Desain Komunikasi Visual: Kedepankan Rasa Kemanusiaan yang Berkeadilan

Oleh: Dr. Sumbo Tinarbuko, M.Sn

1#
Desain komunikasi visual adalah ilmu kehidupan yang berupaya memecahkan masalah komunikasi visual dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan. Pada titik ini, Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta berupaya membimbing mahasiswa agar memiliki kemampuan sebagai calon desainer komunikasi visual yang dapat mengemukakan konsep berpikir dengan pendekatan design thinking, mengamati, mengidentifikasi, menganalisis dan mewujudkan hasil analisis tersebut dalam bentuk kajian maupun rancangan karya desain komunikasi visual.

Agar mempunyai semangat sebagai pengkaji dan perancang komunikasi visual yang piawai mencetuskan, menemukan ide ciamik serta selalu tampil dalam nuansa kebaruan, maka konsep pendidikan tingi desain yang dikembangkan Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta senantiasa mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar yang berfondasikan pada unsur kreativitas dan inovasi. Artinya, sebuah proses mental berujung pada tahapan berpikir yang mampu memunculkan ide baru. Ketika ide kreatif tersebut dieksekusi dapat diaplikasikan secara praktis dan efisien dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan.

Selain itu, Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta bersungguh-sungguh menjadi pembimbing, pembombong dan pamomong mahasiswa. Hal itu didedikasikan untuk mahasiswa, agar mereka mampu berkomunikasi secara verbal dan menguasai proses penyampaian pesan secara visual kepada masyarakat luas secara santun. Semuanya itu dihadirkan dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan.

2#
Catatan leluhur mencatat: sejatinya desain komunikasi visual adalah sandangan urip manungsa. Sebagai bagian dari nafas kehidupan manusia, siapa pun yang bergerak bersama desain komunikasi visual, seyogianya menyepakati catatan leluhur yang sangat luhur tersebut. Cara menyepakatinya dengan mengedepankan semangat untuk hidup dan menghidupkan desain komunikasi visual, agar desain komunikasi visual tetap hidup.

Guna menajamkan catatan leluhur tersebut, sudah selayaknya manakala desain komunikasi visual diangkat harkat dan martabatnya untuk didudukkan di kursi singgasana. Selanjutnya, agar keberadaan desain komunikasi visual tampak agung sekaligus membumi, maka di sisi kiri dan kanan kursi singgasana perlu dilengkapi hadirnya publikasi ilmiah serta kajian popular di sejumlah jurnal ilmiah, buku, media massa cetak maupun media sosial.

Konsekuensi logisnya, mahasiswa dan dosen desain komunikasi visual wajib membuka wawasan lebih luas dengan memperkaya diri lewat bacaan yang terkait dengan cultural studies, ilmu humaniora dan ilmu sosial lainnya. Lewat berbagai bacaan tersebut, akan tumbuh kesadaran maca, aksara lan wicara dalam rangka mengedepankan literasi desain komunikasi visual. Ujungnya, mahasiswa dan dosen diharapkan dapat lebih banyak melihat, mengidentifikasi, menganalisis, mengkaji dan merancang karya desain komunikasi visual.

Hal itu wajib dilakukan guna menginformasikan kepada masyarakat perihal fungsi sosial dan peran budaya desain komunikasi visual. Terpenting, perkembangan desain komunikasi visual dalam konteks wacana maupun praktik, tanpa dukungan dan partisipasi parapihak sulit dilaksanakan. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlangsung, maka keberadaan desain komunikasi visual sebagai salah satu bagian kajian studi kebudayaan, akan jalan di tempat alias mandheg!

3#
Perkembangan desain komunikasi visual tidak lepas dari peran pendidikan akademik. Faktor penentu lainnya: kurikulum dan sarana prasarana. Sedangkan penentu kunci adalah kualitas dosen. Mengapa menjadi penentu kunci? Sebab keberadaannya diposisikan sebagai garda depan agen pembaruan desain komunikasi visual di tengah industri kreatif yang kian marak di Indonesia.

Dengan demikian, seluruh sarana dan prasarana pendidikan, kualifikasi sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa), kurikulum pendidikan, peraturan akademik dan lainnya diupayakan untuk dapat memperoleh lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Pertama, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan melalui studi kepustakaan dan lapangan, guna meningkatkan wawasan di bidang desain komunikasi visual. Kedua, memiliki kreativitas yang tinggi untuk melakukan eksperimen desain dan inovasi baru, baik dari segi fungsi sosial maupun kebudayaan. Hal itu dieksekusi sebagai upaya memberi nilai tambah terhadap karya yang dihasilkan. Ketiga, mampu menciptakan karya desain komunikasi visual yang mengedepankan unsur kebaruan (novelties), komunikatif, manusiawi, berkeadilan dan bermartabat. Terakhir, mampu melakukan prosedur penelitian, pengkajian, perancangan serta melakukan presentasi, sebagai pertanggungjawaban secara konseptual atas semua karya desain komunikasi visual yang dibuatnya.

4#
Berdasar kenyataan tersebut, ada baiknya kita mulai memikirkan bagaimana menjalin kolaborasi sinergis antara pemerintah, jagad industri, asosiasi profesi, para alumnus, dan lembaga pendidikan tinggi desain komunikasi visual yang ada di Indonesia.

Upaya menjalin hubungan profesional yang saling membahagiakan semacam itu perlu segera diupayakan karena pihak industri menginginkan lulusan desain komunikasi visual siap pakai dengan segala amunisi yang dimiliki. Di sisi lain, pihak industri kurang berkenan memikul tanggung jawab sebagai ‘sekolah lanjutan’ bagi lulusan perguruan tinggi desain komunikasi visual yang akan memasuki dunia industri kreatif bidang desain komunikasi visual.

Sudah saatnya ranah industri kreatif bidang desain komunikasi visual maupun ’industri pendidikan desain komunikasi visual’ saling berbagi pengalaman dan bahu membahu antara yang satu dengan lainnya. Karena setiap lembaga pendidikan tinggi desain komunikasi visual memiliki keunikan serta kelebihan tersendiri. Hal itu akan sangat menggembirakan ketika industri kreatif bidang desain komunikasi visual berkenan memahami secara merdeka karakter dan visi misi dari lembaga pendidikan desain komunikasi visual.

5#
Karena desain komunikasi visual adalah penanda zaman, maka desainer komunikasi visual adalah produsen tanda yang setiap saat menandai zamannya. Hebatnya, jejak tanda zaman yang ditorehkannya secara otomatis tercatat dalam catatan sejarah perkembangan peradaban manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, agenda Pameran Karya Desain Komunikasi Visual “Lini Masa” 26 – 28 Agustus 2017 yang digelar Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta, di Jogja National Museum adalah upaya membangun kebersamaan dalam konteks kerja kolaborasi antar parapihak secara kreatif dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan.

Selain itu, Pameran Karya Desain Komunikasi Visual “Lini Masa” 2017 yang digelar Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta diselenggarakan guna mempertanggungjawabkan secara sosial kepada masyarakat luas dalam rangka melaporkan hasil proses belajar mengajar yang diselengarakannya selama ini.

(Dr. Sumbo Tinarbuko, M.Sn adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta| Artikel ini dimuat di Katalog Pameran Perjalanan Desain Komunikasi Visual dari Masa ke Masa: LINI MASA, Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Jogja Nasional Museum , 26 – 28 Agustus 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Aspirasi Harian Jogja) Kolonialisasi Dunia Pendidikan

Dr. Sumbo Tinarbuko

Liputan Kompas (12/7/2017) berjuluk “Pendidikan Multikultural: Ruang Interaksi Minim, Kebangsaan Melemah”, memberikan pencerahan sekaligus perenungan bagi pembaca. Tayangan liputan tersebut hasil laporan jurnalistik atas Dialog Kebangsaan ke-2 bertema “Pendidikan Memperkuat Kebangsaan”. Dialog Kebangsaan itu dihelat guna memperingati ulang tahun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ke-50.

Salah satu narasumber Dialog Kebangsaan, Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, memaparkan pemikirannya di antaranya sebagai berikut. Sekolah maupun perguruan tinggi, terlalu disibukkan dengan proses administrasi yang membebani. Kolonialisasi perguruan tinggi ini dilakukan oleh kementerian. Padahal bila ingin perguruan tinggi nasional kompetitif, maka perlu ada perubahan kebijakan kepada para dosen untuk dibebastugaskan dari kewajiban mengurusi urusan nonteknis administratif. “Birokratisasi menjajah pendidikan saat ini,” ujarnya.

Ditegaskan Azyumardi, guru atau dosen sekarang lebih sibuk mengurus proses administrasi dari birokrasi yang berbelit-belit, sehingga tidak lagi membaca buku atau membuka wawasan atau minim literasi.

Atas kritik yang disampaikan Azyumardi semakin menguatkan tengara, tugas utama guru dan dosen sebagai pengajar sekaligus pendidik secara sistematis dibonsai. Mereka tidak kuasa melawan penjajahan yang dilancarkan birokrat pendidikan di negeri ini. Mereka wajib legawa bersalin profesi menjadi administrator pendidikan yang baik dan benar. Mereka harus sigap dan terampil mengurusi a sampai z administrasi pendidikan yang disampirkan ke pundak guru dan dosen. Meskipun tidak bahagia, mereka harus patuh membuat laporan administrasi pendidikan secara terstruktur dan mengikat sesuai peruntukannya.

Mati Gaya

Karena alih profesi tersebut, kemampuan intelektualitas para guru dan dosen cenderung mandeg alias jalan di tempat. Mereka tidak sempat lagi membaca buku sebagai sumber ilmu sekaligus jendela literasi yang menghembuskan angin segar wawasan dan pengetahuan. Mereka ditarget memenuhi tuntutan satuan kredit semester dalam jumlah tertentu. Akhirnya mereka menjadi guru dan dosen yang mati gaya di hadapan mandor kurikulum dalam kendali payung sistem kredit semester.

Dampaknya, setiap penyelenggaraan proses belajar mengajar, para pendidik di jagat pendidikan formal, ditengarai menjadi sosok pendidik yang kaku membatu sekaligus mati gaya. Segala ruang, media, dan gerak gerik yang bersinggungan dengan jagat pendidikan dihadirkan tanpa adanya pendidikan itu sendiri.

Hal itu terjadi, ditengarai saat membuat dan menyampaikan materi ajar jarang sekali melakukan pembaruan yang berarti. Mereka senantiasa memelihara zona nyaman dan mencari suasana aman saat menyelenggarakan proses belajar mengajar. Mereka mengedepankan materi ajar dengan konsep ‘biasanya’ yang dijalankan dari tahun ke tahun dalam format sama. Mereka tidak berani melakukan interpretasi atas sebuah kurikulum yang sudah kaku membatu agar menjadi bahan pengajaran yang ‘’seksi’’ dan merangsang minat serta keingintahuan peserta didik untuk berproses lebih lanjut secara merdeka dan bertanggung jawab.

Penyeragaman Pola Pikir

Dalam perspektif budaya visual, manakala fenomena itu menggejala secara membabi buta, mengakibatkan terjadinya komersialisasi pendidikan. Realitas sosial mencatat dengan jitu, ketika konsep pendidikan tanpa pendidikan menjadi panglima perang komersialisasi pendidikan. Hasilnya, mutu pendidikan dinilai parapihak memasuki ranking rendah. Pendeknya, kualitas pendidikan formal tidak seperti diharapkan. Kualitas pendidikan tampil mati gaya dan hadir dalam perwujudan yang kaku membatu. Keberadaannya pun cenderung menumbuhkan dinding-dinding kaku sebuah perspektif ilmu. Ujung ekstremnya, ia hadir terpisah dari kehidupan sehari-hari yang sejatinya lentur dan dinamis.

Dampak atas format semacam itu menyebabkan peserta didik harus berkenan menerima proses indoktrinasi. Sebuah proses yang melibatkan tangan penguasa untuk menyeragamkan pola pikir serta menyetarakan perilaku. Lengkap dengan selera tata rasa sang penguasa. Hasilnya, keberadaan lembaga pendidikan tinggi dalam konteks industri pendidikan bersalin rupa. Ia menjadi layaknya jalan tol untuk ngebut berburu kasta modern bergengsi tinggi. Representasinya dalam wujud jabatan publik dengan kepemilikan derajat dan pangkat tinggi di pundaknya.

Atas dasar hal itu, kehadiran lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa pendidikan, sekarang tidak lagi dipandang sebagai lembaga sosial. Ia bukan lagi sebuah lembaga sosial yang menyandang amanah tugas sosial untuk mencerdaskan dan memerdekakan peserta didik. Atas nama mandor kurikulum, ia harus rela pada kehendak penguasa zaman untuk berganti peran menyelenggarakan pendidikan tanpa melibatkan unsur pendidikan itu sendiri. Yang paling menyedihkan, ia dipaksa menanggalkan karakter klasik sebagai sebuah lembaga sosial. Ia tidak boleh lagi menanam kebaikan. Ia dilarang menyebar virus kebermanfaatan guna merangkai ilmu pengetahuan dalam jalinan nilai-nilai kemanusiaan yang manusiawi, adil, mandiri, bermartabat dan berbudaya.

Pokoknya Happy

Ketika konsep pendidikan tanpa pendidikan itu terus dijalankan, ditengarai sikap hidup peserta didik untuk belajar dalam praktik kehidupan yang senyatanya semakin luntur. Bagi peserta didik yang notabene kawula muda, kegiatan belajar mengajar tidak dipandang sebagai proses mengembangkan diri. Capaian kegiatan belajar mengajar tidak lagi berujung pada penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terjadi, justru mereka lebih terobsesi mewujudkan jalan cerita yang dihadirkan jagat sinetron televisi.

Atas nama merayakan masa muda, mereka cenderung menghabiskan energi kemudaannya dengan mengumbar syahwat duniawi bergaya hidup modern. Mereka sangat mendukung slogannya yang ngehits: ‘’pokoknya yang penting happy!’’.Pada akhirnya, mereka lebih senang belajar hura-hura ketimbang belajar serta lelaku prihatin menuju penguasaan masa depan yang beradab dan bermartabat.

Mereka lebih suka berpikir instan dan pragmatis. Mereka lebih menggemari kemasan pikiran seragam sehingga nalar kreatif pun ditenggelamkan terpaan badai gaya hidup konsumtivisme, dan hedonisme. Mereka lebih senang bersiasat jangka pendek dengan menisbikan jalinan sebuah proses. Padahal sebuah proses – apapun bentuk dan pengejawantahannya – sejatinya adalah pilihan wajib yang harus dilakukan oleh siapapun dalam mengisi hidup dan kehidupan ini.

Pada titik seperti inilah, terlihat dengan gamblang, mereka dirundung kebingungan sosial. Mereka dengan gampang meninggalkan aspek moralitas dan spiritualitas. Mereka membuang jauh hakikat adat istiadat dan kearifan lokal yang sejujurnya menjadi penjaga gawang hati nurani. Sebuah cetakan perilaku makhluk sosial untuk senantiasa berbuat baik dan bertindak elok sesuai kepribadiannya sendiri secara mandiri dan merdeka yang bertanggung jawab.

Mereka cenderung tidak peduli atas upaya mengolah rasa dan karsa menjadi karya nyata yang mampu mewarnai dunia dalam konteks positif. Akibatnya, penduduk bangsa ini mudah bingung dan tersinggung karena tidak memiliki jati diri dan potensi diri yang diandalkan. Penduduk bangsa ini dalam pengaruh hipnotis dan dikondisikan menjadi keledai dungu. Jiwa raganya dikendalikan pengaruh negara asing yang menjajah secara ekonomi, budaya dan ideologi. Cengkeraman itu menjadikan bangsa ini lembek daya juangnya. Bangsa ini lebih bangga diposisikan sebagai bangsa konsumen. Bangsa ini lebih bahagia mengandalkan seluruh pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui aktivitas impor.

Pertanyaannya kemudian, dengan fenomena pendidikan tanpa pendidikan akankah mampu memperkokoh aspek kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Atau pokoknya yang penting happy, senang dan bahagia?

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Aspirasi Harian Jogja, 24 Agustus 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Estetika Kota

Dr Sumbo Tinarbuko

Warga Yogyakarta mendengar warta gembira ketika Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, pada Kamis Pon 27 Juli 2017, menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Penetapan perda tersebut juga telah disetujui sepenuhnya oleh DPRD Kota Yogyakarta.

Perda tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai payung hukum guna menata dan mengendalikan keberadaan menara telekomunikasi dan fiber optic (TFO). Penataan serta pengendalian atas keberadaan menara TFO di ruang publik menjadi tanggung jawab Pemkot Yogyakarta. Demikian juga saat mengarahkan dan menempatkannya, harus sesuai dengan ruang yang tersedia serta disepakati dalam konteks etika dan estetika kota.

Demi mewujudkan kota ramah bagi warga dan wisatawan yang mengunjunginya, maka penampakan visual atas estetika kota harus dikedepankan. Untuk itu Pemkot Yogyakarta seyogianya menindaklanjutinya dengan membuat konsep penataan serta pengendalian menara TFO secara terstruktur. Pengejawantahan konsep zonasi dan masterplan penempatan menara TFO di ruang publik senantiasa mengedepankan ragam dan pola yang tertata baik. Diharapkan pula, hadirnya konsep zonasi dan masterplan penempatan menara TFO akan memudahkan pengawasan serta penertiban bagi oknum yang melanggar perda tersebut.

Ketika merumuskan konsep zonasi dan masterplan penempatan menara TFO, Pemkot Yogyakarta perlu melibatkan pakar yang memiliki kompetensi atas hal tersebut. Di antaranya: pakar planologi, arsitek, pakar desain, sosiolog, antropolog, teknik sipil dan konstruksi bangunan serta seniman.

Hal itu mendesak dilakukan, agar konsep zonasi dan masterplan penempatan menara TFO mampu menepis kritik masyarakat. Disebutkan dalam kritik tersebut, penempatan dan pemasangan menara TFO menjadikan ruang publik di Yogyakarta bagaikan kue tertusuk puluhan tusuk gigi. Ruang publik secara visual semakin kumuh akibat penempatan menara TFO sesuka hati pemiliknya. Dampak visual ideologisnya, keberadaan Tugu Pal Putih sebagai landmark Yogyakarta semakin dikerdilkan oleh hadirnya puluhan tusuk gigi komersial yang bernama menara TFO.

Hadirnya Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, sejatinya mengajarkan pada kita semua untuk taat asas. Patuh menjaga terwujudnya estetika kota di ruang publik. Pemerintah dan warga seyogianya mematuhi peraturan yang sudah diundangkan atas dasar kesepakatan bersama.

Kedua perda tersebut diharapkan mampu menjadikan iklan luar ruang dan menara TFO yang terpajang di ruang publik sebagai bagian ornamen kota yang nyeni dan menarik. Selain itu, keberadaan kedua perda tersebut semakin menguatkan pengakuan pemerintah bahwa ruang publik harus tetap menjadi milik publik. Bukan sebaliknya, ruang publik yang dikuasai merek dagang, partai politik dan menara TFO.

Sudah saatnya Pemkot Yogyakarta memperbaiki catatan buruk yang menyatakan penurunan kualitas ruang publik berada pada posisi rendah. Hal itu penting dilakukan karena secara visual ruang publik di Yogyakarta, tidak lagi didedikasikan sebagai ruang bersama ramah lingkungan. Ruang publik tidak lagi didorong sebagai ruang komunal untuk merayakan kepentingan interaksi antarwarga dalam konteks lingkungan sosial budaya yang sehat dan bermartabat.

Ketika keberadaan ruang publik Yogyakarta (trotoar, taman kota, ruang terbuka hijau) tidak ramah para warganya, dapat asumsikan, pemerintah melakukan pembiaran atas karut marut ruang publik. Pemerintah dianggap tidak memedulikan kenyamanan dan keselamatan warga saat menjalankan aktivitas kesehariannya.

Sekarang kenyataannya, ruang publik lebih diprioritaskan sebagai ruang bermain sekelompok penguasa kapital. Bahkan menjadi rahasia umum, ruang publik dibabtis sebagai ruang komersial objek pajak demi target setoran pendapatan asli daerah. Ujungnya, konsep estetika kota pun dipunggungi para pejabat publik yang bersekutu dengan pebisnis egois.

Hal semacam ini menjadi penting disuarakan. Sebab keberadaan ruang publik yang sehat dan bermartabat bagaikan pekarangan halaman rumah yang secara obyektif merepresentasikan sehatnya jiwa raga sang pemilik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, 24 Agustus 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(OPINI KR) Ajakan Walikota Yogyakarta

Dr Sumbo Tinarbuko

Ajakan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti untuk bersama menjaga dan merawat Yogyakarta seperti dituliskannya di kolom Opini KR (6/7/2017) layak diapresiasi. Lewat tulisannya, orang nomer satu di kota Yogyakarta ini mengajak semua pihak merawat Yogyakarta, ‘’mari kita rawat Yogya agar tetap ngageni, aman, bersih, tertib dan teratur. Mari kita macak, me-matut-matut-kan diri kita dan lingkungan kita, agar menjadi lebih indah dan nyaman. Jangan sampai ada perilaku yang bisa merusak citra Kota Yogya yang ramah, santun dan bersahaja’’.

Terkait ajakan walikota, sebagian warga Yogyakarta menilai ajakan tersebut terkesan normatif. Di benak warga, ajakan tersebut sejatinya menjadi sangat baik dan indah. Tetapi dengan catatan, jika kota Yogyakarta tidak salah kedaden dalam tata kelola kota dan tingginya apatisme warga terhadap kotanya.

Masalahnya, bagaimana mungkin unsur ngangeni dapat dipersepsi positif oleh khalayak? Realitas sosial mencatat, atas nama pariwisata modern, banyak kampung unik dan ngangeni perlahan sirna. Wajah kampung bersalin rupa menjadi sekumpulan bangunan komersial bertingkat tinggi. Lengkap dengan kolam renang dan taman surga yang luas.

Pergeseran

Dampaknya, akar budaya berikut artefak kearifan lokal dari kampung tersebut harus mengikuti gaya hidup tuannya yang baru. Konsep patembayatan yang ada di kampung tersebut berganti baju menjadi kotak-kotak komodifikasi ruang dan waktu dalam konteks jasa berbayar.

Atas pergeseran itu, permasalahan sosial, budaya, dan lingkungan menyergap kampung yang dibeli para tuan tanah pemilik kapital besar. Di antaranya, menipisnya persediaan air tanah. Warga di sekitar kampung yang sudah dikapitalisasi kelabakan. Air sumur sebagai energi kehidupan di pekiwan rumahnya mengering. Lalu, limbah buangan air kotor. Sampah organik atau pun non organik. Parkir kendaraan bermotor roda empat dan bis wisata berbadan panjang yang memenuhi badan jalan serta trotoar.

Masalah berikutnya, Yogyakarta dilanda kemacetan lalu lintas akibat pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan empat. Pertambahan tersebut tidak sebanding ruas jalan raya yang tersedia. Penyebab lainnya, masyarakat bangga membelanjakan uangnya untuk membeli penanda modernitas berwujud kendaraan.

Dalam perspektif budaya visual, ternyata aspek nyaman, tertib dan indah seperti diharapkan walikota, jauh panggang dari api. Hal itu diperparah sikap pengendara kendaraan bermotor roda dua maupun empat menjadi pribadi beringas. Mereka membudayakan diri sebagai raja jalanan dengan perilaku tidak sopan sekaligus tidak tertib saat berkendara. Mereka selalu berteriak dengan cara menekan tombol klakson manakala lampu lalu lintas masih menyala merah.

Aspek tertib dan teratur ternyata sulit ditemukan di sepanjang trotoar. Keberadaan trotoar sudah bersalin fungsi menjadi lapak dagangan pedagang kaki lima lengkap dengan instalasi visual sampah menggunung. Trotoar diselewengkan menjadi tempat parkir dan dikooptasi hotel untuk perluasan lobi serta kafe.

Pemasangan Iklan

Hal sebangun terjadi juga pada pemasangan iklan luar ruang. Meski Yogyakarta sudah memiliki Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, tetapi keberadaan sampah visual iklan politik dan iklan komersial masih bertengger dengan pongahnya di ruang publik. Teror sampah visual menjadi bukti nyata tidak digubrisnya ajakan walikota untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota ngageni, bersih, teratur dan indah.

Atas berbagai permasalahan yang terpapar di atas, sudah saatnya ajakan Walikota Yogyakarta tidak berhenti sebagai sebuah ajakan. Harus terwujud gerak nyata untuk mencari jalan keluar terhadap masalah keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban yang belum tuntas perwujudannya.

Yang wajib diwujudkan: pemerintah, anggota dewan dan masyarakat harus legawa bersatu-padu menghapus permasalahan tersebut. Ini penting! Sebab salah satu indikator ramah tidaknya sebuah kota bagi warga dan wisatawan, dapat disaksikan sejauhmana keamanan dan kenyamanan sosial terwujud nyata di ruang publik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom OPINI KR Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa Pahing, 11 Juli 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(OPINI KOMPAS) Ritual Mudik dan Konsumen Muda

Oleh SUMBO TINARBUKO

Sudah menjadi rahasia umum, mudik dipahami sebagai kembali ke udik. Meski perspektif udik dalam realitas sosial sudah bersalin bentuk, tetapi ritual mudik tetap menjadi pencapaian puncak para pemudik setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh.

Fenomena ritual mudik selalu memberi ruang terbuka bagi siapa pun di tanah rantau untuk pulang ke udik. Fenomena ritual mudik juga menyediakan ruang terbuka hijau bagi para pemudik untuk kembali ke udik. Ritual mudik digariskan menjadi momentum tahunan. Kehadirannya ditunggu penuh rindu para penggembara dan perantau untuk menyegarkan kembali energi kekerabatan yang mulai meredup.

Ritual mudik diyakini mampu menumbuhkan energi patembayatan yang lenyap akibat disedot mesin penghisap kehidupan. Sebuah mesin raksasa yang menjadikan manusia perantau sebagai roh industri kehidupan. Pada titik ini, industri kehidupan diposisikan sebagai mesin kecil yang berputar cepat guna memproduksi dan menggandakan uang. Ujung ekstremnya, sebuah industri kehidupan yang mensyaratkan produksi massal dengan target untung melambung.

Identitas simbolik

Para pemudik pelaku ritual mudik, sebagian besar anak muda dengan kategori tenaga kerja produktif. Oleh industri kehidupan, mereka ini diposisikan sebagai konsumen muda. Konsumen potensial yang menjadi bagian dari industri kehidupan modern.

Realitas sosial di lapangan mecatat, sebagai konsumen muda, para pemudik bagaikan bulan purnama bersinar terang di tengah kegelapan. Sinar terangnya sangat membahagiakan parapengumbar ideologi kapitalisme modern. Keberadaannya pun sangat mudah dijadikan sasaran tembak bagi para produsen produk barang dan jasa.

Atas nama mengejar target untung melambung, para produsen produk barang dan jasa mampu menyihir konsumen muda dengan jargon: merayakan Idul Fitri tidak lengkap rasanya tanpa belanja produk dan jasa. Dahsyatnya, mereka mampu mengendalikan seluruh media massa cetak dan elektronik. Mereka piawai mengelola media iklan luar ruang, internet, operator telepon seluler, untuk dibombardir beragam promosi serta penawaran produk barang dan jasa dengan menggunakan momentum hari raya Idul Fitri.

Pertanyaannya kemudian, mengapa fenomena ritual mudik menjadikan para mudiker sekaligus konsumen muda sebagai sasaran empuk bagi gurita kapitalisme modern? Jawabannya, bagi para pemudik sekaligus konsumen muda yang hidup dengan gaya hidup modern di kota besar, jelas mereka memiliki potensi besar untuk melipatgandakan keuntungan gurita kapitalisme modern.

Mereka adalah sasaran paling empuk dan mudah dipengaruhi. Konsumen muda senantiasa mencampuradukkan aspek kebutuhan dan keinginan dalam setangkup tangan yang sama. Saat memutuskan belanja produk barang dan jasa, mereka lebih mengandalkan emosi ketimbang rasionya. Mereka cenderung menelan mentah-mentah segala informasi yang diterima. Mereka langsung buka dompet atau menggesekkan kartu kredit, asalkan hal tersebut mampu mendongkrak gengsi modern dan menyenangkan dalam konteks kekinian.

Dampaknya, para pemudik sekaligus konsumen muda tidak lagi mempertimbangkan fungsi riil dan kualitas atas sebuah produk barang dan jasa. Mereka dengan mudahnya mengadopsi nilai, sikap, perasaan, dan gaya hidup yang ditawarkan oleh promosi dan informasi pariwara tersebut.

Kelemahan ini dimanfaatkan secara jitu oleh produsen, biro iklan, dan event organizer yang berkompeten terhadap peluang ini. Mereka mengemas dengan menawan beragam promosi produk barang dan jasa dalam balutan bentuk rupa yang sangat prestisus serta bergengsi tinggi.

Promosi dan informasi pariwara tersebut lebih mengkonsentrasikan diri pada ‘’cara penyampaian’’ daripada ‘’apa yang disampaikan’’. Karena itu para pemudik yang notabene adalah konsumen muda lebih tertarik pada tampilan promosi dan informasi pariwara. Ketertarikan tersebut bukan karena tarikan magnet kebutuhan atas barang dan jasa yang mereka butuhkan.

Dalam perspektif budaya visual, para pemudik sebagai konsumen muda diminta mengabaikan ideologi konsumsi dalam perspektif fungsonal atas dasar kebutuhan hakiki. Yang terjadi justru kebalikannya. Para pemudik dibujuk dan disihir untuk menjalankan praktik konsumsi dalam jalur produk material simbolik. Pada titik ini, mereka dengan bahagia masuk dalam ‘‘jebakan Batman‘‘ yang dibentangkan secara sempurna oleh kelompok gurita kapitalisme modern. Dalam labirin bentangan itu, mereka menyasar para pemudik untuk menjadi anggota komunitas konsumen muda modern.

Selanjutnya, dalam payung gaya hidup modern, mereka memfasilitasi citra kebanggaan lewat paket produk barang dan jasa yang direpresentasikan melalui identitas simbolik. Skenario cantik seperti ini menyebabkan para pemudik tidak bisa secara merdeka melepaskan diri dari radiasi gelombang komodifikasi identitas simbolik yang disemburkan kelompok gurita kapitalisme modern.

Bayi yang fitri.

Masalahnya sekarang, lewat momentum ritual mudik, sanggupkah para pemudik menghindari jebakan konsumerisme dan hedonisme lewat budaya pamer harta keduniawian?

Terhadap jebakan konsumerisme dan hedonisme yang senantiasa mengguyur energi kemudaan para pemudik, seyogianya lewat momentum ritual mudik, harus kembali menjadi bayi yang fitri. Minimalnya memiliki jarak dan sikap yang kritis terhadap harta keduniawian. Yang harus dihindari adalah upaya untuk mengarahkan seluruh energi kemanusiaan demi memberhalakan materi harta duniawi. Para pemudik harus punya semangat mengupayakan bagaimana caranya menjadikan materi harta duniawi sebagai sarana berbagi energi kebaikan dan virus kebermanfaatan positif bagi sesama umat manusia. Sanggup?

Dr. SUMBO TINARBUKO
Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta
Artikel ini dimuat di kolom OPINI Harian KOMPAS, Jumat Legi, 30 Juni 2017
Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko,
Facebook: @sumbotinarbuko

(OPINI KOMPAS) Cacat Moral Insan Terpelajar

Oleh SUMBO TINARBUKO

Polsek Kasihan, Bantul, Yogyakarta, seperti diwartakan oleh media massa – belum lama ini menangkap sarjana farmasi lulusan universitas negeri terkenal di Yogyakarta berinisial RZ.

RZ digelandang polisi ketika melakukan kejahatan intelektual sebagai pelaku perjokian. RZ ditangkap saat menjadi joki ujian masuk mahasiswa baru di lingkungan fakultas kedokteran perguruan tinggi swasta (PTS) terkenal di Yogyakarta.

Sementara itu, satu bulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi meringkus empat tersangka dugaan suap terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Keempat tersangka merupakan pejabat publik berpangkat tinggi. Mereka insan terpelajar berpendidikan sarjana. Bahkan salah satunya menyandang gelar akademik doktor.

Kedua contoh tindak kejahatan tersebut adalah contoh kecil atas kejahatan kerah putih yang secara sengaja dilakukan insan terpelajar. Mereka adalah orang yang beruntung berhasil mengenyam pendidikan tinggi dari perguruan tinggi ternama dan terakreditasi memuaskan. Mereka bergelar sarjana. Bahkan salah satu tersangka berijazah doktor.

Jika ditilik dari capaian gelar akademis yang digenggam, mereka adalah kelompok insan terpelajar. Sayangnya, pada konteks ini, mereka terjerumus menjadi manusia cacat moral. Kecacatan tersebut terpaksa melekat erat dalam nafas kehidupan mereka sehari-hari karena terperangkap jebakan kuasa uang. Mereka tergiring menjadi kelompok penyembah ideologi hedonisme dan matrialisme.

Secara de jure, mereka memang insan terpelajar pemilik sah ijazah sarjana, master dan doktor. Namun secara de facto mereka mendekonstruksi dirinya menjadi orang tidak terpelajar. Orang tidak berpendidikan. Orang yang mengingkari kepemilikan talenta intelektual karunia Tuhan. Orang yang dengan sengaja mempermalukan dirinya. Orang yang sengaja membanting harga dirinya agar tercebur ke dalam jurang kenistaan: insan terpelajar, tetapi cacat moral!

Berdasarkan realitas sosial, kenyataan mental dan spiritual semacam itu, penyandang cacat moral, sah dinilai sebagai penyandang cacat yang sesungguhnya. Kecacatan tersebut secara kasatmata muncul dari aspek batiniah, kemudian merembet pada perilaku lahiriah. Selanjutnya, energi negatif tersebut menyebar bagaikan virus flu di musim penghujan. Menyerbu ke seluruh nadi kehidupan sang penyandang cacat moral tersebut.

Amsal cacat moral lainnya tervisualkan atas beringasnya insan terpelajar. Mereka menjadi kesurupan saat menanggapi dan menyikapi realitas sosial yang tidak sebangun dengan kehendak rasa serta pikirannya. Mereka melakukan perlawan sosial secara membabi buta. Diwujudkan dalam sebentuk aktivitas kekerasan fisik dan dioplos dengan kekerasan verbal sekaligus kekerasan visual.

Paparan tersebut menguatkan sinyalemen yang mengasumsikan harkat dan martabat kemanusiaan insan terpelajar hilang tanpa menyisakan sedikit pun ingatan positif sebagai sosok insan terpelajar. Hal itu dilakukannya demi memuaskan egoisme pribadi dan kelompoknya. Simpul pangkalnya sebenarnya berujung dari terjadinya miskomunikasi akibat buntunya proses berkomunikasi secara egaliter antar parapihak.

Hilangnya kepekaan “ajar”

Rusaknya mental spiritual yang menggerogoti tubuh insan terpelajar ditengarai karena mereka kurang memiliki kepekaan ‘ajar’. Dalam konteks pendidikan formal, seharusnya kepekaan ‘ajar’ dibagikan sebagai tuntunan untuk menyelaraskan akal dan nalar perasaan insan terpelajar. Sayangnya, kepekaan ‘ajar’ sengaja diabaikan secara sistematis oleh pemerintah.

Pengabaian tersebut tecermin dari kurikulum dan pola pengajaran yang diterapkan selama ini. Pengajaran diperintahkan untuk berjalan sendiri. Keberadaannya sengaja diceraikan dari aspek pendidikan. Realitas sosialnya, sekolah dan kampus sebagai institusi pendidikan formal, diperintahkan sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Perintah selanjutnya, tugas utama guru dan dosen sebagai pengajar sekaligus pendidik secara sistematis dipreteli. Sekarang mereka justru di-casting menjadi administrator pendidikan yang mengurusi tetek bengek administrasi pendidikan dalam takaran kuantitatif yang terstruktur dan capaiannya pun harus juga terukur.

Dampaknya, sekarang lembaga pendidikan diposisikan sebagai komoditas industri pendidikan. Format semacam itu menyebabkan peserta didik harus berkenan menerima proses indoktrinasi penyeragaman pola pikir serta penyetaraan perilaku dan selera tata rasa. Hasilnya, keberadaan lembaga pendidikan tinggi dalam konteks industri pendidikan bersalin rupa. Ia menjadi sarana komersial berburu jabatan, pangkat, derajat dan kasta modern bergengsi tinggi.

Atas dasar hal itu, kini kehadiran lembaga pendidikan tinggi tidak lagi dipandang sebagai lembaga sosial. Ia bukan lagi sebuah lembaga sosial yang disematkan peran sosial untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia kini harus rela menanggalkan peran sosial sebagai sebuah lembaga yang dikalungi tugas mulia untuk menyemai rangkaian ilmu pengetahuan dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan yang berbudaya, adil, dan bermartabat.

Kondisi semacam ini harus segera dipangkas dengan semangat revolusi mental. Ia diganti dengan pola pendidikan dan pengajaran yang di dalamnya mensyaratkan proses belajar-mengajar untuk memerdekakan akal serta nalar perasaan peserta didik secara bertanggung jawab dan bermartabat. Jika tidak, maka fenomena cacat moral insan terpelajar secara kuantitas dikhawatirkan meningkat tajam dari tahun ke tahun.

Masalahnya kemudian, relakah kita ketika melihat hal itu terus-menerus terjadi di depan pelupuk mata?

Dr. SUMBO TINARBUKO
Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta
Artikel ini dimuat di kolom OPINI Harian KOMPAS, Sabtu Pon, 17 Juni 2017
Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko

(Analisis KR) Jalan Bebas Iklan

Dr Sumbo Tinarbuko

Harian KR beberapa waktu lalu menurunkan liputan berjuluk ‘’Perda Akan Jadi Payung Hukum: Iklan di Jalan Provinsi Akan Ditertibkan.’’ Diwartakan harian KR, DPRD DIY tengah membahas Raperda tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Provinsi. Bagi DPRD DIY, Raperda tersebut menjadi penting mengingat penempatan serta pemasangan iklan komersial luar ruang dan papan informasi di ruang publik melanggar aturan.

Menurut Ketua Pansus Raperda tersebut, Anton Prabu Semendawai, seperti dikutip KR, menengarai 200 iklan komersial luar ruang dan papan informasi di jalan milik provinsi menyimpang. ‘’Pemasangan tidak sesuai aturan berpotensi mengganggu keamanan pengguna jalan dan konstruksi jalan,’’ papar Anton. Ditambahkannya, banyak iklan komersial luar ruang memakai bahu jalan. Contohnya Jalan Kaliurang. ‘’Tujuan Perda ini untuk menjamin keamanan konstruksi jalan, keamanan fungsi jalan, kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.’’

Niat baik DPRD DIY membahas Raperda tersebut perlu disengkuyung. Hal ini penting. Karena keberadaan iklan komersial di wilayah Pemda DIY sudah menjadi sampah visual. Pemkot Yogyakarta memiliki Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Reklame. Sayangnya perda tersebut menjadi impoten saat menghadapi kelakuan buruk penebar sampah visual.

Ruang publik Kabupaten Sleman, secara visual lebih mengerikan. Pemkab Sleman kebingungan bahkan tidak bernyali saat berhadapan dengan teroris visual yang rajin menebar sampah visual iklan komersial. Hingga hari ini, Pemkab Sleman memberhalakan iklan komersial sebagai andalan setoran pendapatan asli daerah. Hal sebangun mengemuka di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo.

Atas dasar terpaan teror sampah visual, seyogianya jalan provinsi di wilayah Pemda DIY dibebaskan dari cengkeraman iklan komersial luar ruang. Billboard, baliho, poster, rontek, spanduk, dan umbul-umbul tidak diperkenankan dipasang di jalan provinsi. Demikian juga televisi layar lebar yang dianggap menjadi solusi mengurangi karut marut iklan luar ruang, sebaiknya juga dilarang. Mengapa? Dengan munculnya gambar berjalan dalam televisi layar lebar justru menyilaukan mata serta mengganggu konsentrasi pengemudi mobil dan sepeda motor.

Di sudut lain, bagi sebagian besar masyarakat, titik sentuh pemasangan iklan komersial luar ruang, justru antiklimaks. Masyarakat terjajah keberadaan iklan komersial luar ruang yang ditengarai mengalami obesitas komunikasi visual. Akibatnya masyarakat kehilangan aspek estetika dan ekologi visual di ruang publik. Masyarakat terhambat kemerdekaan visualnya, karena indra pandang milikinya terhalang sampah visual iklan komersial yang ditebarkan di ruang publik. Ujung ekstremnya, masyarakat terganggu kemerdekaan visualnya ketika menikmati pemandangan alam karunia Tuhan.

Melihat realitas sosial yang berkembang di akar rumput, raperda tersebut harus mampu memberi jalan keluar guna mengatasi perkembangbiakan teroris visual yang rajin menebar sampah visual di ruang publik. Anggota dewan yang bertugas membahas raperda tersebut harus berani menjadikan ruang publik tetap menjadi milik publik. Keberadaan ruang publik harus dikawal sedemikian rupa agar tidak diprivatisasi dan dikuasai merek dagang, partai politik dan caleg.

Raperda tersebut harus mengatur dan menerapkan hukuman yang sepadan bagi tukang pasang iklan komersial luar ruang apabila diketahui melanggar aturan. Raperda tersebut harus mengatur dan memberikan hukuman yang adil bagi biro iklan, event organizer, pengusaha iklan luar ruang, dan produsen yang kedapatan melanggar penempatan iklan luar ruang. Raperda tersebut harus mengatur dan mengikat keseragaman perangkat hukum serta kesamaan persepsi parapihak terkait dengan penempatan dan pemasangan iklan luar ruang.

Terpenting dari pembahasan raperda tersebut, bagaimana upaya anggota dewan dan pemerintah untuk membebaskan jalan provinsi dari dominasi iklan komersial luar ruang. Anggota dewan akan lebih mulia ketika menjalankan kerja legislasinya senantiasa memperhatikan hak sipil masyarakat agar terbebaskan dari radiasi teror visual yang disebabkan tebaran sampah visual iklan komersial di ruang publik. Jika hal itu berhasil diwujudkan, semakin memperkokoh keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat Pahing, 16 Juni 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Sampah Visual Kota

Dr Sumbo Tinarbuko

Pergelaran kampanye politik telah usai dipanggungkan kedua kandidat Walikota Yogyakarta 2017. Kampanye tersebut bermuatan pesan verbal dan pesan visual yang mereka kumandangkan demi membangun dan menyejahterakan warga Yogyakarta. Mereka juga berjanji lewat iklan politik yang ditancapkan di ruang publik untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

Ujung dari pergelaran politik tersebut, rakyat memilih pasangan Haryadi Suyuti – Heroe Purwadi sebagai walikota dan wakil walikota. Puncaknya, Senin Pahing, 22 Mei 2017, Haryadi Suyuti – Heroe Purwadi dilantik menjadi walikota dan wakil walikota Yogyakarta untuk masa kerja 5 tahun ke depan. Sebagai walikota dan wakil walikota terpilih, saat ini juga harus mewujudkan janji politik ketika mereka menjalankan kampanye politik untuk menawarkan dirinya menjadi orang nomer satu di kota Yogyakarta.

Dulu, ketika Haryadi Suyuti menjabat Walikota periode pertama, ia berhasil menelorkan Perda No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Perda tersebut berjanji melakukan penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta. ‘’Pengaturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan, ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.’’

Sayangnya, hingga sekarang Perda No 2 Tahun 2015 tersebut tidak mampu menunjukkan tajinya saat bertarung dengan teroris visual penyebar sampah visual. Teroris visual bekerja secara aman dan bahagia. Setiap hari mereka menyebarkan sampah visual iklan komersial di ruang publik. Teroris visual pelaku sampah visual iklan komersial, seakan menjadi kelompok penebar sampah visual yang tidak tersentuh perda yang konon katanya hebat.

Bagi teroris visual, ruang publik kota Yogyakarta layaknya surga dunia. Jika dilongok lebih jauh ke berbagai penjuru ruang publik, sebagian besar rentetan tanda visual dan tanda verbal dikuasai kelompok teroris visual. Sejumlah tembok milik instansi pemerintah, swasta, dan warga masyarakat ditumbuhi jerawat poster, wheatpaste dan coretan cat semprot karya vandalis liar. Rambu lalulintas, tiang telepon, tiang listrik dan tiang lampu penerangan dibungkus stiker dan brosur. Batang pohon dipaku utk menempelkan ronteks, spanduk dan umbul-umbul. Jembatan serta penggalan ruas jalan diserbu teroris visual dengan menyebarkan sampah visual iklan komersial yang dimediakan dalam wujud ronteks, t-banner, umbul-umbul, baliho, billboard, neonbox dan televisi layar lebar.

Lewat iklan luar ruang yang ditancapkan di ruang publik, penebar sampah visual memprovokasi warga masyarakat untuk mengkonsumsi dan membeli dagangannya. Provokasi visual yang diteriakkan penebar sampah visual biasanya berwujud promosi pertunjukkan musik, seminar bisnis, pameran sandang, pangan, perumahan dan kendaraan bermotor. Mereka juga berteriak secara lantang untuk mempromosikan jualannya berbentuk produk seluler, rokok, tempat wisata, bisnis perbankan, pusat perbelanjaan modern serta lembaga pendidikan tinggi.

Karena pemerintah dan instansi terkait yang bertugas menertibkan kerusakan visual terkesan melakukan pembiaran secara kolosal, maka mereka pun terus menerus menyebarkan sampah visual. Atas dasar pembiaran seperti itu, akhirnya setiap hari sang pelaku penebar sampah visual memproduksi informasi visual berbentuk promosi dagang barang dan jasa. Secara masif teriakan mereka berupa iklan komersial dijajarkan di sepanjang jalan yang dianggap strategis. Padahal teriakan teroris visual tidak ada sedikit pun yang merdu. Bikin pedih mata yang melihat. Secara visual, tampilannya pun sangat membosankan.

Untuk itu, Haryadi Suyuti – Heroe Purwadi sebagai walikota dan wakil walikota terpilih harus lebih tegas dalam memberantas sampah visual di kota Yogyakarta. Walikota terpilih lewat Perda No 2 Tahun 2015 harus segera mewujudkan ruang publik tetap menjadi milik publik. Bukan sebaliknya ruang publik yang boleh diprivatisasi menjadi milik merek dagang, milik caleg atau milik partai politik.

Hal ini menjadi penting, sebab ramah tidaknya sebuah kota bagi warga masyarakat dan wisatawan, salah satu indikatornya, sejauhmana walikota terpilih mampu menekan tebaran sampah visual yang cenderung menjadi teroris visual di ruang publik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu Wage 24 Mei 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Vandalisme = Teror Visual

Dr Sumbo Tinarbuko

Harian Kedaulatan Rakyat (4/5/2017) menayangkan berita utama berjuluk: Vandalisme, Coreng Citra Yogya: Bangun Masyarakat Berbasis Budaya. Liputan tersebut mewartakan, ‘’… berbagai kalangan sangat menyesalkan dan prihatin atas tindakan yang tidak mencerminkan perilaku masyarakat yang terdidik, berbudaya dan tinggal di kota pariwisata tersebut.’’

Sehari kemudian, harian KR menurunkan Tajuk Rencana berjudul: Vandalisme, Kenapa Masih Terjadi? Dituliskan dalam Tajuk Rencana tersebut, ‘’… untuk mengatasi masalah vandalisme ini memang memerlukan peran aktif dari semua komponen masyarakat. Tidak bisa hanya dilakukan secara parsial …’’

Secara kuantitatif kasus vandalisme yang menjadikan ruang publik sebagai korban sosial, tercatat meningkat tajam. Kebanyakan pelaku vandal masih menyandang predikat pelajar. Mereka menggunakan cat semprot seharga Rp. 20.000 guna meninggalkan jejak aksi vandalnya. Jejak vandalnya terdiri inisial tiga hingga lima huruf. Inisial tersebut merupakan singkatan nama sekolah, komunitas, atau geng pelaku vandal. Kata atau inisial tersebut menjadi kebanggaan atas eksistensi diri dan kelompoknya.

Mereka dengan riang gembira menjalankan aksinya pada malam atau dini hari. Titik kumpulnya di warung burjo. Modus operandinya, setelah menentukan lokasi yang akan divandal, mereka segera menyemprotkan ciri inisial kelompoknya. Hal itu dilakukan secara masif. Demi meningkatkan rating positioning penanda visual eksistensi diri dan kelompoknya. Selanjutnya hasil karya vandalisme tersebut diunggah ke media sosial. Respon positif nan heroik pun bersambut dalam wujud jempol like dan komentar atas aksi mereka.

Saat mereka menjalankan aksi vandalisme, acapkali terjadi perang coret-moret antar inisial. Inisial penanda visual yang ada kemudian akan ditimpa oleh penanda visual lain dari kelompok yang lain. Demikian seterusnya.

Pelaku vandal kemudian diberi stempel sebagai tukang pembuat kegaduhan visual. Aktivitasnya menyebabkan terganggunya ekologi visual dan estetika kota di ruang publik. Tumpang tindih semprotan inisial tersebut berakhir menjadi teroris visual yang meneror siapa pun yang ada di kawasan tersebut.

Ironisnya, pelaku vandal sangat apatis. Mereka tidak peduli. Mereka menjadi mati rasa atas kecaman masyarakat yang menilai kegiatan tersebut illegal dan meresahkan masyarakat. Secara visual membuat kotor lingkungan pemukiman penduduk. Membuat kekumuhan visual area perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas publik lainnya.

Atas fenomena kegaduhan visual tersebut semakin menguatkan tengara sikap hidup untuk belajar dalam arti yang sebenarnya semakin luntur. Diperparah ketika orang tua los stang urusan pendidikan dan pengajaran. Semuanya diserahkan pihak sekolah. Sementara, kegiatan belajar mengajar tidak dipandang lagi sebagai proses mengembangkan diri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Di sisi lain, tubuh kaum terdidik (termasuk pelaku vandal) digerogoti virus yang menyebabkan mereka kurang memiliki kepekaan ‘ajar’. Dalam konteks pendidikan formal, seharusnya kepekaan ‘ajar’ dibagikan sebagai tuntunan untuk menyelaraskan akal dan nalar perasaan kaum terdidik. Sayangnya, kepekaan ‘ajar’ sengaja diabaikan secara sistematis oleh pemerintah.

Pengabaian tersebut tercermin dari kurikulum dan pola pengajaran yang diterapkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal, sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dan dosen dipreteli tugasnya sebagai pengajar sekaligus pendidik. Mereka sekarang dicasting menjadi semata administrator pendidikan.

Dampaknya, materi pengajaran dibonsai dalam kemasan transfer knowledge. Artinya, para pengajar lebih berkonsentrasi pada pola berbagi ilmu yang diajarkan secara sepihak. Proses dialogis yang seharusnya dibangun di antara pengajar dan peserta didik tersaji dalam takaran tidak berimbang. Bahkan cenderung indoktrinasi. Peserta didik dinilai pintar kalau mereka menguasai ilmu pasti. Sedangkan ilmu sosial dan bahasa hanya dilihat sebelah mata. Apalagi kesenian. Sudah pasti mereka dikastakan dalam kategori kasta sudra. Apa yang terjadi? Pembaca sudah menyaksikan sendiri.

Pertanyaannya kemudian, atas kasus merebaknya vandalisme siapakah yang bertanggung jawab? Tampaknya pertanyaan ini dilematis. Mengapa demikian? Karena ditengarai instansi yang mengurus keindahan kota sepertinya tidak berfungsi. Demikian juga aparat penegak hukum menganggap enteng perkara ini. Lalu siapakah bertanggung jawab? Haruskah lembaga pendidikan? Orang tua? Atau warga masyarakat?

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, 8 Mei 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Kuasa Jempol

Dr Sumbo Tinarbuko

Sudah menjadi rahasia umum, di jagat media sosial, jempol memiliki kekuasaan absolut. Ia mempunyai energi besar mengukir penanda zaman. Bahkan meruntuhkan sang zaman. Ia juga dipercaya menjadi eksekutor dalam menjalankan proses komunikasi lewat media sosial. Lewat ujung jempol, seluruh proses komunikasi di jagat media sosial berlangsung gegap gempita. Sang jempol menjadi medium baik hati saat pengguna media sosial menjalankan proses komunikasi dengan pendekatan komunikasi cinta.

Hal itu terlihat pada aktivitas penyebaran ilmu pengetahuan yang memberikan kebermanfaatan bagi seluruh umat. Penyampaian informasi tentang sesuatu bernuansa kebaikan. Berbagi energi positif berbentuk aksi sosial guna memberdayakan kelompok masyarakat berkekurangan. Sebaliknya, sang jempol bersalin kepribadian menjadi eksekutor sadis ketika menyebarkan komunikasi dengki lewat saluran media sosial. Kuasa jempol jahat itu hampir setiap menit dapat disaksikan di lini masa media sosial.

Dalam tiga bulan terakhir, kuasa jempol jahat dengan riang gembira membagikan informasi yang bersifat adu domba terkait dengan kampanye pilkada. Terlebih dalam putaran kedua Pilkada DKI yang dilaksanakan kemarin. Kuasa jempol jahat pun tidak memilih korban. Sri Sultan Hamengku Buwono X juga dijadikan korban. Betapa kekuasaan jempol mampu memporakporandakan banyak hal lewat perang media sosial yang dikendalikannya. Masalah agama, ekonomi, sosial budaya, kinerja pemerintah dan anggota dewan pun tidak luput dari gorengan sang kuasa jempol.

Kuasa jempol di media sosial menyebabkan kekerasan verbal-visual tumbuh bermekaran. Pelaku kekerasan verbal-visual merelakan hati dan pikirannya mengeras demi mengejar kebenaran yang diyakininya benar.

Berdasarkan sifat dan watak semacam itu, media sosial lalu diambil alih dan dikendalikan oleh kuasa sang jempol jahat. Pengejawantahannya, atas kuasa sang jempol jahat, media sosial membungkus kekerasan verbal-visual yang mengeras itu menjadi sebuah komoditas.

Kekerasan verbal-visual kemudian dibranding dan dikomodifikasikan sedemikian rupa agar terjual laris manis. Bentuk konkrit komodifikasi kekerasan verbal-visual di media sosial terwadahi di dalam kotak komentar. Wujudnya dapat berupa ikon jempol like, share atau yang paling dahsyat teks komentar bernada nyinyirisme provokatif.

Efek dari komodifikasi kekerasan verbal-visual itu ditengarai menjadi semacam pembibitan generasi baru bagi tunas kekerasan verbal-visual serial berikutnya. Dalam kesehariannya, mereka senantiasa menggali energi negatif berwajah santun namun bertabiat kasar. Mereka memosisikan kekerasan verbal-visual sebagai peradaban baru. Ketika kekerasan verbal-visual diposisikan sebagai peradaban baru. Pada titik ini, dibangunlah mitos dan ideologi baru. Politik peradaban baru tersebut menjanjikan kesanggupannya menyelesaikan permasalahan sosial budaya yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak dapat dipungkiri, kekerasan verbal-visual karena ulah kuasa sang jempol menjadi tengara memburuknya kondisi perikehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal itu terjadi akibat perubahan drastis tatanilai sosial budaya. Selain itu, tentu dampak rendahnya kualitas budaya komunikasi antarumat manusia yang tercermin lewat media sosial.

Pergeseran tatanilai sosial budaya dan tersendatnya proses komunikasi antarmanusia dalam perspektif budaya komunikasi via media sosial, berujung miskinnya kualitas budaya komunikasi di jagat raya ini. Kini, muncullah realitas sosial yang menyatakan kuasa jempol jahat menjadi barometer nafas kehidupan manusia di tengah ketidaktentuan arah, kesimpangsiuran makna, dan ketidakpastian nilai-nilai kemanusiaan.

Atas kuasa jempol di media sosial, manusia sebagai makhluk berakal budi tidak lagi diposisikan sebagai subjek pengguna bahasa dalam proses komunikasi secara verbal-visual. Melainkan didekonstruksi menjadi sekadar objek tanda di tengah sistem kapitalisme global. Sementara bahasa sehari-hari yang dianggap komunikatif dalam konteks ini kemudian dipelintir menjadi wahana ekspresi manusia jahat bertajuk berperangai kekerasan verbal-visual. Ia bersalin wajah menjadi teroris verbal-visual dengan mengenakan baju seragam kebrutalan.

Jika kuasa sang jempol di media sosial tidak diantisipasi, akan terjadi mandulnya proses komunikasi dialogis antar parapihak. Artinya, sang komunikator yang menjalankan laku komunikasi verbal-visual lebih mengedepankan tabiat egoisme individual atau golongan. Atas kuasa sang jempol jahat tersebut, mereka mati rasa. Mereka memasuki kasta baru sebagai manusia modern yang gagap menjalankan sebuah jalinan komunikasi cinta yang komunikatif. Benarkah demikian?

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Kliwon, 20 April 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko | Follow Twitter @sumbotinarbuko | Follow Facebook @sumbotinarbuko)