peserta Pilkada. Kandidat calon bupati, walikota, dan gubernur dihadirkan bagaikan kaum selebritas. Mereka dimitoskan sebagai pemimpin kabupaten, kotamadya, dan propinsi yang agamis, jujur, berpendidikan tinggi, bersahabat, dan merakyat.

Dampak visualnya, konsep komunikasi politik semacam itu menjadi kurang menarik minat calon pemilih. Hal itu mengemuka karena tim ‘hore’ dan tim sukses gagal menjahit proses komunikasi politik. Iklan politik dan APK Pilkada yang tampak di ruang publik seperti orang kelaparan.

Mereka menjejalkan pesan verbal-visual bagaikan memasukkan bermacam makanan cepat saji ke dalam mulutnya. Setiap orang diprovokasi ke dalam citraan visual yang terlihat miskin imajinasi dan simbolisasi visual atas prestasi, dedikasi dan karya nyata dari peserta Pilkada. Lebih tidak menarik lagi, iklan politik dan APK Pilkada yang menjadi sampah visual cenderung transaksional dan terasa sangat hardsell dalam konteks jual beli suara.

Terpenting dipaparkan dalam tampilan iklan politik dan APK Pilkada adalah: menemukan masalah sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan yang mencuat di tengah masyarakat. Selanjutnya mencari jalan keluar dalam bentuk kerja dan karya nyata. Bukan tampang, citra, apalagi nama tenar. Representasi pemimpin sejati dapat dibuktikan lewat perilaku, pola pikir, kerja dan karya nyata demi kemakmuran masyarakat yang dipimpinnya.

Sementara itu, karena semangatnya menguasai ruang publik, mereka cenderung mengabaikan kesepakatan dan aturan yang ada. Dampaknya dapat ditebak. Pemasangan iklan politik dan APK Pilkada cenderung mengganggu taman kota, ruang terbuka hijau, trotoar, jembatan dan bangunan bersejarah. Akibat yang dirasakan terasa mengganggu ekologi visual serta merusak estetika keindahan kota.

Selain merusak estetika keindahan kota, masyarakat pun semakin terjajah kemerdekaan visualnya. Ulah tim ‘hore’ dan tim sukses peserta Pilkada dengan semangat menjadi penjajah ruang publik akhirnya menjadikan dirinya bagaikan teroris visual. Mereka selalu membuat teror visual dengan menancapkan pesan verbal dan pesan visual sesuka hatinya di ruang publik. Akibat psikologisnya, masyarakat terganggu. Gangguan tersebut berpotensi menghadirkan kekerasan visual dan konflik sosial budaya di kalangan akar rumput.

Masalahnya, kenapa tim ‘hore’ bersama tim sukses peserta Pilkada menjadi beringas secara visual? Mengapa mereka merasa bangga saat memproduksi sampah visual iklan politik? Apakah mereka dapat diminta pertanggungjawabannya ketika masyarakat terperosok dalam penjara sampah visual iklan politik dan APK Pilkada?

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa Pon, 29 November 2016, pada Kolom Analisis KR | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

(ANALISIS KR) APK Pilkada

Dr Sumbo Tinarbuko

Mengurai akar permasalahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pilkada, rasanya tidak pernah tuntas. Kurun 15 tahun terakhir, catatan pelanggaran pemasangan APK Pilkada selalu bersambung setiap lima tahun. Berdasarkan catatan pelanggaran, KPU Kota Yogya, seperti dikutip KR (21/10), berinisiatif mengumpulkan para pihak terkait pemilihan walikota mendatang. ‘’Sebelum masa kampanye dimulai, Perwal baru sudah ditetapkan. Hasil koordinasi sudah disepakati. Tinggal pembahasan teknis penertiban,’’ kata Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto.

Selain itu, Ketua KPU Kota Yogya menginformasikan 10 jalan utama sebagai kawasan larangan pemasangan APK Pilkada. Di antaranya jalan Laksda Adi Sutjipto, Urip Sumoharjo, Jendral Sudirman, Cik Di Tiro, Pangeran Diponegoro, Margo Mulya, Malioboro, Margo Mulya, Pengurakan, dan Panembahan Senopati. Wawan menyebut lima sila sampah visual yang digagas dan disuarakan Komunitas Reresik Sampah Visual sebagai basis larangan pemasangan APK Pilkada. Kelima sila sampah visual tersebut: (1) dilarang dipasang di taman kota dan ruang terbuka hijau. (2) Dilarang dipasang di trotoar. (3) Dilarang dipasang bangunan heritage. (4) Dilarang dipasang di jembatan, tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas, dan tiang penerangan jalan. (5) Dilarang dipasang dan dipakukan di batang pohon.

Menyimak penunjukkan kawasan serta objek larangan pemasangan APK Pilkada, secara de jure sangat bagus. Bahkan layak didukung dan ditegakkan bersama sesuai aturannya. Sekarang masalahnya, bagaimana dengan realitas de facto? Sanggupkah parpol, kandidat calon walikota dan tim sukses menahan diri tidak menebarkan sampah visual iklan politik di ruang publik?

Jawaban bernada diplomatis pun mudah ditebak: sanggup! Benarkah? Realitas klasik di lapangan mencatat, biasanya pihak kandidat calon walikota cenderung gemar menebar sampah visual iklan politik. Hal itu, biasanya dilakukan atas nama sosialisasi visual parpol pengusung dan kandidat calon walikota pada calon pemilih di ruang publik.

Jawaban tersebut sejatinya merepresentasikan fakta visual tidak membahagiakan. Menjadi rahasia umum kandidat calon walikota, parpol, dan tim sukses, biasanya mengedepankan laku egois di ruang publik. Saat menjalankan komunikasi politik lewat APK Pilkada, mereka ditengarai menisbikan kesepakatan cara berkomunikasi politik yang santun kepada calon pemilih.

Berdasarkan catatan realitas lapangan yang ada, biasanya kandidat calon walikota gemar memopulerkan dirinya secara instan. Iklan politik lalu diposisikan sebagai panglima perang. Ditebarkan di ruang publik guna menyerobot simpati publik sebanyak-banyaknya. Modus operandinya dikonsentrasikan dengan mencitrakan dirinya seolah pejabat merakyat. Mendadak menjadi sinterklas pemerhati pendidikan. Menolong si miskin lewat sikap kedermawanan dan cinta kasih. Pendeknya, sang kandidat calon walikota berlomba secara visual menampilkan kebaikan artifisial. Lewat program blusukan yang didukung iklan politik, mereka menyontohkan laku jujur, bertanggung jawab, santun dan relijius. Mereka biasanya mengumandangkan janji surga tentang perubahan dan perbaikan fasilitas publik demi kebaikan bersama.

Rapat koordinasi dilakukan KPU Yogya menjadi momentum jitu untuk menyimak keegoisan dan kenakalan visual yang dilakukan kandidat calon walikota, parpol, dan tim sukses, saat kampanye dan pemasangan APK Pilkada. Atas dasar itu, masyarakat memiliki hak mengingatkan siapa pun terkait kerja besar pemilihan walikota. Terpenting masyarakat punya hak mendesak dan mengontrol kandidat calon walikota, parpol, dan tim sukses saat berkampanye wajib mengedepankan kampanye santun kepada calon pemilih serta ramah visual dan lingkungan. Jika kesantunan berkampanye tidak diutamakan, jangan harap kandidat calon walikota, parpol, dan tim sukses yang senang menabur sampah visual iklan politik mendapat simpati dan coblosan suara dari masyarakat.

Pertanyaannya, sanggupkah pemerintah mengatur keberadaan iklan politik yang difungsikan sebagai APK Pilkada di ruang publik? Beranikah pemerintah mencabut dan memberikan sanksi pada APK Pilkada yang dipasang menyalahi aturan dan kesepakatan bersama? Atau haruskah masyarakat yang bertanggung jawab membersihkan tebaran sampah visual iklan politik dan APK Pilkada di ruang publik?

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat harian Kedaulatan Rakyat, Selasa Pon, 25 Oktober 2016 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

(ANALISIS KR) Reklame

Oleh Dr Sumbo Tinarbuko

‘’Satpol PP Kabupaten Sleman mengalami kesulitan dalam penertiban reklame liar atau tidak berizin,’’ kata Rusdi Rais, Kepala Seksi Penyuluhan Pembinaan dan Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman. Karenanya, meski telah dilakukan penertiban berkala, tetap saja iklan luar ruang tak berizin semakin bertambah.

Pengakuan Kepala Seksi Penyuluhan Pembinaan dan Pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Rusdi Rais, seperti dikutip harian Kedaulatan Rakyat (15/9/2016), semakin mengukuhkan tengara privatisasi ruang publik di Kabupaten Sleman. Bagi pelaku privatisasi ruang publik, hal itu wajib dilakukan. Targetnya demi mendapatkan jaminan reklame luar ruang yang disebar di ruang publik aman terkendali.

Sejatinya ruang publik dihadirkan untuk mewadahi aktivitas sosial budaya masyarakat. Namun secara perlahan dan sistematis, fungsi serta peruntukkan ruang publik didekonstruksi. Ruang publik secara sepihak diprivatisasi. Ironisnya, seperti pengakuan Rusdi Rais, pemerintah tidak sanggup mengatasinya. Pemerintah mengaku kewalahan mengkondisikan kenakalan sistemik yang dilakukan pelaku privatisasi ruang publik.

Siapakah pelaku privatisasi ruang publik? Data di lapangan menyebut pemilik merek dagang barang dan jasa mendominasi privatisasi ruang publik. Privatisasi ruang publik dipahami sebagai upaya mendaku ruang publik menjadi milik pengusaha yang memiliki merek dagang barang dan jasa. Para pelaku berupaya mengamankan ruang publik demi meraih keuntungan mutlak atas perang merek barang dan jasa melawan pesaingnya.

Pemilik merek dagang barang dan jasa menjadikan ruang publik sebagai warung terbuka. Mereka menyulap ruang publik sebagai wahana kontes antarmerek dagang. Mereka mendaku ruang publik sebagai ajang lomba kekuatan berteriak guna meneriakkan kehebatan dan keunggulan produk barang dan jasa dagangannya.

Ruang publik juga diakuisisi menjadi milik partai politik dan calon pejabat publik yang berebut kursi kekuasaan lewat pemilu atau pilkada. Mereka berupaya keras menguasai ruang publik untuk merepresentasikan kekuatan politik berbasis akar rumput pendukung partai politik tersebut.

Reklame yang disebarkan dan ditancapkan di ruang publik bagaikan gurita raksasa. Ia memiliki banyak tangan terkait masalah kekuasaan, kepentingan dan yang paling penting: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi pemerintah, PAD bagaikan darah. Ia harus terus dipompa demi mendapatkan energi kehidupan di dalam tubuhnya. Sedangkan bagi pemilik merek dagang barang dan jasa, keberadaan reklame menjadi sakaguru logika bisnis. Dari sudut pandang pemilik merek dagang, reklame memiliki kekuatan visual melipatgandakan keuntungan. Reklame menjadi jalan tunggal menuju kemakmuran kroni jaringan bisnis mereka.

Tetapi sebaliknya, dari perspektif realitas sosial, logika bisnis yang ditebarkan pemilik merek dagang mencederai kenyamanan publik di ruang publik. Bahkan dengan dalih ekonomi bergerak, logika bisnis mereka berlawanan dengan estetika visual, tatakelola ruang publik serta ruang terbuka hijau. Dampak visualnya memunculkan sampah visual. Tebarannya berpotensi menebar teror visual bagi siapa pun yang bersinggungan dengannya.

Privatisasi ruang publik demi melanggengkan keberadaan reklame terlihat jelas di Jalan Affandi Gejayan, Jalan Kaliurang, Jalan Monjali. Kemudian diikuti Ringrod Utara, Jalan Godean, Jalan Magelang dan Jalan Solo. Kawasan tersebut secara geografis terletak di wilayah hukum Kabupaten Sleman.

Bentangan jalan tersebut di atas diyakini menjadi sentral aktivitas pergaulan anak muda. Di tempat ini, peternakan reklame tumbuh subur. Di sana dapat disaksikan beragam reklame luar ruang dengan bermacam karakter dan sebutannya. Di lokasi tersebut dapat dilihat betapa riuhnya perang pesan verbal dan pesan visual para pemilik merek dagang produk barang dan jasa.

Mencermati fenomena reklame dan privatisasi ruang publik di Kabupaten Sleman, muncul kesan, Pemkab Sleman sibuk mempermalukan dirinya. Pemkab Sleman sedang menelanjangi diri terkait prestasi buruk masalah perizinan dan prioritas penempatan titik reklame luar ruang. Ketidaktertiban dan kesemrawutan visual seperti ini menggambarkan ketidakmampuan Pemkab Sleman dalam mengendalikan estetika dan ekologi visual serta tatakelola ruang publik di wilayah kekuasaannya.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, 22 September 2016 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko)

(OPINI KOMPAS) Kekerasan Visual di Media Sosial

Oleh SUMBO TINARBUKO

Untuk kesekian kalinya terjadi lagi kekerasan sosial yang dimediasikan lewat media sosial. Semuanya itu berpangkal pada ujaran kebencian yang dilemparkan seseorang yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial.

Mengutip kabar berita yang disiarkan Kompas.com (2/8/2016), polisi berhasil membekuk tersangka penyebar ujaran kebencian di media sosial. Penangkapan tersangka berinisial AT (41), warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, terkait dengan gegeran di Tanjung Balai, Sumatra Utara. ‘’AT menyebarkan ujaran kebencian di akun Facebook pribadinya. AT menuliskan ujaran kebencian tersebut pada Minggu (31/7/2016,’’ kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus AKBP Hengki Haryadi, di Mapolda Metro Jaya.

Pembibitan tunas kekerasan

Kekerasan sosial yang mengeras seperti yang terjadi di Tanjung Balai adalah fenomena kekerasan sosial yang secara visual layak jual. Media sosial membungkus kekerasan visual yang mengeras itu menjadi sebuah komoditas yang laris manis untuk dikomodifikasikan. Bentuk konkret komodifikasi kekerasan visual yang disuguhkan media sosial secara detail dan vulgar lewat kotak komentar.

Efek dari komodifikasi kekerasan visual itu ditengarai menjadi semacam pembibitan baru bagi tunas kekerasan verbal visual edisi berikutnya. Dalam kesehariannya, mereka senantiasa menggali energi negatif berwajah tabiat kasar. Visualisasinya digambarkan sosok figur maskulin. Mereka suka berteriak lantang guna memaksakan kehendaknya.

Mereka memosisikan kekerasan visual sebagai bahasa baru. Ketika kekerasan visual sebagai bahasa baru dianggap mampu menyelesaikan setiap permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pada periode selanjutnya, bentrokan massal diyakini menjadi ‘solusi cantik’. Muaranya, ia dimitoskan menjadi jalan keluar yang mampu membebaskan libido kekerasan para pelaku kekerasan.

Dari sudut perspektif komunikasi visual, hal itu nyata terlihat manakala tarikan urat otot emosional menjadi andalan keterlibatannya dalam konflik horisontal. Dampak psikologisnya, orang gampang tersinggung hanya karena membaca sepenggal kalimat atau mengeja sebaris narasi verbal. Kata yang disuarakan tanpa intonasi dan ujaran yang dituliskan nirekspresi berubah menjadi pedang trisula.

Keberadaannya dengan cepat merobek jantung emosi siapa pun yang panas hati. Mereka yang terprovokasi penampakan visual ujaran kebencian tersebut dengan ringan hati segera memuaskan dirinya. Demi memuaskan ketidakpuasannya, mereka meregangkan otot emosi sembari mengayunkan tangan besi untuk menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya.

Bagaikan penonton bola

Hadirnya media sosial di ruang publik virtual, awalnya dimanfaatkan sebagai ajang merepresentasikan diri manusia sebagai makhluk sosial. Belakangan ini, pengguna media sosial saat berinteraksi virtual acap kali memosisikan dirinya sebagai penonton pertandingan bola.

Secara virtual, ciri penonton bola senantiasa membayangkan dirinya bagaikan pemain bola profesional. Ia merasa mampu memprediksi ke mana larinya bola di lapangan hijau. Ia sanggup menggiring bola untuk mengelabuhi lawan main. Hal sama terjadi di dunia media sosial. Atas status apa pun yang melenting di lini masa, para pemain media sosial sanggup mengomentarinya berdasar subjektivitas diri pribadi. Di sisi lain, para pemain media sosial menjadi sangat agresif dan emosional saat menuliskan pendapatnya di kotak komentar.

Mereka dengan gagah berani menjalankan perang komentar antara komentator. Mereka terlibat adu nyinyir untuk menyinyiri komentar yang satu dengan komentator lainnya berdasar subyektivitas dalil pembenaran. Pada titik ini, fungsi proses komunikasi ditenggelamkan ke dasar lautan. Mereka menjadi sekelompok manusia modern yang sangat egois. Mereka berkehendak untuk memaksakan kehendaknya yang diyakini benar dan masuk akal.

Mereka tidak mengejar interaksi sosial dalam kemasan tayangan media sosial. Mereka semata-mata mengejar jumlah perolehan like atau mendapatkan jumlah ikon jempol biru. Semakin kontroversial status yang ditulis. Semakin panas ujaran kebencian yang dibagikan. Semakin nyinyir menuliskan komentar, semakin terkenal dan hebatlah oknum pemain media sosial tersebut.

Pintu kehendak baik

Menjalankan proses interaksi sosial secara virtual di media sosial ibarat menelanjangi diri sendiri. Seperti inilah tubuhku. Seperti inilah wajahku. Seperti inilah kepribadianku. Seperti inilah pemikiranku. Silakan lihat diriku. Atas diriku, semuanya terbuka selebarnya. Lewat pergaulan di media sosial, para netizen menyatakan dirinya bukan lagi menjadi milik privat atas dirinya. Dengan demikian, suka tidak suka, para netizen senantiasa membuka dirinya untuk bersedia dikomentari. Rela untuk dilihat dan dipelototi orang lain.

Lalu bagaimana mengontrol munculnya tebaran ujaran kebencian yang seolah benar adanya? Bagaimana mengatasi terjadi perang komentar antara komentator yang satu versus komentator lainnya? Bagaimana pula upaya mengendalikan nyinyirisme yang keberadaannya mengiris perasaan netizen lainnya?

Semuanya bergantung pada pintu kehendak baik para netizen. Semuanya berpulang kepada niatan pemilik akun media sosial tersebut. Apakah semua yang ada pada dirinya akan dibagikan seluruhnya. Apakah semua yang dimiliki, dirasakan, dibayangkan, direncanakan dan dicita-citakan akan diunggah di media sosial. Ataukah warta dan informasi tertentu saja yang layak dikonsumsi untuk publik?

Kata kuncinya agar tidak menyesal di kemudian hari, bijaklah membuka pintu kehendak baik saat berkomunikasi di media sosial.

SUMBO TINARBUKO, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat harian Kompas, Rabu, 31 Agustus 2016 | Follow instagram: @sumbotinarbuko | twitter: @sumbotinarbuko | facebook: @sumbotinarbuko |

(Analisis KR) Dogma Reklame

Dr Sumbo Tinarbuko

‘’Reklame Melanggar Tak Kunjung Ditertibkan. Aturan Lengkap, Belum Ada Tindakan.’’ Demikian judul liputan harian Kedaulatan Rakyat (28/7/2016) yang menyorot mandulnya Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Hal sama sebangun terjadi pada Perwal No 23/2016 berisi petunjuk pelaksanaan Perda No 2/2015.

Saat menyimak Perda penyelenggaraan reklame dan Perwal yang mengatur pelaksanaan teknis izin pemasangan reklame, patut diduga banyak menemui jalan buntu. Kendala terberat terlihat lemahnya sisi pengawasan. Bahkan tampak tak berdaya dari perspektif penegakan sanksi hukum.

Dampaknya, meski kedua produk hukum yang disusun bertahun-tahun dan menyedot banyak dana operasional, ternyata tidak sedikit pun membuat takut pemain reklame media luar ruang. Oknum pelaku teroris visual sengaja dan dengan seenak wudelnya sendiri menebar sampah visual iklan komersial dan iklan politik di ruang publik.

Bagi para teroris visual, dogma reklame dan ruang publik adalah tambang emas. Dogma reklame mengajarkan agar pesan verbal dan pesan visual direkayasa sedemikian rupa. Hal itu dilakukan demi menyegerakan munculnya gangguan visual di ruang publik. Saat warga yang beredar di ruang publik menerima secara sadar gangguan visual tersebut, pada saat itulah dogma reklame dengan serta merta berkembang biak menjadi sebuah ideologi.

Demi mengembangbiakkan dogma reklame, pemilik merek dagang dan pengurus partai politik yang diwakili para kreator komunikasi visual, dengan riang gembira menebarkan ranjau realitas semu. Ramuannya dikonstruksikan dengan cantik. Seolah nyata di ruang publik. Calon konsumen dan calon pemilih dihipnotis selera duniawinya. Secara visual mereka dirangsang untuk mengikuti ajakan pesan komersial dan pesan politik yang ditebarkan di ruang publik.

Munculnya dogma reklame menyebabkan media iklan luar ruang dimitoskan menjadi satu-satunya media yang berwibawa. Ketika tebaran pesan komersial dari merek dagang dan pesan politik yang dikumandangkan partai politik menjajah sebagian besar ruang publik. Pada titik itulah, bencana sampah visual pun mengancam semua warga di kawasan tersebut. Pemasangan iklan komersial dan iklan politik di ruang publik yang menisbikan etika, estetika dan ekologi visual berujung menjadi bencana sosial.

Para pelaku teroris visual hadir bagaikan pembunuh berdarah dingin. Dengan bersenjatakan dogma reklame, mereka sangat sadis menyiksa batang pohon, dan ruang terbuka hijau. Mereka mengotori bangunan bersejarah, trotoar, tiang telepon, dan tiang listrik. Puncaknya, mereka merasa sangat berbahagia ketika berhasil merusak estetika keindahan kota.

Perang antariklan komersial dan iklan politik yang ditancapkan di ruang publik terlihat sangat seru. Keberadaannya bagaikan layar tancap. Ditumpuk undung dalam satu tempat yang sama. Akibatnya, hipnotis visual pesan komersial dan janji politik yang tercetak serta terpasang di badan iklan luar ruang yang diterbarkan di ruang publik, tidak terbaca bahkan sulit singgah di benak target sasaran.

Ketika bencana sosial berwujud tebaran sampah visual iklan komersial dan iklan politik tidak mampu diatasi. Banyak pihak menganggap kota tersebut tidak memiliki etika visual saat berkomunikasi di ruang publik. Terpenting, ramah tidaknya sebuah kota bagi wisatawan dan warganya, salah satu indikatornya terlihat sejauh mana pemerintah dan pejabat publik mampu menghilangkan atau minimalnya menekan tebaran sampah visual.

Secara psikologis, teror visual berwujud sampah visual iklan komersial dan iklan politik yang ditebarkan secara sembarangan di ruang publik, menyebabkan kemerdekaan visual di ruang publik terbelenggu. Terbayang wajah kota mendadak berubah fungsi menjadi kotak sampah. Wajah kota menjadi tempat pembuangan akhir sampah visual iklan politik dan iklan komersial. Jika itu terjadi, selamat datang bencana sosial.

(Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Legi, 4 Agustus 2016 | Website: sumbotinarbuko.com/cv-sumbo | Follow IG: @sumbotinarbuko | Twitter: @sumbotinarbuko | Facebook: @sumbotinarbuko

(OPINI KOMPAS) Mudik, antara Kebutuhan dan Keinginan

Oleh SUMBO TINARBUKO

Kapan mudik? Mudik naik apa? Itulah pertanyaan klasik yang muncul jelang Lebaran awal Juli. Pertanyaan tahunan yang dimunculkan sesama ‘’mudiker’’ ini selalu dikumandangkan lewat media sosial atau langsung diucapkan secara gethok tular. Mereka saling berkomunikasi untuk agenda sakral bertajuk mudik bersama menuju kampung halaman tercinta.

Ritual mudik selalu diawali dan diakhiri dengan bersusah payah. Untuk mewujudkannya pun harus diperjuangkan dengan berdarah-darah. Bahkan, nyawa pun rela menjadi taruhannya. Meski menanggung risiko besar, irama ritual mudik selalu berputar kencang untuk menyedot para penggembara dan perantau setia.

Kencangnya perputaran itu dimaksudkan agar menyegarkan energi yang kerontang akibat digilas mesin waktu kehidupan. Sebuah mesin raksasa yang menjadikan manusia perantau sebagai roh industri kehidupan. Pada titik ini, industri kehidupan diposisikan sebagai mesin kecil yang berputar riuh guna ‘’memproduksi’’ uang. Sebuah industri kehidupan yang mensyaratkan produksi massal dengan target untung bergunung-gunung.

Kebutuhan mudik

Dalam konteks kebutuhan mudik, perayaan Idul Fitri menjadi magnet besar. Ia dimitoskan mampu membangunkan adrenalin rasa kangen manusia perantau pada orangtuanya, sanak saudara, sahabat dan kerabat di lingkungan asalnya.

Harus diakui, mudik senantiasa menyembulkan getaran romantisisme tiada tara. Getaran natural bersifat alamiah yang secara kodrati harus dipenuhi dengan derajat kewajaran. Hal itu diekspresikan dalam wujud silaturahim bernuansa kehangatan. Cirinya lelaku saling bermaafan. Ritual klasik yang direpresentasikan lewat prosesi menggenggaman tangan merupakan obat penawar rindu. Ia hadir sebagai medium mencari jejak sang fitri. Bersumber dari tanah leluhur ibu pertiwi. Ritual mudik dalam konteks kebutuhan mudik mensyaratkan pertemuan fisik antara sang pemudik dengan orang udik. Transfer energi positif antara pemudik dengan sang udik, yang menjadi penjuru inti hidup dan kehidupannya, tidak dapat tergantikan oleh apa pun.

Nafsu keinginan

Semua sepakat, fenomena mudik nan fitri sulit ditemukan di jagat perantauan. Tetapi ketika ritual mudik nan fitri diformat dalam konteks keinginan, maka para ‘’mudiker’’ otomatis masuk dalam perangkap ‘’jebakan batman’’. Mereka terjebak gaya hidup budaya konsumtif yang tampil secara artifisial. Semuanya ditimbang lewat takaran uang yang ada di genggamnya.

Dengan demikian, ritual mudik semula mengusung gerbong silaturahim hakiki, sekarang terkontaminasi nafsu keinginan. Dahsyatnya, mereka rela menjadi pemuja gurita kapitalisme global berbentuk budaya konsumtif. Secara halus dan rapi, nafsu keinginan tersebut dengan cerdas dikelola serta diejawantahkan sang gurita kapitalisme global. Lewat rayuannya yang gurih, mereka mampu menelikung para ‘’mudiker’’ untuk memformat dirinya menjadi bangsa konsumen. Bangsa yang patuh membeli apa pun yang diperintahkan sang gurita kapitalisme global tersebut.

Salahkah mereka? Atas nama hak asasi manusia, tentu pilihan mengedepankan nafsu keinginan 1000 persen tidak salah. Sebab secara psikologis, seseorang yang pamit merantau untuk mengubah garis hidupnya dituntut mempertanggungjawabkan niatannya dan cita-citanya tersebut. Ketika para ‘’mudiker’’ pulang ke kampung halamannya, pada saat itulah mereka sedang melaporkan status sosialnya sebagai perantau yang ‘‘berhasil’’. Karena sebagian besar ‘’mudiker’’ bekerja di rantau, wujud pembuktiannya dalam konteks nafsu keinginan adalah laporan dalam bentuk pameran harta benda yang diperolehnya saat banting tulang di perantauan.

Semuanya itu dilakukan untuk menunjukkan jati dirinya sebagai manusia bergaya hidup modern yang berhasil menguasai dunia. Demi melengkapi pertunjukan sebagai perantau yang ‘’berhasil’’, mereka senantiasa membeli apa pun yang ditawarkan produsen jaringan kapitalisme global. Semuanya itu dilakukan demi memuaskan nafsu keinginan untuk dilaporkan kepada orangtua dan sanak kerabat mereka di udik.

Semuanya itu dilakukan demi sebuah pengakuan diri. Sang ‘’mudiker’’ terlihat sangat puas ketika orangtua, sanak saudara dan tetangga di udik memberikan predikat pada dirinya sebagai orang yang sukses. Atas predikat dan pengakuan tersebut, sang ‘’mudiker’’ secara tidak langsung menjadi tolok ukur kesuksesan seseorang. Di balik itu, dalam konteks mengejar nafsu keinginan bergaya hidup modern,
sang ‘’mudiker’’ sekaligus berperan sebagai agen kapitalisme global yang bersifat permisif, artifisial dan konsumtif.

Hidup sederhana

Perlahan tetapi pasti, para ‘’mudiker’’ agen agen kapitalisme global akan mengubah desa menjadi kota. Kearifan lokal menghilang. Lokalitas keberagaman melayang. Semuanya tampil seragam di bawah kuasa trendsetter. Yang diakui hebat harus berbau modern. Bercita rasa kota. Sementara yang udik dianggap ndesa. Harus digempur dan didekonstruksi oleh nafsu keinginan beraroma kota.

Haruskah demikian? Yang jelas harus dihindari adalah upaya untuk mengarahkan seluruh energi kemanusiaan demi memberhalakan materi. Momentum mudik sejatinya mengingatkan akan ajaran nenek moyang. Mengisi hidup dan kehidupan ini ibaratnya mampir ngombe. Durasi hidup di jagat raya ini hanya sesaat. Untuk itu agar diperoleh keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, kita harus senantiasa belajar menjalani hidup dan kehidupan ini dengan penuh kesederhanaan. Berlaku bijaksana dalam kondisi apa pun dan untuk siapa pun. Semuanya itu dilakukan dengan belajar tanpa henti untuk menyelaraskan akal pikiran dan nalar perasaan.

*) SUMBO TINARBUKO, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di harian KOMPAS, Kamis, 30 Juni 2016. Follow ig: @sumbotinarbuko, t: @sumbotinarbuko, f: @sumbotinarbuko

(Analisis KR) Sampah Visual dan Perda Reklame

Dr Sumbo Tinarbuko

Niat baik Pemkot Yogyakarta menata ulang penempatan dan pemasangan iklan komersial yang dipasang di ruang publik layak mendapatkan dukungan. Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perwal Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame,  menjadi bukti janji Pemkot Yogya mewujudkan ruang publik bebas dari tebaran teror visual. Teror berwujud sampah visual iklan komersial dan iklan politik.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana realisasi janji tersebut? Hasil amatan Komunitas Reresik Sampah Visual, wheat paste, poster, spanduk, umbul-umbul, banner dan t-banner paling dominan mengotori ruang publik.  Celakanya, material promosi yang menjadi sampah visual dan dipasang di tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas serta ditancapkan di trotoar dan dipakukan di batang pohon, ternyata semakin sulit diberangus. Meski Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal  Tahun 2016 sudah hadir secara perkasa.

Mengacu catatan Komunitas Reresik Sampah Visual,  wheat paste belum dimasukkan dalam salah satu Pasal Perwal 2016 tersebut. Belakangan ini pemasangan wheat paste sudah menjadi bagian dari teroris visual dengan menebarkan sampah visual di seluruh ruang publik. Wheat paste adalah salah satu media promosi yang diperbanyak lewat fotokopi,  print out, atau stensil. Wheat paste berisi promosi event yang diselenggarakan oleh event organizer,  sekolah atau kampus    Perguruan Tinggi.  Oleh pelaku sampah visual, keberadaan wheat paste direkatkan di dinding rumah pribadi, kantor, Puskesmas, rumah sakit, serta dinding pertokoan. Bahkan ditempelkan juga di dinding rumah ibadah dan sekolah.

Membaca Perwal 2016 Pasal 14 yang mengatur reklame insidentil, ada hal krusial yang patut dipertanyakan. Dikatakan reklame insidentil tapi tempatnya sama, hari penyelenggaraannya sama (biasanya jumat, sabtu dan minggu). Yang berbeda event organizer sebagai penyelenggara acara. Secara visual, reklame insidentil mengesankan tidak insidentil lagi. Realitasnya justru menjadi reklame tetap. Acara sudah usai, tapi keberadaan reklame insidentil masih berdiri kokoh di tempatnya.

Jika mencermati  Perda penyelenggaraan reklame dan Perwal yang mengatur pelaksanaan teknis izin pemasangan reklame, ditengarai banyak menghalami hambatan. Kendala terberat terlihat lemahnya sisi pengawasan. Bahkan mulai tampak mandul dari upaya penegakan sanksi hukum. Penyebabnya, jumlah personil Satpol PP relatif terbatas ketimbang jumlah pelanggaran pemasangan reklame luar ruang.

Mandulnya penegakan sanksi hukum atas Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 akan mengejawantah jelang Pilkada 2017. Sanksi hukum susah ditegakkan saat menghadapi fenomena serbuan iklan politik dan alat peraga kampanye pemilihan Calon Walikota Yogyakarta.

Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016, pelaksanaannya diterapkan sejak 18 Mei 2016. Saat ini, sedikitnya empat kandidat calon walikota sudah menebar sampah visual iklan politik di ruang publik. Bahkan di antara mereka, memasang publikasi dirinya di sekitar bangunan heritage. Kandidat calon walikota yang menebar sampah visual iklan politik menginformasikan dirinya siap dipilih sebagai calon walikota dan berjanji mengusung perubahan di Kota Yogyakarta.

Ironisnya, materi iklan politik milik kandidat calon walikota tersebut justru mencederai dirinya sendiri. Mereka dicitrakan sebagai calon penguasa yang bebas menjalankan ritual komunikasi politik dengan menisbikan kesepakatan menempatkan iklan politik di ruang publik. Para kandidat calon walikota sudah mengkondisikan ruang publik seolah miliknya beserta calon partai pendukung. Mereka menganggap memasang publikasi diri untuk menginformasikan sosoknya sebagai kandidat calon walikota adalah hak pribadi. Mereka secara subversif mengabaikan hak publik yang berjuang menjadikan ruang publik milik publik. Bahwa ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik merek dagang, partai politik dan kandidat calon walikota.

Ketika kehendak untuk memprivatisasi ruang  publik menjadi milik kandidat calon walikota, partai politik atau milik merek dagang, pada titik inilah Perda No 2 Tahun 2015 dan Perwal Tahun 2016 mengalami kemerosotan makna menuju satu titik nadir yang mengecewakan. Perda dan Perwal ini akan  menjadi sebuah produk hukum yang tidak sanggup melindungi warga agar mendapatkan kemerdekaan saat srawung dengan liyan di ruang publik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat, 28 Mei 2016 | Follow Instagram @sumbotinarbuko | Follow Twitter @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Menjaga Ruang Publik

Dr Sumbo Tinarbuko

Daffa Farros Oktiviarto, demikian nama panjang Daffa, siswa kelas IV SD Kalibanteng Kidul 01 Semarang, Jawa Tengah, menjadi trending topic di media sosial maupun di media massa cetak dan elektronik akhir-akhir ini. Jagoan muda ini, dengan inisiatif sendiri menghadang pengendara sepeda motor yang menggunakan trotoar sebagai solusi menerabas kemacetan jalan raya. Daffa – demikian biasa disapa – memalangkan sepeda mini miliknya untuk menghalau pengendara sepeda motor yang nekat menjadikan trotoar sebagai jalan raya. Daffa memiliki kesadaran sekaligus kecerdasan intelektual untuk mengedukasi orang yang lebih tua usianya agar taat peraturan lalulintas.

Pada titik ini, fenomena ‘kebo nusu gudel’ menjadi sebuah kenyataan tak terbantahkan. Pemerintah yang merupakan sekumpulan pejabat publik dalam kategori manusia dewasa dan bergelar sarjana, sudah saatnya belajar perihal konsistensi dan taat asas pada seorang Daffa. Taat asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan sebagai sesuatu tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan; konsisten.

Pelajaran dicontohkan Daffa adalah pelajaran sangat fundamental. Daffa mengajarkan pada masyarakat luas untuk taat asas menjaga keberlangsungan ruang publik. Daffa mengingatkan pemerintah dan warga yang usianya lebih dewasa dari umurnya untuk mematuhi peraturan yang sudah diundangkan atas dasar kesepakatan bersama.

Inisiatif heroik ditunjukkan Daffa semakin menguatkan tengara, ruang publik sudah tidak lagi menjadi milik publik. Tanda-tanda zaman atas penurunan kualitas ruang publik semakin kentara. Hal itu terpapar, saat secara visual ruang publik di Yogyakarta, misalnya, tidak lagi didedikasikan sebagai ruang bersama yang ramah lingkungan. Ruang publik tidak lagi didorong sebagai ruang komunal untuk merayakan kepentingan interaksi antarwarga dalam konteks lingkungan sosial budaya yang sehat dan bermartabat. Sekarang, ruang publik justru lebih diprioritaskan sebagai ruang bermain sekelompok orang penguasa kapital. Dewasa ini ruang publik dibabtis sebagai ruang komersial objek pajak demi memenuhi target setoran pendapatan asli daerah.

Ketika keberadaan ruang publik Yogyakarta (trotoar, taman kota, ruang terbuka hijau) tidak ramah pada warganya, dapat asumsikan, pemerintah melakukan pembiaran atas karut marut ruang publik. Pemerintah dianggap tidak memedulikan kenyamanan dan keselamatan warganya saat menjalankan aktivitas kesehariannya.

Salah satu indikator tidak ramahnya ruang publik bagi warga terlihat saat pejalan kaki dan pesepeda terancam keselamatannya. Pada titik ini, pejalan kaki dan pesepeda menjadi was-was ketika mengakses jalan raya maupun berjalan di trotoar. Mereka dikalahkan dominasi moda transportasi bermesin.

Hal itu diperparah dengan penguasaan penggal jalan yang seharusnya digunakan berjalan kaki, tapi dikuasai oleh oknum tertentu menjadi areal parkir sepeda motor dan mobil. Trotoar dipaksa menjadi ruang komersial hotel, kafe, pedagang kakilima dan rombong rokok. Trotoar secara subversif dimanfaatkan sebagai fondasi pemancangan papan reklame komersial dan tiang listrik. Dampak sosialnya, pejalan kaki dan penderita cacat fisik mengalami kesulitan mengakes lorong-lorong pedestrian dan trotoar dengan nyaman dan aman.

Atas karut marut ruang publik tersebut, pemerintah wajib menyelesaikannya dengan mengembalikan dan menjaga ruang publik tetap menjadi milik publik. Ruang publik tidak boleh diprivatisasi menjadi milik sekelompok penguasa kapital. Ruang publik tidak boleh dijual pada pengusaha pemilik merek dagang. Ruang publik tidak boleh dikuasai partai politik atau organsasi massa tertentu. Hal semacam ini menjadi penting disuarakan. Sebab keberadaan ruang publik yang sehat dan bermartabat bagaikan pekarangan halaman rumah yang secara obyektif merepresentasikan jiwa raga sang pemiliknya.

Atas pelajaran taat asas yang dicontohkan Daffa, seharusnya pemerintah malu, karena posisinya sebagai teladan masyarakat telah didekonstruksi oleh masyarakat. Hasilnya, justru masyarakat yang memberikan keteladanan pada pemerintah.

Jika pemerintah tidak segera memperbaiki diri, masyarakat sangat kecewa. Ketika rakyat dikecewakan pemerintah, rakyat merasa hidup sendiri tanpa naungan payung pemerintah. Untuk itu rakyat berharap agar pemerintah, pejabat dan wakil rakyat bersedia memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang senantiasa memayungi masyarakat dalam keadaan untung dan malang, ataupun dalam suasana susah dan senang.

*) Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis harian Kedaulatan Rakyat, Senin 25 April 2016 | Twitter dan Instagram @sumbotinarbuko

(OPINI KOMPAS) Menagih Janji Kampanye Pilkada

Sumbo Tinarbuko

Presiden Joko Widodo, seperti dikutip media massa, meminta gubernur dan wakil gubernur yang ia lantik untuk konsisten memenuhi janji kampanye.

Presiden juga meminta semua gubernur dan wakil gubernur memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. “Setelah Pilkada serentak berakhir, saatnya melangkah untuk melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang mahaberat, mewujudkan janji-janji saudara untuk mencapai kesejahteraan rakyat,” kata Presiden seusai melantik tujuh gubernur dan wakil gubernur di Istana Negara, Jumat, 12 Februari 2016.

Permintaan Presiden Joko Widodo pada gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk melunasi janji kampanye, selaras dengan nasihat nenek moyang pada kita, ahli waris penerus peradaban ini. ‘’Janji adalah utang,’’ demikian nasihat leluhur kita.

Hal itu berlaku juga pada janji politik berwujud janji kampanye yang dikumandangkan peserta pemilihan kepala daerah serentak 2015. Artinya, janji kampanye Pilkada 2015 yang dikumandangkan bakal calon bupati, wali kota dan gubernur dalam perspektif kebudayaan adalah bagian dari utang moral dan utang sosial.

Sebagai bagian dari utang, janji kampanye harus segera dilunasi sejurus mereka memenangi perhelatan Pilkada serentak. Janji kampanye wajib ditunaikan saat mereka resmi dilantik sebagai pejabat public: bupati, wali kota dan gubernur.

Hutang Janji

Benarkah pejabat publik yang menduduki kursi nomer satu di wilayahnya memiliki banyak utang janji? Mengacu pada realitas sosial yang tercatat dalam media, banyak utang janji kampanye pilkada yang belum lunas dibayarkan. Hingga hari ini, masih berserak tebaran nota-nota utang janji kampanye yang belum terbayarkan.

Hebatnya, si pengemplang utang janji kampanye, tanpa merasa berdosa, memajukan diri menjadi peserta Pilkada 2015. Bahkan janji kampanye yang disiarkan ke ruang publik jauh lebih dahsyat, ketimbang sebelumnya.

Buku catatan realitas sosial yang ada dalam ingatan masyarakat menyebutkan beberapa janji kampanye yang secara paritas dijanjikan para kandidat calon peserta pilkada saat kampanye. Janji kampanye yang senantiasa manis diucapkan, di antaranya melayani rakyat dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, sawah bebas pajak, mencetak sawah sekian juta hektar, penguatan sistem ekonomi kerakyatan, menyediakan ribuan lapangan pekerjaan, mengembangkan budaya lokal, meningkatkan kesetaraan jender.

Mereka, sang pembuat janji kampanye, memosisikan dirinya bagaikan kakek Sinterklas yang membagikan pundi-pundi hadiah kepada anak kecil yang menunggu kehadirannya. Sudah menjadi perangai anak kecil, begitu mendapat hadiah dari Sinterklas, ekspresi riang gembira membahana di wajah anak kecil tersebut.

Ketika janji kampanye diposisikan bagaikan hadiah yang dibagikan Sinterklas, tentu sangat berbeda tabiat dan peruntukkannya. Begitu hadiah diberikan langsung dari tangan Sinterklas, selesai sudah urusannya.

Sebaliknya, pelunasan janji kampanye menjadi rumit urusannya karena melibatkan berbagai pihak. Saat janji kampanye diucapkan, sang pembuat janji kampanye jarang sekali memikirkan teknis pengejawantahan yang melibatkan dinas terkait serta anggaran khusus untuk mewujudkan janji kampanye tersebut.

Bagi warga masyarakat, janji kampanye yang dikumandangkan sang pengutang janji kampanye ibarat petir di siang bolong. Terlihat mengentak. Terkesan merakyat sekaligus membumi. Namun dalam perspektif realitas sosial sulit diwujudkan. Apalagi diejawantahkan. Kalau pun dapat direalisasikan, visualisasinya laksana langit dengan bumi. Alias mustahil.

Mengapa bakal calon bupati, wali kota dan gubernur, gemar membuat janji kampanye? Rupanya janji dianggap sebagai senjata ampuh untuk merebut kekuasaan serta dimitoskan menjadi bagian dari komunikasi politik. Saat bakal calon tampil di depan publik massa pendukung, dengan berapi-api mereka memuntahkan janji kampanye, lewat serimonial orasi politik yang terlihat sangat meyakinkan.

Muntahan janji kampanye tersebut juga didokumentasikan lewat paparan iklan politik yang dipasang di koran, ditancapkan di ruang publik dan disiarkan di media massa elektronik. Apa yang didapatkan dari muntahan orasi berisi janji kampanye tersebut?

Tidak perlu dituliskan di sini. Pembaca pasti dapat memaparkan bentangan janji kampanye yang terdengar manis di mulut, tapi seret di tenggorokan.

Selaraskan Ucapan dengan Tindakan

Perhelatan Pilkada serentak sudah usai. Para pemenang secara serentak dilantik Presiden Joko Widodo.

Sekarang, menjadi tugas kita bersama mengingatkan para bupati, wali kota dan gubernur yang terpilih secara demokratis agar taat asas saat menuliskan dan mengucapkan janji kampanye sebab realitas sosial mencatat: mewujudkan janji kampanye jauh lebih sulit daripada menuliskan dan mengucapkan janji kampanye.

Butuh energi besar dan moralitas tinggi menyelaraskan ucapan dengan tindakan. Itu jadi penting untuk menghindarkan diri mendapat predikat bupati, wali kota dan gubernur yang jarkoni: isane ujar nanging ora isa nglakoni (pinternya bicara, tapi tidak bisa mewujudkan secara nyata atas apa yang diucapkannya).

Saat bupati, wali kota dan gubernur dapat julukan jarkoni, pada titik itulah personal branding dari pejabat publik nomer satu di kabupaten, kota dan provinsi tersebut menempati kasta paling bawah.

Hancurlah sudah reputasi sosial dan intelektual yang mereka bangun puluhan tahun.

*) Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di halaman OPINI harian KOMPAS, Kamis, 25 Februari 2016 | Twitter @sumbotinarbuko | Instagram @sumbotinarbuko

(Analisis KR) Kampanye Kreatif Bahaya Narkoba

Dr Sumbo Tinarbuko

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbuka di Kantor Presiden Jakarta, seperti dikutip Harian Kedaulatan Rakyat (25/2/2016), membahas masalah narkoba. Pembahasan tersebut dianggap penting, karena angka penyalahgunaan narkoba mencapai 5 juta. Hal penting lainnya, jumlah penduduk yang besar, oleh sindikat narkoba internasional, diposisikan sebagai pasar potensial di kawasan Asia Tenggara.

Atas dasar itulah, Presiden Joko Widodo menginginkan disusun langkah konkret guna memberantas narkoba. ‘’Harus ada langkah-langkah pemberantasan narkoba yang lebih gila, gencar, dan berani. Lebih komprehensif dan terpadu,’’ tegas Presiden. Ditambahkannya, langkah terpadu dan komprehensif itu, pertama, BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Dirjen Bea dan Cukai, harus bergerak bersama, bersinergi. Kedua, nyatakan perang terhadap Bandar dan jaringan narkoba, ‘’Tapi juga penanganan hukum itu harus keras, lebih tegas lagi pada jaringan- jaringan yang terlibat’’.

Ketiga, lanjut Presiden, tutup semua celah penyelundupan narkoba karena narkoba sudah merasuk ke mana-mana. Keempat, Presiden berharap agar digencarkan kampanye kreatif bahaya narkoba. Kelima, Presiden mengingatkan perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat pada lapas, sehingga lapas tidak dijadikan pusat penyebaran dan peredaran narkoba. Keenam, Presiden mengharapkan program rehabilitasi penyalahgunaan dan pecandu narkoba berjalan baik, ‘’Programnya harus berjalan efektif, sehingga rantai penyalahgunaan narkoba bias betul-betul terputus’’.

Berdasar hasil rapat terbuka yang digelar Presiden Joko Widodo terkait masalah narkoba, tulisan ini mengerucut pada harapan orang nomer satu di Indonesia perihal kampanye kreatif bahaya narkoba.

Pertanyaannya, kenapa Presiden Joko Widodo mengharapkan kampanye kreatif bahaya narkoba berjalan secara terpadu dan komprehensif? Harus diakui, secara kasatmata dapat disaksikan sejumlah karya komunikasi visual dan iklan layanan masyarakat yang memuat pesan bahaya narkoba, terpasang di berbagai sudut kota. Realitas media (media massa cetak dan elektronik) juga mencatat tayangan dan pancangan kampanye bahaya narkoba yang dipaksa memasuki relung kalbu masyarakat.

Realitas sosial dan realitas media telah memaparkan fakta pesebaran kampanye bahaya narkoba. Sayangnya, pemanfaatan media komunikasi visual dan iklan layanan masyarakat untuk kampanye bahaya narkoba tidak diikuti upaya pemecahan masalah komunikasi visual. Artinya, konsep kreatif kampanye bahaya narkoba tidak melibatkan pemikiran perencanaan strategi kreatif berdasarkan permasalahan yang ada. Representasi komunikasi visual yang mewadahi pesan verbal dan pesan visual kampanye bahaya narkoba hanya ditampilkan ala kadarnya. Membosankan dan tidak mampu mengedukasi target sasaran.

Sering juga dijumpai pesan komunikasi visual kampanye bahaya narkoba hadir dengan penyajian bersifat paritas. Keberadaannya kurang menghadirkan daya ganggu atas keberlangsungan kampanye bahaya narkoba. Secara visual, terkesan tampil sporadis. Ditilik dari perencanaan strategi kreatif tidak terjalin benang merah antara perwujudan pesan komunikasi visual yang satu dengan lainnya. Dampak visualnya, pada waktu bersamaan masyarakat menyaksikan pesan yang berbeda atas pesan verbal dan pesan visual kampanye bahaya narkoba.

Lebih membosankan lagi, tampilan komunikasi visual kampanye bahaya narkoba senantiasa menyajikan fragmen vsual pengguna narkoba lengkap dengan asesorisnya. Antara lain: jarum suntik, bong penghisap, lintingan rokok, dan daun ganja. Dihadirkan juga secara realis fotografis berbagai macam pil surga, terali besi penjara, borgol, rumah sakit, kuburan dan tengkorak. Dengan visualisasi pesan verbal dan pesan visual yang ceriwis dan mengedepankan pendekatan negativisme ini, dampak komunikasinya justru antiklimaks. Artinya target sasaran yang dituju merasa tidak menjadi sasaran kampanye bahaya narkoba. Hal itu mengemuka, karena mereka tidak mendapatkan sesuatu atas pesan verbal dan pesan visual kampanye bahaya narkoba yang disampaikan oleh para komunikator. Dengan demikian, kampanye bahaya narkoba menjadi kurang berarti.

Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang peduli atas fenomena tersebut di atas?

*) Dr Sumbo Tinarbuko, Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Rabu Legi, 2 Maret 2016 | Instagram @sumbotinarbuko | Twitter @sumbotinarbuko