(Aspirasi Harjo) Pertunjukan Komunikasi Kebohongan

Oleh Dr. Sumbo Tinarbuko

Jelang akhir 2017, pertunjukan kebohongan secara kuantitatif menunjukkan grafik peningkatan terstruktur. Pergelaran kebohongan menjadi tontonan berklas premium yang senantiasa dipertontonkan pejabat pemerintah, anggota dewan, pengurus parpol dan pejabat publik. Peternakan ketidakjujuran yang mereka pamerkan lewat medsos, media massa cetak dan elektronik, akhirnya oleh sebagian masyarakat, dianggap sebuah kebenaran.

Para pengabai tindak kebenaran senantiasa mendandani tampilan visualnya sedahsyat mungkin. Para komunikator kebohongan senantiasa memilin bahasa bohong dengan penampakan visual yang sangat ciamik. Mereka merekayasa bahasa bohong melalui pendekatan kekerasan simbolik untuk selanjutnya dikomunikasikan menjadi sebuah kebenaran artifisial. Karena targetnya mengomunikasikan kebohongan menjadi sebuah laku kebenaran, maka keberadaannya terlihat lebih hebat ketimbang realitas iklan yang tampak realistis di hati masyarakat.

Peristiwa paling fenomenal pada pertunjukan komunikasi kebohongan dapat disaksikan lewat kasus korupsi e-KTP. Kasus kejahatan kerah putih tersebut melibatkan orang kuat di lingkungan DPR RI yang didukung total pengacaranya.

Pertunjukan kebohongan lainnya, di antaranya, dipanggungkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Orang nomer satu dan nomer dua di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta ini senantiasa mengumandangkan pernyataan, komentar dan pendapat yang cenderung menisbikan kebenaran atas fakta serta realitas sosial yang berkembang di akar rumput.

Kuasa Uang

Saat gurita kebohongan terendus dan terkuak khalayak, mereka lalu membungkus kebohongan itu dengan kebohongan baru. Bungkusan kebohongan baru tersebut kemudian dimintakan dukungan masyarakat lewat pembenaran komunikasi kebohongan. Caranya, mereka saling berbantahan lewat media massa cetak dan elektronik. Isi bantahan komunikasi kebohongan dengan menyatakan dirinya tidak sedang berbohong.

Dalam perspektif budaya visual, peristiwa komunikasi politik dengan dukungan kursi kekuasaan yang diduduki pejabat publik dan anggota dewan, ditengarai menjadi rumah nyaman untuk disemaikannya telur gurita kebohongan lewat berbagai bentuk lelaku tidak jujur.

Lewat bahasa komunikasi politik, beragam kebohongan mereka jahit rapi menjadi sebentuk pakaian yang indah. Ujungnya, di depan masyarakat, kebohongan tampak asli bagaikan sebuah kebenaran yang sebenarnya. Untuk itulah, komunikasi kebohongan wajib dihadirkan menjadi sebuah kebenaran dalam balutan makna konotasi yang seolah baik adanya.

Fenomena pembenaran kebohongan semakin terlihat nyata di zaman now yang peruntukannya serba terbolak-balik. Kelompok pembohong yang suka berbohong, lewat kuasa uang, lalu mendekonstruksi dan mencitrakan dirinya sedemikian rupa menjadi orang yang sangat jujur, religius serta baik hatinya. Hal sama berlaku juga bagi orang yang sengaja senang berbuat salah. Dengan memanfaatkan kuasa uang, mereka sangat mudah memutarbalikkan posisinya menjadi pihak yang seolah benar atau dibenarkan oleh sang keadaan.

Bagi mereka yang mengabdikan dirinya pada sang tuan keserakahan, kuasa uang menjadi kendaraan yang dianggap sanggup menguasai dunia dengan cepat. Kuasa uang diyakini memiliki magnet besar yang berhasil membalikkan sang jahat menjadi sosok tampak suci. Sebaliknya, kuasa uang pun mampu menenggelamkan sesuatu yang sudah berjalan benar untuk kemudian dirobohkan menjadi seolah salah. Peristiwa semacam itu juga diberlakukan bagi mereka yang senantiasa berlaku jujur akan berujung hancur lebur. Sedangkan sang jahat, lewat kuasa uang yang dimilikinya justru menjadi semakin terhormat.

Filosofi Penjor

Ketika seseorang pembohong dalam hidupnya menganggap dirinya paling benar dengan membenar-benarkan kebohongan yang dilakukannya. Pada titik itu, sejatinya ia sedang memasuki sebuah ranah kebodohan yang sebodoh-bodohnya. Hal itu terjadi karena ia menutup diri terhadap kebenaran yang dipantulkan oleh sang kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, kebohongan demi kebohongan yang ia lakukan, sejatinya merupakan upaya proses bunuh diri guna mematikan kebenaran dan kebaikan yang bermekaran dalam dirinya.

Manakala kebohongan demi kebohongan sudah menjadi realitas sosial di zaman now. Saat kebohongan demi kebohongan diangkat menjadi ideologi kebenaran yang sebenar-benarnya. Fenomena seperti itu mengingatkan kita pada sebatang bambu. Keberadaan biasa dimanfaatkan sebagai penjor tarub ritual pengantin. Penjor berasalnya dari sebatang bambu panjang menjulang. Ujungnya yang melengkung diberi hiasan sehingga tampak indah dan meriah. Sedangkan pangkal bambu yang lurus dan kokoh di tanam di dalam tanah.

Filosofi penjor agaknya cocok untuk mengilustrasikan aktivitas ketidakjujuran yang selalu dirayakan di mana pun. Hal itu tampak jelas pada ujung bambu melengkung yang senantiasa dihias serta didandani sedemikian rupa agar tampil cantik menawan.

Sedangkan yang orang jujur dan selalu berkata benar, nasibnya akan disingkirkan atau dihilangkan dari muka ibu pertiwi. Ia harus rela ditanam dalam tanah agar tidak dapat menunjukan kejujuran dan kebenarannya. Hal tersebut terlihat nyata pada pangkal batang bambu yang lurus, kaku dan kokoh. Ia rela menyediakan dirinya menjadi dasar sekaligus fondasi dari keberadaan sang penjor tersebut.

Di zaman now, filosofi penjor realitas sosialnya menjadi relevan untuk menangkal laku komunikasi kebohongan yang dihadirkan secara meriah dan terlihat indah.

Pertanyaannya kemudian, beranikah kita mengatakan dan menjalankan laku kebenaran? Sanggupkah kita, sejak dalam pikiran berlaku jujur pada diri sendiri? Jawabannya silakan ditanyakan pada hati nurani Anda masing-masing.

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Aspirasi Harian Jogja, 2 Desember 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Katalog Pameran) Urun Rembug Visual Branding Desa Budaya

Kata Pengantar
Katalog Pameran DKV Visual Branding ADIDAYA
Karya Mahasiswa Angkatan 2015, Prodi Desain Komunikasi Visual
FSR ISI Yogyakarta

Urun Rembug Visual Branding Desa Budaya
Oleh: Dr. Sumbo Tinarbuko

Branding wilayah atau branding destinasi wisata, belakangan menjadi trend di seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Semua menyadari, di era bisnis modern yang dijual adalah merek, brand dan bukan produk. Apalagi produk yang dijual, semuanya hampir sama.

Berhasilkah program tersebut? Tentu ada yang berhasil. Tapi banyak juga yang gagal. Pasalnya? Euforia program branding hanya didedikasikan atas nama proyek. Bahkan program branding dalam pelaksanaannya diyakini mampu menyerap anggaran APBD yang besar. Pada titik ini, program tersebut mengingkari konsep branding yang sudah disepakati bersama.

Untuk itu perlu dibuat kesepakatan baru antarpara pihak. Sebab pada dasarnya, sebuah brand, dalam konteks branding wilayah, kota atau destinasi desa wisata dan desa budaya, tidak sekadar membuat serta merancang nama merek. Kemudian diparafrasekan dan divisualkan dengan pendekatan desain komunikasi visual menjadi sebuah logo.

Gampangnya, brand tidak sama dengan merek. Ibarat raga manusia, merek sekadar nama pribadi manusia. Ketika pendapat umum masih menganggap brand identik dengan merek. Realitas sosial yang muncul, nama tersebut (baca: merek) senantiasa berjarak dengan objek yang diberi nama.

Atas dasar itulah disodorkan konsep baru yang mendekonstruksi brand bukan kembaran dari merek. Sebab brand adalah merek plus plus. Keberadaannya meliputi segenap jiwa raga dari sang manusia itu sendiri. Brand harus dijaga dalam posisi sebagai kata kerja. Bukan kembali pada sang asal, yakni tetap menjadi kata benda.

Berdasarkan realitas sosial tersebut di atas, Pameran DKV Visual Branding ADIDAYA yang digelar mahasiswa angkatan 2015, Prodi Desain Komunikasi Visual, FSR ISI Yogyakarta, mencoba mendekonstruksi sekaligus urun rembug. Mereka menyumbangkan konsep verbal dan konsep visual bagaimana sebaiknya melakukan proses penciptaan dan perancangan visual branding desa budaya yang ada di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.

Konsep urun rembug tersebut didedikasikan guna membangun citra positif desa budaya yang ada di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul, melalui pendekatan DKV visual branding. Hasilnya dipamerkan di Lippo Plaza Mall Jogja, dari 1 – 3 Desember 2017.

Urun rembug penciptaan dan perancangan visual branding desa budaya ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban sosial dosen pengampu mata kuliah DKV Visual Branding kepada masyarakat luas atas proses belajar mengajar yang dilaksanakannya selama satu semester.

Selain itu, dosen dan mahasiswa yang terlibat menjalankan proses belajar mengajar mata kuliah DKV Visual Branding dengan rendah hati mohon saran, masukan dan sumbangan ide gagasan demi terwujudnya proses belajar mengajar DKV Visual Branding yang membumi dan memberikan kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia.

Slamat pameran, salam #merdekave.

(Dr. Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta)

(OPINI KOMPAS) Kuasa Kata

Oleh Sumbo Tinarbuko

Kuasa kata menjadi kambing hitam terjadinya perang pesan verbal antar warganet di medsos. Kuasa kata yang mewujud menjadi ujaran nyinyirisme biasa berkelindan dalam pemandangan linimasa di medsos. Kuasa kata juga menguasai jagat komunikasi politik di lingkaran tokoh publik, pejabat negara, dan anggota Dewan. Kuasa kata yang membara menjadi perang pesan verbal bersumber dari gagasan dan kebijakan yang mereka kumandangkan. Mereka sengaja menggoreng kebijakan yang bermuara dari gagasan impulsif bernuansa subjektif. Mereka menisbikan rasa perasaan warganet dan melumpuhkan akal sehat warga masyarakat.

Pada titik itulah kuasa kata kemudian melahirkan fenomena gagal paham komunikasi. Dampaknya berhasil memporakporandakan bangunan konsep komunikasi sosial yang sudah berlangsung nyaman. Ujung dari semua itu, menyebabkan kehidupan patembayatan warganet dan warga masyarakat menjadi gaduh melenguh-lenguh.

Gagal Paham

Fenomena gagal paham komunikasi di atas menegaskan kekuatan kuasa kata yang berujung miskomunikasi di medsos. Miskomunikasi di medsos paling membahana saat ini adalah kesalahpahaman antara parapihak akibat perang wacana atas kuasa kata yang dilontarkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta

Fenomena gagal paham komunikasi yang dipantik pidato, komentar, pendapat serta pernyataan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta lalu membara di medsos. Alirannya kemudian merembet ke seluruh media massa cetak dan elektronik. Efek turunannya berlanjut dengan polemik nyinyirisme yang semakin memanas di medsos antara kelompok haters lawan geng pendukung pernyataan orang nomer satu dan nomer dua di kantor pemerintahan DKI Jakarta.

Atas fenomena gagal paham komunikasi ini, sejatinya ada perbedaan pemahaman makna pesan verbal dan pesan visual atas kuasa kata yang dilontarkan kedua belah pihak ketika sedang beku hatinya. Akibatnya, gagal paham komunikasi menjadi sajian tidak membahagiakan yang harus dikonsumsi warganet dan warga masyarakat.

Sebaliknya, bagi kelompok tertentu fenomena gagal paham komunikasi justru sangat membahagiakan dalam konteks perolehan atensi like jempol biru. Ujungnya, pengelola akun medsos yang mengendalikan gelombang magnetik gagal paham komunikasi mendapatkan penghasilan tetap. Berbagai iklan yang menempel di laman yang dikelolanya senantiasa mengucurkan sejumlah fulus atas capaiannya tersebut.

Dalam perspektif budaya visual, harus diakui, sosok gagal paham komunikasi merupakan representasi setan. Ia selalu mengejawantah dalam sebuah proses komunikasi. Apalagi proses komunikasi yang tidak sejalan bagi peruntukan komunikasi itu sendiri. Dengan demikian, sosok gagal paham komunikasi yang menggunakan kendaraan kuasa kata senantiasa menjadi musuh bersama umat manusia.

Dalam pergerakkannya, ia senantiasa menebar energi negatif. Tebaran energi negatif itu wajib dihirup warganet dan warga masyarakat yang gelap mata atas realitas sosial yang ada. Hebatnya, perwujudan sosok gagal paham komunikasi sangat rajin mengobrak-abrik kedamaian warganet. Di sisi lain, keberadaannya juga menciptakan suasana gaduh melenguh-lenguh warga masyarakat di tengah patembayatan sosial di medsos.

Menyiangi Hati

Di abad budaya layar seperti sekarang ini, dibutuhkan kehadiran wasit dan hakim garis yang mampu menyemprit silang sengkarut kelompok gagal paham komunikasi. Kehadiran wasit dan hakim garis bertugas mengajak warganet senantiasa bergandengan tangan guna membangun kesepahaman bersama saat menjalankan proses komunikasi di medsos.

Hal itu wajib dilakukan agar antar warganet yang terbelenggu belitan tangan gurita sosok gagal paham komunikasi dapat hidup damai di tengah keberagaman sifat kemanusiaannya. Selanjutnya dalam tataran pergaulan sosial, mereka sesegara mungkin menyiangi hati. Dengan hati yang sareh, sabar plus sumeleh akan keluar energi positif. Hal itu diyakini mampu menyelaraskan nalar perasaan dan akal pikiran mereka yang sedang terjerembab dalam kubangan lubang gagal paham komunikasi.

Untuk itu, marilah kita bangkit berdiri agar senantiasa mampu membangun kesepahaman diri pribadi dengan pihak lain. Pejabat publik, elit politik dan tokoh masyarakat seyogianya menjadi orang pertama yang mau dan mampu memahami aspirasi warganet serta gerak langkah warga masyarakat yang dilayaninya.

Jangan malah sebaliknya seperti yang terjadi sekarang ini. Mereka menutup diri dan mengunci hatinya dengan gembok besar. Mereka merasa paling benar. Mereka senantiasa menghindarkan diri pribadi dari realitas sosial. Mereka lebih suka menjawab daripada menanggung tanggungannya. Bahkan mereka enggan mencari jalan keluar atas permasalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Ketika sikap egois semacam itu terus dikembangbiakkan, sejatinya mereka sedang menjalankan gerakan bunuh diri massal. Upaya bunuh diri massal itu dilakukan untuk membunuh benih-benih kebaikan yang seharusnya ditumbuhsuburkan. Untuk itu, seyogianya mereka berani menyematkan konotasi positif atas kuasa kata. Hal itu penting dilakukan demi bertumbuhnya energi kebaikan bagi hidup dan kehidupan umat manusia.

Dr. SUMBO TINARBUKO
Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta
Artikel ini dimuat di kolom OPINI Harian KOMPAS, Sabtu Pahing, 18 November 2017
Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko,
Facebook: @sumbotinarbuko

(Analisis KR) Budaya Miskomunikasi

Dr Sumbo Tinarbuko

Masih butuh waktu dua bulan lagi untuk resmi memasuki tahun politik 2018. Tetapi realitas sosial di lapangan, hawa hati panas dalam jagat kehidupan patembayatan sosial warganet menunjukkan tingkat kepanasan yang meningkat tajam. Aura hati panas semacam itu mendorong suburnya aktivitas nyinyirisme, ujaran kebencian dan perang komentar yang ditayangkan lewat media sosial.

Hal paling baru misalnya, terlihat dari pidato Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan yang kemudian memunculkan polemik atas pemahaman kata pribumi. Narasi berikut cerita tentang Gubernur DKI Jakarta yang sengaja menerobos arus jalur one way Puncak Bogor. Lalu warta yang mengabarkan demo mahasiswa di depan Istana Presiden. Kabar sebelumnya tentang pembelian senjata api oleh pihak kepolisian yang berujung polemik panas antara tentara dengan polisi.

Belum lagi linimasa media sosial terpapar perang komentar antara pihak yang kontra melawan kubu pro atas pernyataan kontroversial yang dikumandangkan beberapa menteri berkaitan dengan peraturan menteri yang dinilai kontraproduktif. Sedangkan yang tidak pernah surut dan selalu melambung di linimasa media sosial adalah komentar atas komentar yang kemudian dikomentari oleh pejabat publik, tokoh masyarakat atau anggota dewan. Komentar atas komentar tersebut kemudian digoreng oleh warganet bertopeng haters. Hasilnya, berwujud menu sajian ujaran kebencian yang bermuara pada senandung lagu bernada nyinyirisme.

Atas semua produk komunikasi yang dimediasikan lewat media sosial menyebabkan hampir semua warganet penganut ideologi nyinyirisme berteriak lantang di media sosial. Mereka mendaku komentar serta pendapat pribadi dan geng kelompoknya adalah paling benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika komentar subjektif digoreng lalu dibalas dengan komentar yang super subjektif oleh warganet bertopeng haters. Pada titik ini ditengarai terjadinya penurunan kualitas budaya komunikasi secara horizontal antarumat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan telah terjadi pergeseran nilai budaya secara signifikan.

Tanda zaman semacam itu muncul lewat penanda zaman berupa minimnya pagu mutu komunikasi antar warganet dengan sesamanya. Ujungnya, sosok miskomunikasi menjadi representasi mitos atas miskinnya kualitas budaya komunikasi. Hebatnya, representasi mitos tersebut mendapatkan dukungan gegap gempita dari warganet berwajah haters.

Mitos semacam itu mencapai klimaksnya saat proses komunikasi dialogis kehilangan akar budaya. Artinya, pendukung miskomunikasi lebih mengedepankan lelaku egoisme individual atau golongan. Kepekaan dan kepedulian terhadap harkat hidup masyarakat yang lebih besar seolah hablur ditelan angin puting beliung. Seluruh lapisan masyarakat gagap menjalankan sebuah jalinan komunikasi yang komunikatif dan membahagiakan.

Dampak fenomena miskomunikasi senantiasa menghantui proses dialogis antara warganet dengan warga masyarakat. Fenomena miskomunikasi juga mengganggu budaya komunikasi yang sudah terjalin apik antara rakyat jelata dengan pemerintah, pejabat publik, dan anggota dewan. Fenomena miskomunikasi yang menemui jalan buntu, serta merta bersalin wajah menjadi sengketa kekerasan senggol bacok di kalangan klas bawah kelompok masyarakat heterogen.

Perbedaan persepsi yang dipicu oleh fenomena miskomunikasi seringkali mengganjal ekspresi komunikasi antara orangtua dengan buah cinta kasihnya. Fenomena miskomunikasi juga menjadi pemantik perang dingin konflik pasangan suami istri. Fenomena miskomunikasi pun menjadi kabel penghantar permusuhan dan sentimen pribadi antara murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen, dan anak buah dengan pimpinannya.

Guna menangkal fenomena miskomunikasi yang sudah dikategorikan sebagai bencana sosial, upaya merangkul budaya komunikasi sebagai komponen utama saat menjalankan prosesi komunikasi, menjadi kebutuhan mutlak untuk disegerakan. Keberadaannya pun setiap saat harus senantiasa dikuatkan.

Hal itu penting dilakukan guna menghindari konflik horizontal antara warganet dengan warga masyarakat. Wajib juga dilakukan untuk meredam perseteruan sosial antara rakyat jelata dengan pemerintah, pejabat publik, anggota dewan dan tokoh masyarakat

Sejatinya, jagat budaya komunikasi mengajak kita secara damai untuk senantiasa merangkai kepingan puzzle pesan verbal dan pesan visual. Sebelumnya diawali dengan menuliskan teks verbal dan teks visual saat menjalankan proses komunikasi. Selain itu, budaya komunikasi selalu menjalankan kerja kolaborasi antara kemampuan berbahasa dan kepiawaian dalam mengemudikan proses komunikasi. Ketika kerja kolaborasi penuh kerukunan seperti ditawarkan budaya komunikasi ini dijalankan dengan seksama, hasilnya tidak akan menciptakan fenomena miskomunikasi yang mengerikan itu.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu, 15 November 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Aspirasi Harjo) Kekerasan Verbal Halal?

Sumbo Tinarbuko

Awal semester kedua 2017, terasa ada peningkatan tensi komunikasi politik, padahal belum memasuki tahun politik. Fenomena kekerasan verbal terjadi secara virtual di media sosial. Hal tersebut tercermin dalam twitwar di media sosial antara elite politik dan para pengikutnya.

Tertayang pula perang komentar antar menteri dan pejabat publik lawan haters alias kaum pembenci. Bantah-membantah, dukung-mendukung, jegal menjegal saling menjatuhkan serta saling kritik yang menyebabkan telinga menjadi keriting terjadi dalam perang wacana di media sosial.

Cerita selanjutnya dapat ditebak, perang virtual di media sosial pun berlanjut dalam panggung kehidupan nyata. Fenomena nabok nyilih tangan pun menjadi sarana untuk mengeksekusi rasa kebencian tersebut.

Dianggap Halal

Cerita tentang kekerasan verbal di media sosial sudah menjadi rahasia umum. Dari hari ke waktu, pengikut komunikasi kekerasan verbal semakin merebak. Komunikasi kekerasan verbal seakan menjadi bagian dari fenomena komunikasi verbal yang dihalalkan oleh ruang dan waktu. Karena dianggap halal, elit politik, tokoh masyarakat, pejabat publik dan anggota dewan senantiasa menggunakan pendekatan komunikasi kekerasan verbal dalam menyampaikan kehendak hati dan pikirannya pada masyarakat luas.

Mereka kemudian berserikat dan sengaja mengeluarkan pernyataan kontroversial tanpa dilandasi pemikiran matang seturut dengan kematangan usianya. Terpenting, mereka menyeriusi diri dengan mengeluarkan pendapat berikut kebijakan yang disandarkan pada tren komunikasi kekerasan verbal.

Mereka berkomunikasi ala komunikasi kekerasan verbal demi mengejar popularitas diri. Targetnya, agar menjadi bagian penting dari realitas media sosial. Sasaran berikutnya memosisikan diri menjadi tokoh di media massa cetak dan elektronik.

Semuanya itu dilakukan agar masyarakat pendukungnya terpuaskan. Imbalannya, mereka akan memberikan dukungannya pada periode perebutan kekuasaan berikutnya. Transaksi politik pun sah dalam bisnis jasa dukung-mendukung. Dampak atas fenomena halal tersebut, masyarakat pun dengan patuh ikut serta meniru menjalankan komunikasi kekerasan verbal seperti yang dilakukan sang junjungannya.

Cacat Berbahasa

Pada titik ini, dalam perspektif budaya Jawa, komunikasi kekerasan verbal ala elit politik, tokoh masyarakat, pejabat publik dan anggota dewan, dimaknai sebagai perilaku yang mengedepankan sifat adigang, adigung, adiguna. Mereka adalah sekelompok orang beruntung tetapi senantiasa mengingkari dirinya ketika dipercaya memegang payung kekuasaan.

Atas tabiat mereka yang seperti itu, rakyat pun menilai dengan menorehkan nilai jelek dalam wujud angka merah. Warga masyarakat juga menilai seperti tertulis dalam peribahasa: sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Dengan demikian, ketika mereka dipercaya memangku jabatan publik, tetapi dalam perjalanannya justru mengingkari amanah untuk menjadi pelayan masyarakat, maka tamatlah karir mereka di mata masyarakat.

Dalam perspektif budaya visual, para pemuja komunikasi kekerasan verbal ditengarai menjadi produsen miskomunikasi yang tuna komunikasi. Mereka pun cacat dalam berbahasa. Mereka melakukan jalan pintas seperti itu karena tuturan budi bahasanya tidak sejalan dengan pijakan perilakunya.

Oleh sebab itu, dalam setiap langkahnya, mereka senantiasa memparodikan nasihat luhur nenek moyang yang semula tertulis: sepi ing pamrih, rame ing gawe menjadi sepi ing gawe, rame ing pamrih. Maknanya secara semiotika, elit politik, tokoh masyarakat, pejabat publik dan anggota dewan yang seperti itu adalah representasi dari pribadi serakah. Maunya untung sendiri. Sukanya menang sendiri. Mengejar hidup nyaman tanpa mau berupaya dan bekerja keras demi menyejahterakan, mengayomi serta melayani rakyatnya.

Untuk itu, agar elit politik, pejabat publik, anggota dewan dan tokoh masyarakat dalam setiap gerak langkahnya menghindari lelaku komunikasi kekerasan verbal seyogianya mereka menempa diri lewat falsafah nginang (mengunyah sirih). Ritual mengunyah sirih bagi masyarakat Jawa, diawali melinting daun sirih hijau, di dalamnya diisi secuil gambir diolesi injet (cairan gamping). Berikutnya, daun sirih dikunyah sampai lumat.

Makna konotasinya, seorang pemimpin sebelum menyatakan dan memutuskan kebijakan, harus mengolah berbagai hal berasal dari beragam sumber secara bijaksana. Setelah dikunyah, dioplos irisan tembakau yang dibalurkan di mulutnya demi membersihkan cepretan air ludah. Maknanya, setelah ditimbang baik buruknya, masih harus dipilah dipilih untung ruginya. Selanjutnya ditentukan sisi positifnya dan dipilin sedemikian rupa dari sudut keelokan serta kebermanfaatnya bagi seluruh masyarakat.

Tanya Kenapa

Pertanyaannya kemudian, kenapa fenomena komunikasi kekerasan verbal hingga hari ini semakin mengeras? Apa yang mereka cari dalam perseteruan ini? Benarkah fenomena komunikasi kekerasan verbal sudah dihalalkan? Betulkah fenomena komunikasi kekerasan verbal sudah menjadi bahasa baru untuk mewujudkan kehendak dan keinginan akan suatu hal oleh para pihak? Apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan fenomena kekerasan kekerasan verbal di Indonesia? Apakah rasa asih dan ideologi cinta kasih antar umat manusia sudah mulai pudar dari bumi Indonesia?

Atas pertanyaan tersebut, mari bersama-sama kita jawab dan carikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Sepakat?

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Aspirasi Harian Jogja, 10 Oktober 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(OPINI KR) Pajak Reklame dan Sampah Visual

Sumbo Tinarbuko

Harian KR (25/9/2017) menurunkan laporan utama bertajuk: 184 Titik Reklame Diberi Peringatan. Pajak Ditagih, Penertiban Dijalankan. Liputan tersebut mewartakan Pemkot Yogyakarta berhasil melakukan pengembangan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait optimalisasi pajak reklame.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta (BPKAD) Kadri Renggono, dari temuan awal sebanyak 13 titik reklame, kini berkembang menjadi 184 titik. “Seluruhnya sudah diberikan peringatan menyangkut penagihan pajak serta langkah penertiban”, paparnya.

Paparan Kepala BPKAD tersebut di atas mengingatkan pada realitas sosial tebaran reklame luar ruang dengan konstruksi permanen dan tanpa memakai konstruksi permanen. Keduanya berjalan beriringan seperti rel kereta api. Sayangnya dari sisi setoran pajak reklame keberadaannya tidak berbanding lurus. Ujungnya, jumlah sampah visual reklame luar ruang tanpa memakai konstruksi permanen dalam setiap minggunya bertambah banyak. Puncaknya, privatisasi ruang publik atas keberadaan reklame luar ruang tidak dapat dihindari. Bagi masyarakat hal tersebut menjadi titik siksaan visual sekaligus bencana sosial di ruang publik.

Salah satu temuan Komunitas Reresik Sampah Visual terpapar nyata di Jalan Jendral Sudirman sampai Jalan P. Diponegoro. Di penggal jalan tersebut ada hotel berbintang, rumah makan waralaba cepat saji dan studio foto yang menjarah taman – trotoar untuk diprivatisasi menjadi area pemasangan rontek dan papan nama berbahan neonbox milik mereka.

Temuan

Mengacu Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, Pasal 6 menyatakan reklame dilarang diselenggarakan antara lain: pada trotoar, pada taman jalur hijau dan pada taman kota. Dengan demikian, sangat jelas mereka menyalahi perda. Artinya, dari sisi penempatan reklame sudah melanggar aturan bahkan menjadi sampah visual. Pertanyaannya, apakah mereka mengajukan izin pemasangan reklame luar ruang? Kalau mengurus izin, kenapa diperbolehkan di pasang di taman – trotoar? Apakah mereka membayar pajak reklame?

Temuan lainnya, terlihat di berbagai perempatan dan pertigaan yang memiliki tingkat kemacetan tinggi. Di antaranya Kleringan, Kotabaru, Kridosono, Tugu Pal Putih, Wirobrajan, Gondomanan, Jetis, Plengkung Gading, Pojok Beteng Wetan dan Kulon, Jembatan Layang Lempuyangan, Wahidin Sudirohusodo, Demangan serta Tungkak. Di sana dengan gagahnya terpasang reklame luar ruang yang bersalin wajah menjadi sampah visual. Bentuknya: spanduk, umbul-umbul, baliho, rontek, poster dan white paste.

Meski mereka sudah mengajukan izin. Bayar pajak reklame insidentil. Menempelkan stiker warna hijau di objek reklame luar ruang. Kenyataannya, merekalah yang sengaja memproduksi sampah visual reklame komersial. Mereka secara sadar melanggar Pasal 6, Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Dalam perda tersebut tertulis jelas melarang pemasangan atau penempatan reklame luar ruang di taman kota, trotoar, tiang telepon, tiang listrik, tiang rambu lalulintas dan dipakukan di batang pohon.

Teroris Visual

Atas pelanggaran visual yang terjadi selama ini, Pemkot Yogyakarta tidak banyak berbuat. Paling banter, reklame luar ruang yang melanggar Perda No 2/2015, digaruk Satpol PP. Pelakunya tidak mendapatkan sanksi hukum. Tidak ada denda. Tidak dimasukkan daftar hitam. Bahkan komplotan penebar sampah visual hingga hari ini masih gentanyangan. Mereka menjadi teroris visual yang dengan riang gembira menebar sampah visual reklame komersial di ruang publik.

Ketika pemasangan papan reklame luar ruang tidak memerhatikan estetika lingkungan justru akan memberi kesan Kota Yogyakarta tidak toleran lagi. Untuk itu, keberanian mencabut sampah visual reklame komersial dan iklan politik yang secara sembarangan ditebarkan di ruang publik harus ditanamkan sejak dini. Hal itu mendesak dilakukan sebagai bentuk berwujudan kesadaran masyarakat akan pentingnya keutuhan serta keselarasan lingkungan.

Sejujurnya masyarakat tetap membutuhkan reklame sebagai sumber informasi visual atas keberadaan produk, barang dan jasa. Sebaliknya, masyarakat juga membutuhkan ruang publik. Sebuah ruang sosial digunakan untuk reriungan tanpa terusik kehadiran reklame luar ruang yang mendedahkan kekerasan simbolik berujung pada sampah visual.

(Dr Sumbo Tinarbuko, M.Sn adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom OPINI KR Harian Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

Desain Komunikasi Visual: Kedepankan Rasa Kemanusiaan yang Berkeadilan

Oleh: Dr. Sumbo Tinarbuko, M.Sn

1#
Desain komunikasi visual adalah ilmu kehidupan yang berupaya memecahkan masalah komunikasi visual dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan. Pada titik ini, Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta berupaya membimbing mahasiswa agar memiliki kemampuan sebagai calon desainer komunikasi visual yang dapat mengemukakan konsep berpikir dengan pendekatan design thinking, mengamati, mengidentifikasi, menganalisis dan mewujudkan hasil analisis tersebut dalam bentuk kajian maupun rancangan karya desain komunikasi visual.

Agar mempunyai semangat sebagai pengkaji dan perancang komunikasi visual yang piawai mencetuskan, menemukan ide ciamik serta selalu tampil dalam nuansa kebaruan, maka konsep pendidikan tingi desain yang dikembangkan Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta senantiasa mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar yang berfondasikan pada unsur kreativitas dan inovasi. Artinya, sebuah proses mental berujung pada tahapan berpikir yang mampu memunculkan ide baru. Ketika ide kreatif tersebut dieksekusi dapat diaplikasikan secara praktis dan efisien dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan.

Selain itu, Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta bersungguh-sungguh menjadi pembimbing, pembombong dan pamomong mahasiswa. Hal itu didedikasikan untuk mahasiswa, agar mereka mampu berkomunikasi secara verbal dan menguasai proses penyampaian pesan secara visual kepada masyarakat luas secara santun. Semuanya itu dihadirkan dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan.

2#
Catatan leluhur mencatat: sejatinya desain komunikasi visual adalah sandangan urip manungsa. Sebagai bagian dari nafas kehidupan manusia, siapa pun yang bergerak bersama desain komunikasi visual, seyogianya menyepakati catatan leluhur yang sangat luhur tersebut. Cara menyepakatinya dengan mengedepankan semangat untuk hidup dan menghidupkan desain komunikasi visual, agar desain komunikasi visual tetap hidup.

Guna menajamkan catatan leluhur tersebut, sudah selayaknya manakala desain komunikasi visual diangkat harkat dan martabatnya untuk didudukkan di kursi singgasana. Selanjutnya, agar keberadaan desain komunikasi visual tampak agung sekaligus membumi, maka di sisi kiri dan kanan kursi singgasana perlu dilengkapi hadirnya publikasi ilmiah serta kajian popular di sejumlah jurnal ilmiah, buku, media massa cetak maupun media sosial.

Konsekuensi logisnya, mahasiswa dan dosen desain komunikasi visual wajib membuka wawasan lebih luas dengan memperkaya diri lewat bacaan yang terkait dengan cultural studies, ilmu humaniora dan ilmu sosial lainnya. Lewat berbagai bacaan tersebut, akan tumbuh kesadaran maca, aksara lan wicara dalam rangka mengedepankan literasi desain komunikasi visual. Ujungnya, mahasiswa dan dosen diharapkan dapat lebih banyak melihat, mengidentifikasi, menganalisis, mengkaji dan merancang karya desain komunikasi visual.

Hal itu wajib dilakukan guna menginformasikan kepada masyarakat perihal fungsi sosial dan peran budaya desain komunikasi visual. Terpenting, perkembangan desain komunikasi visual dalam konteks wacana maupun praktik, tanpa dukungan dan partisipasi parapihak sulit dilaksanakan. Jika hal tersebut dibiarkan terus berlangsung, maka keberadaan desain komunikasi visual sebagai salah satu bagian kajian studi kebudayaan, akan jalan di tempat alias mandheg!

3#
Perkembangan desain komunikasi visual tidak lepas dari peran pendidikan akademik. Faktor penentu lainnya: kurikulum dan sarana prasarana. Sedangkan penentu kunci adalah kualitas dosen. Mengapa menjadi penentu kunci? Sebab keberadaannya diposisikan sebagai garda depan agen pembaruan desain komunikasi visual di tengah industri kreatif yang kian marak di Indonesia.

Dengan demikian, seluruh sarana dan prasarana pendidikan, kualifikasi sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa), kurikulum pendidikan, peraturan akademik dan lainnya diupayakan untuk dapat memperoleh lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

Pertama, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan melalui studi kepustakaan dan lapangan, guna meningkatkan wawasan di bidang desain komunikasi visual. Kedua, memiliki kreativitas yang tinggi untuk melakukan eksperimen desain dan inovasi baru, baik dari segi fungsi sosial maupun kebudayaan. Hal itu dieksekusi sebagai upaya memberi nilai tambah terhadap karya yang dihasilkan. Ketiga, mampu menciptakan karya desain komunikasi visual yang mengedepankan unsur kebaruan (novelties), komunikatif, manusiawi, berkeadilan dan bermartabat. Terakhir, mampu melakukan prosedur penelitian, pengkajian, perancangan serta melakukan presentasi, sebagai pertanggungjawaban secara konseptual atas semua karya desain komunikasi visual yang dibuatnya.

4#
Berdasar kenyataan tersebut, ada baiknya kita mulai memikirkan bagaimana menjalin kolaborasi sinergis antara pemerintah, jagad industri, asosiasi profesi, para alumnus, dan lembaga pendidikan tinggi desain komunikasi visual yang ada di Indonesia.

Upaya menjalin hubungan profesional yang saling membahagiakan semacam itu perlu segera diupayakan karena pihak industri menginginkan lulusan desain komunikasi visual siap pakai dengan segala amunisi yang dimiliki. Di sisi lain, pihak industri kurang berkenan memikul tanggung jawab sebagai ‘sekolah lanjutan’ bagi lulusan perguruan tinggi desain komunikasi visual yang akan memasuki dunia industri kreatif bidang desain komunikasi visual.

Sudah saatnya ranah industri kreatif bidang desain komunikasi visual maupun ’industri pendidikan desain komunikasi visual’ saling berbagi pengalaman dan bahu membahu antara yang satu dengan lainnya. Karena setiap lembaga pendidikan tinggi desain komunikasi visual memiliki keunikan serta kelebihan tersendiri. Hal itu akan sangat menggembirakan ketika industri kreatif bidang desain komunikasi visual berkenan memahami secara merdeka karakter dan visi misi dari lembaga pendidikan desain komunikasi visual.

5#
Karena desain komunikasi visual adalah penanda zaman, maka desainer komunikasi visual adalah produsen tanda yang setiap saat menandai zamannya. Hebatnya, jejak tanda zaman yang ditorehkannya secara otomatis tercatat dalam catatan sejarah perkembangan peradaban manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, agenda Pameran Karya Desain Komunikasi Visual “Lini Masa” 26 – 28 Agustus 2017 yang digelar Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta, di Jogja National Museum adalah upaya membangun kebersamaan dalam konteks kerja kolaborasi antar parapihak secara kreatif dengan mengedepankan rasa kemanusiaan yang berkeadilan.

Selain itu, Pameran Karya Desain Komunikasi Visual “Lini Masa” 2017 yang digelar Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta diselenggarakan guna mempertanggungjawabkan secara sosial kepada masyarakat luas dalam rangka melaporkan hasil proses belajar mengajar yang diselengarakannya selama ini.

(Dr. Sumbo Tinarbuko, M.Sn adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta| Artikel ini dimuat di Katalog Pameran Perjalanan Desain Komunikasi Visual dari Masa ke Masa: LINI MASA, Prodi Desain Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta. Jogja Nasional Museum , 26 – 28 Agustus 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Aspirasi Harian Jogja) Kolonialisasi Dunia Pendidikan

Dr. Sumbo Tinarbuko

Liputan Kompas (12/7/2017) berjuluk “Pendidikan Multikultural: Ruang Interaksi Minim, Kebangsaan Melemah”, memberikan pencerahan sekaligus perenungan bagi pembaca. Tayangan liputan tersebut hasil laporan jurnalistik atas Dialog Kebangsaan ke-2 bertema “Pendidikan Memperkuat Kebangsaan”. Dialog Kebangsaan itu dihelat guna memperingati ulang tahun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ke-50.

Salah satu narasumber Dialog Kebangsaan, Azyumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, memaparkan pemikirannya di antaranya sebagai berikut. Sekolah maupun perguruan tinggi, terlalu disibukkan dengan proses administrasi yang membebani. Kolonialisasi perguruan tinggi ini dilakukan oleh kementerian. Padahal bila ingin perguruan tinggi nasional kompetitif, maka perlu ada perubahan kebijakan kepada para dosen untuk dibebastugaskan dari kewajiban mengurusi urusan nonteknis administratif. “Birokratisasi menjajah pendidikan saat ini,” ujarnya.

Ditegaskan Azyumardi, guru atau dosen sekarang lebih sibuk mengurus proses administrasi dari birokrasi yang berbelit-belit, sehingga tidak lagi membaca buku atau membuka wawasan atau minim literasi.

Atas kritik yang disampaikan Azyumardi semakin menguatkan tengara, tugas utama guru dan dosen sebagai pengajar sekaligus pendidik secara sistematis dibonsai. Mereka tidak kuasa melawan penjajahan yang dilancarkan birokrat pendidikan di negeri ini. Mereka wajib legawa bersalin profesi menjadi administrator pendidikan yang baik dan benar. Mereka harus sigap dan terampil mengurusi a sampai z administrasi pendidikan yang disampirkan ke pundak guru dan dosen. Meskipun tidak bahagia, mereka harus patuh membuat laporan administrasi pendidikan secara terstruktur dan mengikat sesuai peruntukannya.

Mati Gaya

Karena alih profesi tersebut, kemampuan intelektualitas para guru dan dosen cenderung mandeg alias jalan di tempat. Mereka tidak sempat lagi membaca buku sebagai sumber ilmu sekaligus jendela literasi yang menghembuskan angin segar wawasan dan pengetahuan. Mereka ditarget memenuhi tuntutan satuan kredit semester dalam jumlah tertentu. Akhirnya mereka menjadi guru dan dosen yang mati gaya di hadapan mandor kurikulum dalam kendali payung sistem kredit semester.

Dampaknya, setiap penyelenggaraan proses belajar mengajar, para pendidik di jagat pendidikan formal, ditengarai menjadi sosok pendidik yang kaku membatu sekaligus mati gaya. Segala ruang, media, dan gerak gerik yang bersinggungan dengan jagat pendidikan dihadirkan tanpa adanya pendidikan itu sendiri.

Hal itu terjadi, ditengarai saat membuat dan menyampaikan materi ajar jarang sekali melakukan pembaruan yang berarti. Mereka senantiasa memelihara zona nyaman dan mencari suasana aman saat menyelenggarakan proses belajar mengajar. Mereka mengedepankan materi ajar dengan konsep ‘biasanya’ yang dijalankan dari tahun ke tahun dalam format sama. Mereka tidak berani melakukan interpretasi atas sebuah kurikulum yang sudah kaku membatu agar menjadi bahan pengajaran yang ‘’seksi’’ dan merangsang minat serta keingintahuan peserta didik untuk berproses lebih lanjut secara merdeka dan bertanggung jawab.

Penyeragaman Pola Pikir

Dalam perspektif budaya visual, manakala fenomena itu menggejala secara membabi buta, mengakibatkan terjadinya komersialisasi pendidikan. Realitas sosial mencatat dengan jitu, ketika konsep pendidikan tanpa pendidikan menjadi panglima perang komersialisasi pendidikan. Hasilnya, mutu pendidikan dinilai parapihak memasuki ranking rendah. Pendeknya, kualitas pendidikan formal tidak seperti diharapkan. Kualitas pendidikan tampil mati gaya dan hadir dalam perwujudan yang kaku membatu. Keberadaannya pun cenderung menumbuhkan dinding-dinding kaku sebuah perspektif ilmu. Ujung ekstremnya, ia hadir terpisah dari kehidupan sehari-hari yang sejatinya lentur dan dinamis.

Dampak atas format semacam itu menyebabkan peserta didik harus berkenan menerima proses indoktrinasi. Sebuah proses yang melibatkan tangan penguasa untuk menyeragamkan pola pikir serta menyetarakan perilaku. Lengkap dengan selera tata rasa sang penguasa. Hasilnya, keberadaan lembaga pendidikan tinggi dalam konteks industri pendidikan bersalin rupa. Ia menjadi layaknya jalan tol untuk ngebut berburu kasta modern bergengsi tinggi. Representasinya dalam wujud jabatan publik dengan kepemilikan derajat dan pangkat tinggi di pundaknya.

Atas dasar hal itu, kehadiran lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa pendidikan, sekarang tidak lagi dipandang sebagai lembaga sosial. Ia bukan lagi sebuah lembaga sosial yang menyandang amanah tugas sosial untuk mencerdaskan dan memerdekakan peserta didik. Atas nama mandor kurikulum, ia harus rela pada kehendak penguasa zaman untuk berganti peran menyelenggarakan pendidikan tanpa melibatkan unsur pendidikan itu sendiri. Yang paling menyedihkan, ia dipaksa menanggalkan karakter klasik sebagai sebuah lembaga sosial. Ia tidak boleh lagi menanam kebaikan. Ia dilarang menyebar virus kebermanfaatan guna merangkai ilmu pengetahuan dalam jalinan nilai-nilai kemanusiaan yang manusiawi, adil, mandiri, bermartabat dan berbudaya.

Pokoknya Happy

Ketika konsep pendidikan tanpa pendidikan itu terus dijalankan, ditengarai sikap hidup peserta didik untuk belajar dalam praktik kehidupan yang senyatanya semakin luntur. Bagi peserta didik yang notabene kawula muda, kegiatan belajar mengajar tidak dipandang sebagai proses mengembangkan diri. Capaian kegiatan belajar mengajar tidak lagi berujung pada penguasaan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang terjadi, justru mereka lebih terobsesi mewujudkan jalan cerita yang dihadirkan jagat sinetron televisi.

Atas nama merayakan masa muda, mereka cenderung menghabiskan energi kemudaannya dengan mengumbar syahwat duniawi bergaya hidup modern. Mereka sangat mendukung slogannya yang ngehits: ‘’pokoknya yang penting happy!’’.Pada akhirnya, mereka lebih senang belajar hura-hura ketimbang belajar serta lelaku prihatin menuju penguasaan masa depan yang beradab dan bermartabat.

Mereka lebih suka berpikir instan dan pragmatis. Mereka lebih menggemari kemasan pikiran seragam sehingga nalar kreatif pun ditenggelamkan terpaan badai gaya hidup konsumtivisme, dan hedonisme. Mereka lebih senang bersiasat jangka pendek dengan menisbikan jalinan sebuah proses. Padahal sebuah proses – apapun bentuk dan pengejawantahannya – sejatinya adalah pilihan wajib yang harus dilakukan oleh siapapun dalam mengisi hidup dan kehidupan ini.

Pada titik seperti inilah, terlihat dengan gamblang, mereka dirundung kebingungan sosial. Mereka dengan gampang meninggalkan aspek moralitas dan spiritualitas. Mereka membuang jauh hakikat adat istiadat dan kearifan lokal yang sejujurnya menjadi penjaga gawang hati nurani. Sebuah cetakan perilaku makhluk sosial untuk senantiasa berbuat baik dan bertindak elok sesuai kepribadiannya sendiri secara mandiri dan merdeka yang bertanggung jawab.

Mereka cenderung tidak peduli atas upaya mengolah rasa dan karsa menjadi karya nyata yang mampu mewarnai dunia dalam konteks positif. Akibatnya, penduduk bangsa ini mudah bingung dan tersinggung karena tidak memiliki jati diri dan potensi diri yang diandalkan. Penduduk bangsa ini dalam pengaruh hipnotis dan dikondisikan menjadi keledai dungu. Jiwa raganya dikendalikan pengaruh negara asing yang menjajah secara ekonomi, budaya dan ideologi. Cengkeraman itu menjadikan bangsa ini lembek daya juangnya. Bangsa ini lebih bangga diposisikan sebagai bangsa konsumen. Bangsa ini lebih bahagia mengandalkan seluruh pemenuhan kebutuhan hidupnya melalui aktivitas impor.

Pertanyaannya kemudian, dengan fenomena pendidikan tanpa pendidikan akankah mampu memperkokoh aspek kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Atau pokoknya yang penting happy, senang dan bahagia?

(Dr. Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Aspirasi Harian Jogja, 24 Agustus 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(Analisis KR) Estetika Kota

Dr Sumbo Tinarbuko

Warga Yogyakarta mendengar warta gembira ketika Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, pada Kamis Pon 27 Juli 2017, menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Penetapan perda tersebut juga telah disetujui sepenuhnya oleh DPRD Kota Yogyakarta.

Perda tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai payung hukum guna menata dan mengendalikan keberadaan menara telekomunikasi dan fiber optic (TFO). Penataan serta pengendalian atas keberadaan menara TFO di ruang publik menjadi tanggung jawab Pemkot Yogyakarta. Demikian juga saat mengarahkan dan menempatkannya, harus sesuai dengan ruang yang tersedia serta disepakati dalam konteks etika dan estetika kota.

Demi mewujudkan kota ramah bagi warga dan wisatawan yang mengunjunginya, maka penampakan visual atas estetika kota harus dikedepankan. Untuk itu Pemkot Yogyakarta seyogianya menindaklanjutinya dengan membuat konsep penataan serta pengendalian menara TFO secara terstruktur. Pengejawantahan konsep zonasi dan masterplan penempatan menara TFO di ruang publik senantiasa mengedepankan ragam dan pola yang tertata baik. Diharapkan pula, hadirnya konsep zonasi dan masterplan penempatan menara TFO akan memudahkan pengawasan serta penertiban bagi oknum yang melanggar perda tersebut.

Ketika merumuskan konsep zonasi dan masterplan penempatan menara TFO, Pemkot Yogyakarta perlu melibatkan pakar yang memiliki kompetensi atas hal tersebut. Di antaranya: pakar planologi, arsitek, pakar desain, sosiolog, antropolog, teknik sipil dan konstruksi bangunan serta seniman.

Hal itu mendesak dilakukan, agar konsep zonasi dan masterplan penempatan menara TFO mampu menepis kritik masyarakat. Disebutkan dalam kritik tersebut, penempatan dan pemasangan menara TFO menjadikan ruang publik di Yogyakarta bagaikan kue tertusuk puluhan tusuk gigi. Ruang publik secara visual semakin kumuh akibat penempatan menara TFO sesuka hati pemiliknya. Dampak visual ideologisnya, keberadaan Tugu Pal Putih sebagai landmark Yogyakarta semakin dikerdilkan oleh hadirnya puluhan tusuk gigi komersial yang bernama menara TFO.

Hadirnya Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, sejatinya mengajarkan pada kita semua untuk taat asas. Patuh menjaga terwujudnya estetika kota di ruang publik. Pemerintah dan warga seyogianya mematuhi peraturan yang sudah diundangkan atas dasar kesepakatan bersama.

Kedua perda tersebut diharapkan mampu menjadikan iklan luar ruang dan menara TFO yang terpajang di ruang publik sebagai bagian ornamen kota yang nyeni dan menarik. Selain itu, keberadaan kedua perda tersebut semakin menguatkan pengakuan pemerintah bahwa ruang publik harus tetap menjadi milik publik. Bukan sebaliknya, ruang publik yang dikuasai merek dagang, partai politik dan menara TFO.

Sudah saatnya Pemkot Yogyakarta memperbaiki catatan buruk yang menyatakan penurunan kualitas ruang publik berada pada posisi rendah. Hal itu penting dilakukan karena secara visual ruang publik di Yogyakarta, tidak lagi didedikasikan sebagai ruang bersama ramah lingkungan. Ruang publik tidak lagi didorong sebagai ruang komunal untuk merayakan kepentingan interaksi antarwarga dalam konteks lingkungan sosial budaya yang sehat dan bermartabat.

Ketika keberadaan ruang publik Yogyakarta (trotoar, taman kota, ruang terbuka hijau) tidak ramah para warganya, dapat asumsikan, pemerintah melakukan pembiaran atas karut marut ruang publik. Pemerintah dianggap tidak memedulikan kenyamanan dan keselamatan warga saat menjalankan aktivitas kesehariannya.

Sekarang kenyataannya, ruang publik lebih diprioritaskan sebagai ruang bermain sekelompok penguasa kapital. Bahkan menjadi rahasia umum, ruang publik dibabtis sebagai ruang komersial objek pajak demi target setoran pendapatan asli daerah. Ujungnya, konsep estetika kota pun dipunggungi para pejabat publik yang bersekutu dengan pebisnis egois.

Hal semacam ini menjadi penting disuarakan. Sebab keberadaan ruang publik yang sehat dan bermartabat bagaikan pekarangan halaman rumah yang secara obyektif merepresentasikan sehatnya jiwa raga sang pemilik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom Analisis KR Harian Kedaulatan Rakyat, 24 Agustus 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)

(OPINI KR) Ajakan Walikota Yogyakarta

Dr Sumbo Tinarbuko

Ajakan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti untuk bersama menjaga dan merawat Yogyakarta seperti dituliskannya di kolom Opini KR (6/7/2017) layak diapresiasi. Lewat tulisannya, orang nomer satu di kota Yogyakarta ini mengajak semua pihak merawat Yogyakarta, ‘’mari kita rawat Yogya agar tetap ngageni, aman, bersih, tertib dan teratur. Mari kita macak, me-matut-matut-kan diri kita dan lingkungan kita, agar menjadi lebih indah dan nyaman. Jangan sampai ada perilaku yang bisa merusak citra Kota Yogya yang ramah, santun dan bersahaja’’.

Terkait ajakan walikota, sebagian warga Yogyakarta menilai ajakan tersebut terkesan normatif. Di benak warga, ajakan tersebut sejatinya menjadi sangat baik dan indah. Tetapi dengan catatan, jika kota Yogyakarta tidak salah kedaden dalam tata kelola kota dan tingginya apatisme warga terhadap kotanya.

Masalahnya, bagaimana mungkin unsur ngangeni dapat dipersepsi positif oleh khalayak? Realitas sosial mencatat, atas nama pariwisata modern, banyak kampung unik dan ngangeni perlahan sirna. Wajah kampung bersalin rupa menjadi sekumpulan bangunan komersial bertingkat tinggi. Lengkap dengan kolam renang dan taman surga yang luas.

Pergeseran

Dampaknya, akar budaya berikut artefak kearifan lokal dari kampung tersebut harus mengikuti gaya hidup tuannya yang baru. Konsep patembayatan yang ada di kampung tersebut berganti baju menjadi kotak-kotak komodifikasi ruang dan waktu dalam konteks jasa berbayar.

Atas pergeseran itu, permasalahan sosial, budaya, dan lingkungan menyergap kampung yang dibeli para tuan tanah pemilik kapital besar. Di antaranya, menipisnya persediaan air tanah. Warga di sekitar kampung yang sudah dikapitalisasi kelabakan. Air sumur sebagai energi kehidupan di pekiwan rumahnya mengering. Lalu, limbah buangan air kotor. Sampah organik atau pun non organik. Parkir kendaraan bermotor roda empat dan bis wisata berbadan panjang yang memenuhi badan jalan serta trotoar.

Masalah berikutnya, Yogyakarta dilanda kemacetan lalu lintas akibat pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan empat. Pertambahan tersebut tidak sebanding ruas jalan raya yang tersedia. Penyebab lainnya, masyarakat bangga membelanjakan uangnya untuk membeli penanda modernitas berwujud kendaraan.

Dalam perspektif budaya visual, ternyata aspek nyaman, tertib dan indah seperti diharapkan walikota, jauh panggang dari api. Hal itu diperparah sikap pengendara kendaraan bermotor roda dua maupun empat menjadi pribadi beringas. Mereka membudayakan diri sebagai raja jalanan dengan perilaku tidak sopan sekaligus tidak tertib saat berkendara. Mereka selalu berteriak dengan cara menekan tombol klakson manakala lampu lalu lintas masih menyala merah.

Aspek tertib dan teratur ternyata sulit ditemukan di sepanjang trotoar. Keberadaan trotoar sudah bersalin fungsi menjadi lapak dagangan pedagang kaki lima lengkap dengan instalasi visual sampah menggunung. Trotoar diselewengkan menjadi tempat parkir dan dikooptasi hotel untuk perluasan lobi serta kafe.

Pemasangan Iklan

Hal sebangun terjadi juga pada pemasangan iklan luar ruang. Meski Yogyakarta sudah memiliki Perda No 2/2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, tetapi keberadaan sampah visual iklan politik dan iklan komersial masih bertengger dengan pongahnya di ruang publik. Teror sampah visual menjadi bukti nyata tidak digubrisnya ajakan walikota untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota ngageni, bersih, teratur dan indah.

Atas berbagai permasalahan yang terpapar di atas, sudah saatnya ajakan Walikota Yogyakarta tidak berhenti sebagai sebuah ajakan. Harus terwujud gerak nyata untuk mencari jalan keluar terhadap masalah keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban yang belum tuntas perwujudannya.

Yang wajib diwujudkan: pemerintah, anggota dewan dan masyarakat harus legawa bersatu-padu menghapus permasalahan tersebut. Ini penting! Sebab salah satu indikator ramah tidaknya sebuah kota bagi warga dan wisatawan, dapat disaksikan sejauhmana keamanan dan kenyamanan sosial terwujud nyata di ruang publik.

(Dr Sumbo Tinarbuko adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta | Artikel ini dimuat di kolom OPINI KR Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa Pahing, 11 Juli 2017 | Follow Instagram: @sumbotinarbuko, Twitter: @sumbotinarbuko, Facebook: @sumbotinarbuko)