sumbotinarbuko

Di zaman pencitraan, bagi calon penguasa dan pejabat publik pemburu kursi kekuasaan, senantiasa mengandalkan iklan politik sebagai representasi diri di hadapan calon pemilih yang akan dikuasainya.

Secara sederhana, iklan politik dipahami sebagai upaya menyampaikan pesan verbal visual perikehidupan politik yang didesain secara komunikatif. Iklan politik  disampaikan individu atau sekelompok orang  yang tergabung dalam parpol. Atau dibuat seseorang yang memasuki jagad politik secara independen. Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), iklan politik disebut bagian alat peraga kampanye Pemilu. KPU pun mengatur keberadaan iklan politik yang dipasang di ruang publik.

Di kota Yogyakarta, misalnya, KPU melarang 10 jalan protokol untuk pemasangan alat peraga kampanye. Kesepuluh jalan protokol tersebut, seperti dituliskan harian KR (20/3) terdiri jalan Laksda Adi Sutjipto, Urip Sumoharjo, Jendral Sudirman, Cik Ditiro, Pangeran Diponegoro, Pangeran Mangkubumi, Malioboro, Jendral Ahmad Yani, Trikora dan Panembahan Senopati.

Sementara itu, agaknya KPU Yogyakarta menyepakati usulan lima sila sampah visual yang digagas dan disuarakan Komunitas Reresik Sampah Visual. Kelima sila sampah visual itu adalah: pertama dilarang dipasang di taman kota dan ruang terbuka hijau.  Kedua, dilarang dipasang di trotoar. Ketiga, dilarang dipasang di dinding dan bangunan heritage.  Keempat, dilarang dipasang di jembatan, tiang telpon, tiang listrik, tiang rambu lalulintas, dan tiang lampu penerangan jalan. Kelima, dilarang dipasang dan dipakukan di batang pohon. Terkait  lima sila sampah visual anggitan Komunitas Reresik Sampah Visual tersebut,  KPU Yogyakarta melarang pemasangan alat peraga kampanye di tiang listrik, tiang telepon, pohon milik pemerintah serta bahu jalan.

Pertanyaannya, ketika aturan pemasangan alat peraga kampanye  sudah diperwalkan dengan Perwal Nomer 21/2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2014 serta sudah disosialisasikan KPU Yogyakarta, akankah parpol, caleg dan tim sukses  tetap menebarkan  sampah visual iklan politik di ruang publik? Jawabannya pun dapat ditebak. Mereka cenderung menebar sampah visual atas nama sosialisasi caleg dan partai politik pada calon pemilih di ruang publik.

Jawaban tersebut sejatinya ingin menegaskan lewat fakta visual betapa parpol, caleg dan tim suksesnya selalu mengedepankan laku egois dalam menjalankan komunikasi politik tanpa memerhatikan cara berkomunikasi politik yang santun, ramah lingkungan dan ramah visual bagi warga calon pemilih.

Beberapa fakta visual menyatat pelanggaran beberapa parpol yang memasang bendera dan atribut kampanye di berbagai perempatan jalan yang dianggap strategis, di jalan Suroto dan Kyai Mojo. Sampah visual iklan politik dapat juga disaksikan di seputar ringroad, flayover Janti sisi selatan. Di sekitar Badran dan Bugisan pun setali tiang uang, bendera parpol dan ormas dipakukan dan diikatkan di batang pohon.

Saat pemasangan alat peraga kampanye dipercayakan pada event organizer atau tukang pasang iklan luar ruang atas perintah tim sukses, caleg dan parpol, yang terjadi ruang publik berpindah kepemilikannya. Semula ruang publik itu milik publik, sejak Maret 2013 secara paksa berpindah tangan menjadi milik tim sukses, caleg dan parpol. Masyarakat pun menilai, mereka adalah aktor intelektual yang selalu  membuat kerepotan visual dengan menebar sampah visual iklan politik di ruang publik.

Karena kenakalan dan keegoisan parpol, caleg dan tim sukses menduduki  ruang publik, maka masyarakat pun berhak untuk mengingatkan dalam berkampanye mengedepankan kampanye yang ramah lingkungan, ramah visual serta  ramah pada calon pemilih. Jika kesantunan berkampanye tidak diindahkan, jangan harap parpol dan caleg penebar sampah visual iklan politik mendapat simpati masyarakat.

Selain itu, pengaturan iklan komersial dan iklan politik di ruang publik oleh pemerintah akan menjadi cermin peradaban manusia di mana iklan luar ruang tersebut ditempatkan. Sanggupkah pemerintah mengatur keberadaan iklan politik yang difungsikan sebagai alat peraga kampanye di ruang publik? Haruskah masyarakat yang bertanggung jawab membersihkan tebaran sampah visual iklan politik di ruang publik?

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com), Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta dan Penulis Buku ‘’Iklan Politik dalam Realitas Media’’ Twitter: @sumbotinarbuko

Apakah iklan politik itu? Iklan politik adalah upaya menyampaikan pesan verbal visual perikehidupan politik yang didesain secara komunikatif. Iklan politik  disampaikan individu atau sekelompok orang  yang tergabung dalam parpol. Atau dibuat seseorang yang memasuki jagad politik secara mandiri dan independen.

Tabiat iklan politik persis iklan komersial. Kesehariannya bagian fenomena bisnis. Tidak ada parpol ingin maju dan menangkan kompetisi ‘bisnis’ Pemilu tanpa andalkan iklan politik.

Ditilik nawaitu-nya, keberadaan iklan politik mengandung nilai positif. Sayang, positioning kebaikannya dirusak oknum yang haus kekuasaan.  Mereka harus melepaskan rasa dahaga berkuasa dengan cara minum sepuasnya lewat bergelas-gelas kekuasaan.

Di Indonesia, sudah rahasia umum, agar dapat melenggang bersama selendang kekuasaan, calon penguasa harus menumpang kendaraan umum bernama partai politik. Tanpa itu, meski Anda pandai, kreatif, berwibawa dan kaya  raya, selendang kekuasaan tidak dapat semampir  begitu saja di pundak Anda. Maka jangan harap Anda akan menjadi pejabat publik, anggota dewan ataupun penguasa daerah yang memiliki kesaktian untuk berkuasa di setiap strata kekuasaan.

Setelah selendang kekuasaan tersematkan di pundak calon penguasa, saatnya sang calon memopulerkan dirinya secara instan lewat iklan politik. Pada titik inilah proses pencitraan menjadi cara yang dimitoskan mampu mendongkrak kepopulerannya. Mereka kemudian masuk wilayah pencitraan dengan cara menyitrakan dirinya seolah penguasa merakyat. Memprioritaskan pendidikan. Senantiasa menolong yang lemah lewat sikap kedermawanan dan cinta kasih.  Pendeknya, sang calon penguasa berlomba menampilkan kebaikkan. Menyontohkan kejujuran dan religiusitas. Menjanjikan perbaikan dan perubahan. Menyanyikan lagu persatuan dan kidung keberagaman dengan tujuan, katanya, Indonesia menjadi lebih baik.

Benarkah demikian? Bisa benar. Tetapi dapat juga sebaliknya. Tidak semua iklan politik hanya pencitraan. Tidak seluruhnya iklan politik sekadar bedak dan gincu penutup wajah buruk serigala agar terlihat seperti domba putih. Sayangnya yang tidak semua itu justru jumlahnya sedikit. Realitas sosialnya, iklan politik sampai sekarang masih menjalankan pola pemilihan media konvensional. Banyak iklan politik mengandalkan media luar ruang sebagai satu-satunya kekuatan berkomunikasi politik.

Pilihan cara memilih media iklan luar ruang sebagai cara tunggal beriklan politik dinilai kurang efektif. Semenjak berkembangnya budaya layar, iklan komersial apalagi  iklan politik yang ditancapkan di ruang publik tidak banyak dilihat orang. Dampaknya berujung menjadi sampah visual. Kenapa demikian? Karena target sasaran dari iklan tersebut lebih suka memainkan gadgetnya saat kemacetan lalulintas menghadang pengguna jalan. Selain itu, rakyat sebagai target sasaran iklan politik semakin cerdas terhadap realitas politik  yang ada. Rakyat pun menilai, iklan politik yang ditebarkan di ruang publik adalah tindakan narsis dan omong kosong yang membual janji kosong.

Pada konteks ini  harus dipahami, dari proses membuat, memasang dan menempatkan iklan politik adalah proses kreatif dari jagad periklanan itu sendiri. Untuk itu, saat  menempatkan iklan politik di ruang publik harus menghindarkan diri dari upaya menciptakan sampah visual. Tantangannya, bagaimana calon penguasa bersama tim suksesnya, mampu menciptakan iklan politik yang kreatif dan komunikatif.

Terpenting, di tahun politik ini, beranikah calon penguasa  menempatkan iklan politik berwujud citra dirinya yang benar-benar positif di hati masyarakat sebagai target sasarannya? Berani?

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Penulis Buku ‘’Iklan Politik dalam Realitas Media’’ dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, 13 Maret 2013. Twitter: @sumbotinarbuko

Kualitas ruang publik di Yogyakarta 5 tahun terakhir menapaki jalan turun. Realitas sosial menggambarkan ruang publik Yogyakarta telah diprivatisasi merek dagang tertentu. Sebentar lagi ruang publik Yogyakarta diprivatisasi dan diserahkan secara sukarela oleh penguasa Yogyakarta kepada sepuluh partai politik peserta Pemilu 2014.

Tanda-tanda zaman atas penurunan kualitas ruang publik semakin kentara, saat secara visual ruang publik yogyakarta menjadi tempat sampah yang menampung ratusan sampah visual iklan komersial maupun iklan politik. Pada titik ini, ruang publik menjadi tidak ramah lingkungan dan ramah visual bagi warga. Ekstremnya, ruang publik Yogyakarta menjadi ruang terbuka yang tidak manusiawi. Dikatakan demikian, karena ruang publik yang terdiri dari ruang terbuka hijau, taman kota dan trotoar untuk pejalan kaki dilabeli merek dagang produk barang dan jasa. Sementara itu, beberapa penggal jalan  lainnya, dikuasai partai politik tertentu.

Simaklah penggal jalan: Sudirman, Senopati, Urip Sumoharjo, Diponegoro, AM Sangaji, Cokroaminoto, Wirobrajan, Timoho, Badran, dan Abubakar Ali. Tidak ketinggalan Kleringan, Jembatan Kewek, seputaran Kridosono dan Mandala Krida serta tempat lainnya. Di sana dapat disaksikan betapa kumuhnya ruang publik yang diprivatisasi merek dagang atau partai politik.

Munculnya sampah visual di ruang publik,  ditengarai akibat egoisme parapihak. Pertama, pemerintah tidak segera menyusun  masterplan iklan luar ruang. Perda reklame seolah tidak melarang ruang publik, taman kota, trotoar, dinding dan bangunan heritage, tiang listrik, tiang telpon, tiang penerangan jalan, batang pohon menjadi tempat pemasangan iklan luar ruang. Dinas perijinan dan pajak reklame sangat permisif memberi ijin tanpa mau kontrol lokasi pemasangan.

Kedua, biro iklan, dan tukang pasang iklan selalu berburu  tempat strategis untuk menancapkan iklan luar ruang agar target marketing komunikasinya terpenuhi. Ketiga, anggota dewan terlalu lama memutuskan rancangan perda reklame. Selain itu, anggota dewan dalam memutuskan raperda reklame lebih berorientasi pada PAD bukan harmonisasi antara pemerintah, warga masyarakat dan lingkungan hidupnya terkait dengan penetrasi visual iklan luar ruang di ruang publik.

Keempat, penegak hukum membiarkan pelanggaran pemasangan iklan luar ruang di ruang publik. Sanksi hukum yang ada tidak dijalankan secara maksimal. Terakhir, masyarakat menganggap sampah visual adalah hal biasa. Padahal realias sosialnya, keberadaan sampah visual di ruang publik sangat mengganggu dan berubah menjadi teroris visual bagi masyarakat.

Terhadap realitas sosial yang sudah meresahkan warga, tindakkan dan gerakkan Walikota Yogyakarta beserta jajarannya yang terkait dengan keselarasan ruang publik terasa lamban. Mereka terkesan enggan memperjuangkan atau mewujudkan ruang publik yang  ramah lingkungan. Ruang publik  yang secara visual nyaman bagi warganya.

Pasifnya inisiatif Walikota Yogyakarta dalam menghadirkan ruang publik yang manusiawi disadari sepenuhnya oleh warga masyarakat yang tergabung dalam berbagai komunitas. Mereka  menginginkan ruang publik sepenuhnya milik masyarakat. Bukan ruang publik yang diprivatisasi merek dagang tertentu. Atau milik 10 partai politik peserta Pemilu 2014.

Atas dasar itulah, berbagai komunitas yang tergabung dalam ‘warga berdaya’, secara gotong royong tergerak menjaga ruang publik agar tetap menjadi milik publik dengan cara mencabut ratusan iklan luar ruang yang menjadi sampah visual. Pertanyaannya, haruskah warga masyarakat yang bertanggung jawab  membersihkan sampah visual yang ditebarkan teroris visual di ruang publik?

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Aktivis Reresik Sampah Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta. Artikel ini dimuat di rubrik Opini harian Kedaulatan Rakyat, Rabu Wage, 6 Maret 2013. Follow Twitter: @sumbotinarbuko